Home / Opini / NTT dan Provinsi Kepulauan

NTT dan Provinsi Kepulauan

.

Oleh: Thomas Ovin Toni*

Hingar-bingar dan gegap gempita pesta demokrasi sudah dimulai. Genderang perang sudah ditabuhkan para kontestan Pilkada serentak tahun 2018. NTT tidak luput dari gegap gempita ini. Para paslon Gubernur dan Wakil Gubernur berlomba, memacu kuda pacuan masing-masing sekecang-kencangnya untuk menarik simpati masyarakat, janji-janji manis diumbar dengan seksi agar merangsang masyarakat mempercayainya. Dan tak jarang, politik uang berseliweran berbalut bantuan kepada masyarakat, terbungkus sumbangan sukarela.

pariwisata-ntt

(Foto : TribunTravel.com)

Namun, di balik semua itu, adakah paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018 yang berkomitmen untuk memperjuangkan NTT menjadi Provinsi Kepulauan?

Provinsi NTT merupakan provinsi yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau. Luas wilayah daratan 47.349,90 km2 dan luas wilayah perairan kurang lebih 200.000 km2, diluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Sumber: http://nttprov.go.id/ntt2016/index.php/profildaerah1/Kondisi-geografis).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugus pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Jika mengacu pada definisi Provinsi Kepulauan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut dan melihat karakteristik geografis Provinsi NTT dengan membandingkan luas daratan dan luas lautan maka bisa ditarik kesimpulan bahwa NTT sudah seharusnya menjadi Provinsi Kepulauan.

Menjadi sebuah pertanyaan hingga saat ini, mengapa NTT tidak (atau belum) menjadi Provinsi Kepulauan? Apakah NTT 1 dan 2 serta para wakil rakyat, baik yang ada di Kupang maupun yang ada di Senayan, dan menjadi wakil rakyat NTT, tidak berkomitmen untuk memperjuangkan hal ini? Atau ada kepentingan lain yang lebih besar, yang harus diutamakan dibandingkan memperjuangkan NTT sebagai Provinsi Kepulauan? Atau NTT memang tidak pantas dan tidak layak menjadi Provinsi Kepulauan? Dan masih banyak pertanyaan lain yang mengganggu pikiran kita dan selalu menunggu untuk dijawab.

Bagi saya, terlepas dari persoalan pantas atau tidak, ada kepentingan yang lebih besar atau tidak, entah para stakeholder itu memperjuangkan atau tidak, toh NTT sudah seharusnya menjadi Provinsi Kepulauan. Dalam pandangan saya, ada 3 (tiga) alasan utama yg sekiranya bisa memperkuat argumentasi saya yang mendukung NTT sebagai provinsi kepulauan.

Pertama, landasan Hukum sudah ada, jika mengacu pada pasal 27, 28, dan 29 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NTT bisa menjadi Provinsi Kepulauan. Kedua, secara geografis NTT terdiri dari 3 (tiga) pulau besar dan pulau-pulau kecil dan sebagian besar wilayahnya berupa lautan dengan persentase luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Dengan kondisi geografis seperti ini, tidak ada alasan untuk menolak atau tidak mendukung NTT menjadi Provinsi Kepulauan.

Ketiga, menjadi Provinsi Kepulauan berarti kewenangan lebih besar ada pada Pemerintah Daerah bukan Pemerintah Pusat. Dengan kewenangan yang lebih besar pada Pemerintah Daerah dan didukung dengan alokasi dana yang sangat besar dari Pemerintah Pusat yang secara khusus diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan Provinsi Kepulauan, ada harapan bahwa pembangunan manusia NTT bisa menjadi prioritas utama selain pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi lainnya.

Dengan demikian, kedepannya NTT bisa naik level, tidak selalu menjadi provinsi terbelakang dari segi pembangunan dan tidak terus menjadi kambing hitam ketidakmerataan pembangunan manusia Indonesia. Dan lebih penting lagi, tujuan pemerataan pembangunan nasional sampai ke pelosok Nusantara bisa lebih cepat diwujudnyatakan, tidak hanya menjadi sebuah harapan kosong yang hasilnya tidak pernah dinikmati masyarakat, khususnya masyarakat pelosok NTT.

Sebagai generasi muda NTT, tentu saya berharap bahwa NTT bisa segera menjadi Provinsi Kepulauan daripada harus mendukung pemekaran NTT dengan terbentuknya provinsi Flores, menilik manfaat-manfaat dari sebuah Provinsi Kepulauan.

Namun demikian, akankah harapan ini menjadi kenyataan di tahun politik ini atau bisa terwujud di periode 2018-2023, setelah periode sebelumnya harapan ini hanya menjadi harapan kosong yang tidak pernah diwujudkan sampai saat ini? Mari kita tunggu!

.

*) Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

Check Also

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Terorisme dan Antisipasi Kemanusiaan

(Sumber gambar: nu.or.id). Oleh: Kris Ibu* Lagi-lagi, kita dikagetkan oleh rencana aksi terorisme di Negeri …

2 comments

  1. Let we see… what happen will happen. Hope the best things to NTT..

    Thanks for Sharing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *