Home / Opini / Surat Gembala Uskup Maumere Diperhadapkan dengan Delapan Etika Politik Uskup KWI

Surat Gembala Uskup Maumere Diperhadapkan dengan Delapan Etika Politik Uskup KWI

 

(Foto: puspaskum.weebly.com)

 

Oleh: Aris Mada, SVD*

 

Pengantar

Pada tahun 2003, para uskup KWI mengeluarkan nota pastoral sidang KWI yang beraspek sosial politik menyongsong pemilihan umum tahun 2004. Dalam nota pastoral tersebut, dirumuskan delapan etika politik, yaitu hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, fairness, demokrasi, dan tanggung jawab.

Pada tanggal 28 Januari 2013, Uskup Maumere Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD mengeluarkan Surat Gembala kepada seluruh umat keuskupan Maumere dalam rangka pemilihan kepala daerah Kabupaten Sikka dan Gubernur NTT tahun 2013. Dalam surat gembala tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan oleh uskup kepada umatnya dengan acuan dari prinsip-prinsip etika politik. Dari prinsip-prinsip ini, diambil suatu seruan pesan kegembalaan bagi umatnya dalam pemilihan kepala daerah.

Penulis ingin mengangkat kembali dua tulisan ini, dalam perbandingan antara keduanya yang diharapkan memberikan pencerahan politik bagi masyarakat pemilih NTT yang pada tahun 2018 ini akan melaksanakan pemilihan Gubernur NTT juga bagi para Paslon Gubernur dan Tim Suksesnya.

 

Membandingkan Surat Gembala Uskup Maumere dan Delapan Etika Politik Uskup KWI

Ada delapan etika politik Uskup KWI dalam Nota Pastoral tahun 2003, yaitu hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, fairness, demokrasi, tanggung jawab.[1] Pertama adalah hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan nilai manusia dalam dirinya sendiri dan tak pernah boleh diperalat. Martabat manusia Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan tak boleh diperalat untuk tujuan apapun, termasuk tujuan politik. Kedua adalah kebebasan. Kebebasan adalah hak setiap orang dan kelompok: bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan bebas untuk mengembangkan diri secara penuh. Ketiga adalah solidaritas. Untuk masyarakat di mana banyak orang mengalami perlakuan dan keadaan tidak adil, solider berarti berdiri pada pihak korban ketidakadilan, termasuk ketidakadilan struktural. Selain itu perlu dikembangkan juga solidaritas antar-daerah dan usaha untuk mencegah kesempitan egoisme kelompok. Keempat adalah keadilan. Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Kelima adalah Subsidiaritas. Menjalankan prinsip subsidiaritas berarti menghargai kemampuan setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya. Keenam adalah  fairness. Prinsip fairness menjamin terciptanya aturan yang adil dan sikap taat padanya; dihormatinya pribadi dan nama baik lawan politik; dijaganya pembedaan wilayah privat dari wilayah publik; disadari dan dilaksanakannya kewajiban sebagai pemenang suatu kontes politik untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ketujuh adalah demokrasi. Dalam sistem demokrasi kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Dalam arti itu, demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan dan tanggung jawab. Kedelapan adalah Tanggung jawab. Bertanggung-jawab berarti mempunyai komitmen penuh pengabdian dalam pelaksanaan tugas.

Dalam surat gembala Uskup Maumere, ada dua prinsip yang ditekankan sebagai hal yang penting dalam pemilihan kepala daerah, yaitu pertama, pengembangan sistem politik yang lebih baik, yang dapat menjamin penghormatan terhadap harkat pribadi manusia, dan kesejahteraan bersama, khususnya peningkatan sebagian besar warga yang masih miskin. Kedua adalah pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam menyelenggarakan satu pemerintahan yang bersih dan mendukung nilai-nilai yang dianut.[2]

Dalam surat gembala Uskup Maumere tahun 2013, seolah-olah Uskup Maumere melupakan beberapa etika lain yang ada dalam nota pastoral para uskup Indonesia tahun 2003 tentang delapan etika politik. Namun bila dijabarkan lebih jauh maka acuan prinsip yang digunakan dalam surat Gembala Uskup Maumere mempunyai beberapa unsur prinsip etika politik lainnya. Dua prinsip dalam surat gembala uskup maumere ini, jika dijabarkan lagi dari perspektif delapan etika uskup KWI maka dalam surat gembala Uskup Maumere ditekankan pengembangan sistem politik yang lebih baik. Sistem politik dalam delapan etika politik adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah sistem kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan dan tanggung jawab bukan rakyat dimobilisasi untuk kepentingan segelintir orang dan mengabaikan kepentingan bersama.

Selanjutnya uskup mengatakan bahwa sistem politik yang lebih baik dapat menjamin penghormatan terhadap harkat pribadi manusia. Pada delapan etika politik uskup KWI, penghormatan harkat pribadi manusia mendapat tempat yang pertama. Manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Manusia tidak dihargai karena kegunaannya tetapi karena harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang tidak boleh diperalat demi tujuan tertentu termasuk tujuan politik. Kenyataannya adalah rakyat dipolitisasi dengan politik uang yang sudah masuk sampai ke desa-desa. Harkat dan martabat manusia dinilai dari uang yang diberikan.

Sistem politik yang lebih baik akan menghantar masyarakat menuju kepada kesejahteraan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan sebagian besar warga yang masih miskin. Untuk menunjang sistem demokrasi yang lebih baik demi kesejahteraan bersama diperlukan prinsip-prinsip etika lainnya seperti yang disebutkan oleh para Uskup KWI yaitu kebebasan, solidaritas, subsidiaritas, keadilan dan fairness. Namun seperti yang dikatakan oleh Uskup Maumere bahwa sangat lemahnya lembaga-lembaga pengawas menandakan adanya lembaga-lembaga pengawas seperti lembaga hukum yang tidak adil yang mencederai etika keadilan dalam berpolitik. Suku dan agama sering ditunggangi oleh segelintir elite untuk kepentingan politik sesaat.

Hal ini mencederai solidaritas, di mana suku dan agama tidak berpihak kepada orang-orang kecil dan orang-orang lemah melainkan lebih berpihak kepada orang-orang yang punya kuasa. Sebaliknya, orang-orang elite pun lebih mencari kekuatan pada agama dan suku untuk menggalang kekuatan dan pengaruh dari pada melihat kepentingan orang kecil yang membutuhkan bantuan. Bantuan kepada orang kecil dan lemah hanya sebatas merebut simpati masyarakat tetapi tetap mau mengatur kelompok-kelompok lemah. Ini mencoreng prinsip subsidiaritas. Korupsi yang meraja lela kian menghancurkan nilai-nilai keadilan. Dengan kehidupan masyarakat yang masih miskin, tentu saja masyarakat belum terbebaskan secara ekonomi. Kebebasan belum mendapat tempat dalam masyarakat dan umat.

Selain sistem politik yang lebih baik, Uskup Maumere juga menekankan dan mengharapkan pemimpin yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bersih. Dalam delapan etika Uskup KWI, salah satu etika yang ditekankan juga adalah tanggung jawab. Apa yang mau disampaikan oleh Uskup Maumere tentang seorang pemimpn yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bersih adalah pemimpin yang bertanggung jawab yang mempunyai komitmen pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Seperti yang dijelaskan dalam nota pastoral KWI tersebut, “tanggung jawab atas disertai dengan tanggung jawab kepada”. Pemimpin yang terpilih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah diembannya dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan jujur agar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

 

Kesimpulan

Surat gembala Uskup Maumere menegaskan kembali delapan etika politik para uskup Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan mengerucut pada sistem demokrasi yang lebih baik dan pemimpin yang berkualitas dalam pemerintahan. Sistem demokrasi dan pemilihan yang lebih baik akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam pemerintahan yang dapat mengantar masyarakat kepada suatu tujuan yang sama yaitu kesejahteraan bersama. Namun untuk mewujudkan sebuah sistem demokrasi yang menghargai harkat dan martabat manusia masih berbenturan dengan praktik-praktik kotor yang mencederai alam demokrasi. Semoga setelah lima belas tahun Nota Pastoral KWI dan lima tahun Surat Gembala Uskup Maumere dikeluarkan, telah ada perubahan dalam cara berpikir dan berpraktik politik dalam menyambut pemilihan Gubernur NTT tahun 2018 ini. Jika tidak, kita akan kembali pada lubang yang sama.

 

[1]               Bdk. Nota Pastoral Sidang KWI 2003.

[2]           Bdk. “Surat Gembala Uskup Maumere; Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sikka dan Gubernur NTT”. Dalam  Flores Pos. Kamis, 7 Februari 2013, hal. 10.

 


*) Penulis adalah pengelola Taman Bermain dan Membaca “Onek Mara”,
tinggal di Kolilanang, Adonara, Flores Timur

 

Check Also

Haruskah Kita Menonton Debat Pilpres?

(Sumber gambar: inilahkoran.com) Oleh: Doni Koli* Beberapa jam lagi kita sekalian akan menyongsong dan menyaksikan debat …

Bahasa Ibu: Penyokong Kebudayaan dan Pendidikan

(Sumber gambar: kebudayaan.kemdikbud.go.id) Oleh: Filio Duan* Dalam artikelnya, “Penguatan Bahasa Ibu untuk Memajukan Kebudayaan”, Hamidulloh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *