Home / Opini / Relasi Tidak Searah Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa Terhadap Kasus Stunting di Nusa Tenggara Timur

Relasi Tidak Searah Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa Terhadap Kasus Stunting di Nusa Tenggara Timur

(Foto: concernusa.org)

 

Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage*

 

Pemerintah tampak bergembira dengan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) triwulan III tahun 2018 yang dirilis baru-baru ini. Laporan itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT triwulan III tahun 2018, tumbuh sebesar 5,14% (BPS, 2018). Selain itu, pada tahun anggaran 2018, NTT mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp2,5 triliun. Dana tersebut akan di bagi untuk 3.026 desa yang tersebar pada 21 kabupaten. Dana desa untuk NTT tahun ini mengalami kenaikan apabila dibandingan dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya. Pada 2017, alokasi dana desa untuk NTT sebesar Rp2,3 triliun sementara pada 2016 sebesar Rp1,8 triliun (Dawainusa, 2018).

Namun, laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang baru di-publish menyodorkan hal lain, yang mestinya membuat kita tidak perlu bergembira terlalu lama atas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi Dana Desa yang besar. Betapa tidak, laporan Riskedas itu sedang menggambarkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi NTT yang merangkak naik, ternyata menyimpan masalah serius yang juga terus membengkak. Laporan Riskesdas telah menempatkan NTT sebagai juara bertahan dengan kasus gizi buruk (stunting) tertinggi di Indonesia yang mencapai 42,6% (Detik, 2018). Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 40,3% (Kata Data, 2018).

Besaran presentasi stunting pada balita di NTT jelas amat mengkhawatirkan.

Studi-studi yang dilakukan selama ini umumnya menyimpulkan bahwa stunting bukan hanya perkara kekurangan gizi kronik yang menyebabkan tubuh balita jadi pendek, melainkan juga soal perkembangan kecerdasan sampai dengan masa depan bangsa (Casale, Espi, dan Norris, 2018).

Stunting akan memicu keterbatasan kapasitas intelektual balita, sehingga dalam jangka panjang bisa mengurangi kemampuan kinerja atau prestasi sekolah belajar seorang anak (Uwiringiyimana, Ocké, Amer, dan Veldkamp, 2018). Selain masalah individu, laporan Syafiq dan Nurhasim (2018) secara gambalang menyimpulkan bahwa stunting bukanlah problem individu semata tetapi sekaligus menjadi ancaman bagi populasi. Akibat stunting, negara akan mengalami kerugian Rp300 triliun per tahun.

Setelah membaca angka seperti di atas yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa angka stunting terus melonjak sementara pertumbuhan ekonomi dan investasi dana desa NTT justru meningkat?

 

Pertumbuhan Ekonomi

Sudah lama para ahli percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator fundamental bagi kesehatan perekonomian. Hal ini yang juga terjadi di NTT, jika merujuk pada lembaran laporan BPS. Laju pertumbuhan ekonomi yang ada diukur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya tiga bulan sekali dengan rumus PDB= konsumsi + investasi + belanja pemerintah + (ekspor-impor).

Menyandarkan pertumbuhan ekonomi pada PDB telah lama menghasilkan kritik yang luas. Di balik tampilan luarnya yang amat netral, PDB adalah representasi dari sebuah model masyarakat tertentu dan karenanya dapat memengaruhi proses politik dan budaya. PDB mengendalikan kebijakan makro ekonomi pemerintah dan menentukan prioritas di bidang sosial (Fioramonti, 2013). Contoh sederhananya adalah laporan soal Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang memang hanya berfokus pada masyarakat kelas menengah NTT yang membuat ITK NTT menjadi nomor satu di Indonesia.

Angka-angka yang muncul pada formulasi PDB rupanya sedang menunjukan kekeliruan yang sangat umum dari pemerintah Indonesia, manakala pemerintah melihat konsep pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran untuk kondisi apa pun dari perekonomian masyarakat bahkan juga kondisi kesejahteraan masyarakat.

Kegandrungan pada angka-angka pertumbuhan ekonomi telah mengurangi peluang untuk kembali melihat masalah-masalah ekonomi riil yang dihadapi masyarakat. Angka yang eksak dengan menggunakan matematika pada pertumbuhan ekonomi telah meninggalkan jejak yang buruk. Fioramonti (2013) melihat pertumbuhan ekonomi yang bersandar pada kalkulasi angka PDB telah menciptakan ketimpangan yang luas pada berbagai aspek dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang dirayakan di NTT, sejak awal memiliki celah masalah, tempat terlemparnya masyarakat miskin kebanyakan dari nikmat pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini terlihat dari besarnya kenaikan konsumsi rumah tangga bukan karena pulihnya daya beli masyarakat, tapi justru dilatarbelakangi oleh kontribusi dari belanja pemerintah (government expenditure). Terbukti, realisasi belanja pemerintah naik pesat. Data yang juga relevan dengan asumsi adanya ketimpangan ini bisa dilihat dari bertahannya rata-rata rasio gini NTT sebesar 0,35 selama tujuh tahun terakhir (BPS, 2018), meski pemerintah terus sesumbar soal bertumbuhnya ekonomi.

 

Pertumbuhan Ekonomi dan Stunting

Kasus stunting dengan prevelensi yang besar telah menjadi tamparan telak bagi pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini sepertinya tidak menyentuh masyarakat miskin secara luas. Sebab ada korelasi yang jelas antara kemiskinan dan kasus stunting.

Studi yang dilakukan oleh Worku et all., (2018) belum lama ini tentang gizi buruk dalam kemiskinan ekstrem di Ethiopia menemukan bahwa di antara 819 anak yang sangat miskin, 325 orang (39,7%) mengalami stunting, 135 orang (16,5%) kekurangan berat badan, dan 27 orang (3,3%) mengalami wasted.

Di NTT, hasil riset baru-baru ini juga menunjukan hal yang sama mengenai hubungan antara kemiskinan dan status gizi masyarakat, manakala ada korelasi kejadian gizi kurang pada balita yang pendapatan keluarganya kurang dari Rp 234.141 per bulan. Lebih jauh, riset ini juga membuktikan bahwa faktor pendapatan keluarga menjadi variabel penting dari penyebab gizi buruk di NTT (Ariesthi, 2018).

Pandangan lain yang juga linear adalah studi pada anak-anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah oleh Lu, Black, dan Richter (2016), yang mana berdasarkan data yang terkumpul, mereka menyimpulkan bahwa semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin tinggi kasus gizi buruk yang dialami anak-anak mereka.

Laporan di atas seakan tengah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi harus mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Todaro dan Smith (2007) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dengan terentasnya kemiskinan dan meningkatnya indeks kesehatan yang lebih baik. Semakin besarnya kasus stunting menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak merepresentasikan indeks kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi NTT juga terlihat paradoks, yang mana ada data dominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian NTT pada triwulan III tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 28,64% (BPS, 2018). Mestinya, besarnya kontribusi pertanian dapat menekan kasus stunting karena tersedianya sumber pangan.

Namun di sinilah letak masalahnya, bahwa lahan pertanian sebagai sumber pangan dikuasai oleh borjuis lokal yang terdiri dari tuan tanah juga Gereja. Bukan masyarakat miskin dengan balita stunting.

Para tuan tanah ini bisa datang dari kelompok bangsawan yang dengan narasi historisnya memainkan peran tunggal sebagai pemilik lahan (Vel dan Makambombu, 2009), manakala mereka menguasai banyak lahan dan dibagikan kepada penggarap dengan prinsip bagi hasil yang sering tidak menguntungkan. Situasi ini diperburuk ketika pejabat pemerintah dan Gereja turut andil bersikap mendukung praktik semacam ini demi menyelamatkan kepentingan mereka masing-masing (Prior, 2015).

 

Dana Desa dan Stunting

Masalah stunting telah menjadi perhatian pemerintah, berbagai program intervensi telah dibuat. Selain melalui Penanganan Stunting Terpadu oleh Kementrian Kesehatan, pemerintah melalui Kementrian Desa membentuk skema dan upaya penuntasan stunting melalui Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang salah satu tujuannya adalah perbaikan kesehatan masalah stunting.

Program padat karya yang dibiayai oleh Dana Desa sebesar Rp2,3 triliun dengan alokasi masing-masing desa sebesar 1 miliar (Aziz, 2018) di NTT rupanya tidak menyentuh pada soal penuntasan stunting.

Ada asumsi bahwa prinsip penggunaan Dana Desa secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan baru dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (pemilik modal) yang dianggap mampu (Sutriono, 2018). Beroperasinya pemilik modal dalam pengelolan Dana Desa telah mendorong terjadinya akumulasi kapital yang hanya berfokus pada pemodal sehingga masyarakat miskin justru terlempar dari sasaran pembiayaan. Dalam beberap wawancara lepas yang dilakukan kepada beberapa kepala desa misalnya, mereka mengungkapkan bahwa program di desa masih berfokus pada infrastruktur yang proses tendernya dilakukan dan dikerjakan oleh pemilik modal yang ada di desa, sedangkan partisipasi masyarakat umum hanya menjadi buruh lepas harian dalam proyek-proyek infrastruktur itu [1]. Hal lain yang turut memperburuk proses penuntasan masalah stunting melalui Dana Desa adalah banyaknya penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur (Detik, 2018) dibandingkan dengan upaya penuntasan masalah kesehatan seperti stunting misalnya.

 

Penutup

Masalah stunting bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba. Studi yang dilakukan oleh Madan, Haas, Menon, dan Gillespie (2018) menjabarkan bahwa stunting dipicu oleh kekurangan gizi dalam waktu lama yang terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 hari pertama kelahiran). Penyebabnya bervariasi karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, serta buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewan (Mayneris-Perxachs dan Swann, 2018).

Rentetan penyebab yang panjang ini, menurut laporan Kemenkes (2018) disebabkan oleh akumulasi empat faktor besar yaitu: (1) faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik termasuk kesehatan ibu dan perhatian pada gizi anak, (2) rendahnya akses pelayanan kesehatan, (3) buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, dan (4) sanitasi yang buruk.

Kompleksitas masalah stunting semacam ini jelas membutuhkan perhatian yang lebih. Perbaikan yang menyeluruh dan komperhensif perlu dilakukan. Pertumbuhan ekonomi mestinya bisa menjadi data riil untuk mendekatkan kita pada problem stunting, bukan justru mereduksi masalah melalui angka-angka yang sebetulnya tidak menyentuh substansi masalah mendasar. Demikian juga dengan investasi Dana Desa yang dalam peruntukannya tidak boleh menjadi “lumbung uang” bagi borjuis lokal tetapi pertama-tama harus berpihak dan bisa dinikmati oleh masyarakat miskin yang memiliki balita dengan stunting.

 

 

Kepustakaan

Ariesthi. D. K. (2018). Gizi buruk pada balita di NTT, mengapa sulit diakhiri? Dilihat di: https://theconversation.com/gizi-buruk-pada-balita-di-ntt-mengapa-sulit-diakhiri-91841?fbclid=IwAR23FkyIdwHeu8IojalVYv_-KpOo1u9joThsltuQIkzgTK9x7vW8rOhaYkk.

Aziz, N. L. (2018). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211.

Badan Pusat Statistik. (2018). Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur per Semester, 2011-2018. Dilihat di: https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2018/07/17/715/gini-rasio-provinsi-nusa-tenggara-timur-per-semester-2011-2018.html.

Badan Pusat Statistik. (2018). Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan III-2018. Diunduh di: https://ntt.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/689/ekonomi-ntt-triwulan-iii—2018-tumbuh-5-14-persen.html?fbclid=IwAR0eM_4nkWHJQuAetxkKBBrKvRGDBiKSiWyiP26ZEM0Gg-EEnTEOrHdzK7g.

Casale, D., Espi, G., & Norris, S. A. (2018). Estimating the pathways through which maternal education affects stunting: evidence from an urban cohort in South Africa. Public health nutrition, 1-9.

Dawainusa. (2018). Alokasi Dana Desa untuk NTT Pada 2018 Mencapai Rp2,5 Triliun. Dilihat di: https://www.dawainusa.com/alokasi-dana-desa-untuk-ntt-pada-2018-mencapai-rp25-triliun/.

Detik.com. (2018). Kemenkes Luncurkan Riskesdas 2018, Angka Stunting Turun!
Dilihat di: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4284274/kemenkes-luncurkan-riskesdas-2018-angka-stunting-turun?fbclid=IwAR0BgAAdR-rLuBivEynblGDcwmv1tWLowfM7O5T9t50eiNZKD0DAKW5S5YI.

Detik.com. (2018). Mendes Sebut Dana Desa Sebagian Besar untuk Bangun Infrastruktur. Dapat dilihat di: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4133561/mendes-sebut-dana-desa-sebagian-besar-untuk-bangun-infrastruktur.

Fioramonti, D. L. (2013). Gross domestic problem: The politics behind the world’s most powerful number. Zed Books Ltd.

J. A. C., & Makambombu, S. (2009). Access in Land Disputes Arising in the Context of the Commercialization of Agriculture in Sumba (Nusa Tenggara Timur).Van Vollenhoven Institute Working Papers.

Katadata.co. (2018). Di Mana Provinsi dengan Stunting Tertinggi 2017? Dilihat di: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/08/di-mana-provinsi-dengan-stunting-tertinggi-2017?fbclid=IwAR1u6NyfpjMwk93Q5-EkA9L1yzi_4m8ubebJMmPPvEe3z6acNexP32al8sA.

Kementrian Kesehatan. (2018). Ini Penyebab Stunting pada Anak. Dilihat di: http://www.depkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html.

Lu, C., Black, M. M., & Richter, L. M. (2016). Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. The Lancet Global Health, 4(12), e916-e922.

Madan, E. M., Haas, J. D., Menon, P., & Gillespie, S. (2018). Seasonal variation in the proximal determinants of undernutrition during the first 1000 days of life in rural South Asia: A comprehensive review. Global Food Security, 19, 11-23.

Mayneris-Perxachs, J., & Swann, J. R. (2018). Metabolic phenotyping of malnutrition during the first 1000 days of life. European journal of nutrition, 1-22.

Prior, J. M. (2015). Hukum Adat Dan Hukum Positif Berseberangan: Mana Peran Teologi Kristen? Catatan Dari Pulau Flores. Diunduh dari https://repository.divinity.edu.au/1882/.

Sutriono. E. (2018). Melepas Belenggu Kapitalisme Dana Desa. Dilihat di: https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/05/13/p8npwe435-melepas-belenggu-kapitalisme-dana-desa.

Syafiq, A., Nurhasim, A. (2018) Sains Sekitar Kita: Ancaman stunting di Indonesia dan cara mengatasinya. Diunduh dari: https://theconversation.com/sains-sekitar-kita-ancaman-stunting-di-indonesia-dan-cara-mengatasinya-98786.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2007). Poverty, inequality and development. Economic development,, 229-291.

Uwiringiyimana, V., Ocké, MC, Amer, S., & Veldkamp, ??A. (2018). Prediktor stunting dengan fokus khusus pada praktik pemberian makanan pelengkap: studi cross-sectional di Provinsi Utara Rwanda. Nutrisi.

Worku, B. N., Abessa, T. G., Wondafrash, M., Vanvuchelen, M., Bruckers, L., Kolsteren, P., & Granitzer, M. (2018). The relationship of undernutrition/psychosocial factors and developmental outcomes of children in extreme poverty in Ethiopia. BMC pediatrics, 18(1), 45.

***

[1] Wawancara lepas dengan beberapa kepala desa di Boawae dan Mbay (Nagekeo, NTT) serta di So’a dan Golewa (Ngada, NTT) pada Juli-Agustus 2018.

 

 

*) Penulis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang, NTT.

 

Check Also

Pancasila dan Kita

(Sumber gambar: steemit.com) Oleh: Bonefasius Zanda* Salah satu alasan paling mendasar bagi tetap berdiri kokohnya …

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *