Home / Opini / Nalar Miring dalam Artikel ‘Fiktif’ Seorang Aktivis*

Nalar Miring dalam Artikel ‘Fiktif’ Seorang Aktivis*

(Tanggapan untuk George Hormat)

.

Oleh: Emilianus Yakob Sese Tolo*

Kegembiraan saya membuncah ketika tulisan saya berjudul “Ekonomi Politik Migrasi Internasional di NTT” di Harian Umum Flores Pos (26/1/2019) ditanggap serentak dikritik oleh seorang aktivis, George Hormat (selanjutnya: GH), melalui tulisannya berjudul “Kusut Nalar dalam Artikel Ekonomi Politik Migrasi Internasional di NTT” di dua edisi Flores Pos (2/2/2019, 4/2/2019 – yang kemudian dimuat lagi di akun Kompasiana miliknya). Sayangnya, tulisan seorang GH lebih merupakan sebuah ‘dongeng fiktif’ yang penuh dengan kontradiksi-kontradiksi remeh-temeh. Akibatnya, tulisan GH yang kelihatan seolah-olah ilmiah dan kaya fakta, ternyata hanyalah sebuah catatan seorang aktivis yang ahistoris dan miskin analisis. Namun, meskipun tulisan GH lebih merupakan sebuah ‘dongeng fiktif’[1] yang mengadung banyak kontradiksi, bagi saya, tulisannya berhasil disusun dengan struktur yang cukup jelas dan mudah dipahami. Hal ini merupakan satu-satunya keunggulan dan kelebihan dalam tulisan GH, yang saya harus angkat topi tinggi-tinggi.

Saya menyebut tulisan GH sebagai sebuah ‘dongeng fiktif’ karena beberapa alasan. Pertama, GH gagal melihat masyarakat NTT sebagai sebuah entitas sosial yang dinamis di tengah penetrasi kapitalisme hari ini. Kedua, GH agak buta memahami konsep kelas dalam masyarakat agraria hari ini. Ketiga, GH bukanlah seorang pemikir yang memiliki struktur berpikir yang tegas dan ketat. Ketiga hal inilah yang membuat tulisan GH yang kelihatan ilmiah dan kaya data itu, menjadi tak bermakna.

Karena itu, saya ingin membalikkan sebuah analogi yang dipakai GH dengan pongah dalam artikelnya, bahwa sejatinya tulisan GH itu ibarat seorang pensiunan hansip yang bercita-cita ingin menjadi seorang jenderal tentara. Sebuah cita-cita yang absurd dan tidak masuk di akal sehat.

Sayangnya, begitulah cita-cita seorang GH dalam tulisannya. Terkesan terlalu memaksakan diri. Namun, tidak apa-apa. Siapakah saya sampai harus melarang sebuah tulisan hasil imajinasi GH bercita-cita macam itu? Dari pada berpanjang kata, mungkin lebih baik, jika saya mulai menguraikan poin-poin yang menjadikan tulisan seorang GH hanyalah sebuah ‘dongeng fiktif.’

Membaca tulisan GH, saya seperti membaca tulisan-tulisan para antropolog yang sempat meneliti tentang Flores di awal abad 20, seperti Arndt[2] dan Bekkum[3]. Dalam bayangan GH, masyarakat NTT masih bercorak seperti masyarakat pada awal abad 20, bahkan mungkin mundur lebih jauh dari masa-masa itu. Sebab, ibarat seorang Chayanovian[4] yang populis, GH menggambarkan masyarakat NTT sebagai masyarakat tanpa kelas yang harmonis hidupnya, yang tak terhempas oleh gelombang kapitalisme yang terus berpenetrasi dalam kehidupan masyarakat NTT hari ini. Dengan cara memandang masyarakat NTT seperti, apa yang ditulis oleh GH sulit dipercaya bagai sebuah dongeng, bahkan mitos. Sebagai sebuah dongeng, apalagi mitos, semua hal yang ditulis oleh GH menjadi sia-sia dan tidak bermakna.

Dalam tulisannya, pada mulanya, GH memang mengakui adanya kelas-kelas sosial masyarakat di NTT. GH menulis demikian: “Pada poin pertama Emil benar. Masyarakat desa berkelas-kelas ada­nya. Sebagian menguasai tanah 2-3 hektare (sic), mayoritas hanya 0,25-0,5 hektare (sic).” Namun, dalam penjelesan-penjelasan turunannya, GH tidak mengikuti pengakuannya ini. Hanya melewati beberapa baris kalimat, lantas seorang GH berubah rupa dari seorang Weberian atau Marxian, yang mengakui adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat, menjadi seorang populis atau neo-populis. Perubahan itu tampak ketika GH menjelaskan tentang ekonomi politik agraria di Mokantarak, Semau, Amfoang, Takari, dan Manggarai. Di semua tempat ini, menurut penelusuran GH, masyarakatnya hidup damai dan tenang dengan seorang pemimpin adat yang bermurah hati dan selalu memperhatikan anggotanya. Anggotanya pun membalas kebaikan budi ketua adat itu dengan pemberian hasil panen mereka.

Dalam gambaran itu, GH mencoba untuk meyakinkan pembaca bahwa di NTT, terutama di kampung-kampung, tidak terjadi segregasi dan eksploitasi kelas. Keyakinan GH ini persis keyakinan seorang populis China, Liang Shuming (1893-1988) bahwa, setelah revolusi kebudayaan pada tahun 1930-an, di China, sejatinya, tidak ada diferensiasi kelas, tetapi hanya diferensiasi kerja.[5] Menurut Liang Shuming, benar bahwa masyarakat China memiliki pemimpin (rulers), tetapi tidak ada kelas yang eksploitatif (ruling class), seperti dalam masyarakat kapitalis. Karena itu, pada titik ini, seperti kaum populis dan neo-populis, GH meromantisasi kehidupan desa di NTT bagai “sepotong surga” yang jatuh di bumi.

Pandangan seperti ini, dalam konteks NTT, bukan saja dinyatakan keliru, tetapi sesat!

Namun, dalam konteks Indonesia, pandangan yang dianut oleh GH ini masih lumayan dominan, yang tumbuh dan berkembang sejak lama. Hatta[6] misalnya, percaya bahwa di desa-desa di Indonesia, tanah tidak dimiliki secara individual, tetapi oleh pemerintah desa atau adat. Seorang individu hanya memiliki hak untuk menggunakan, bukan untuk memiliki. Bahkan, seorang individu dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah-tanah itu semampu dia untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Geerzt[7] juga memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Hatta[8] dengan konsepnya “agrarian involution” dan “shared poverty,” juga memiliki penjelasan yang kurang lebih sama dengan penjelasan GH dalam konteks NTT.

Di NTT, misalnya di Flores, pandangan semacam GH ini juga turut dihidupi oleh Forth[9] dengan konsepnya dualisme sosial dan Tule[10] dengan konsep tanah adalah ibu yang memiliki manusia, bukan sebaliknya. Karena itu, perbedaan kepemilikan tanah bukan hal yang penting dalam masyarakat karena tanah tidak dimiliki oleh siapa-siapa, sebab tanahlah yang memiliki manusia. Tulisan Tule[11] yang lebih kemudian menjelaskan lebih jauh soal masyarakat Flores, yang mirip dengan Liang Shuming di China bahwa di Flores memang ada pemimpin, tetapi tidak ada kelas-kelas sosial yang terfragmentasi, saling berkonflik dan saling mengeksploitasi satu sama lain. Poinnya adalah, seperti yang diuraikan oleh GH, masyarakat adat atau desa di NTT memiliki ketua adat yang bijak, yang dapat mengalokasikan sumber daya dan surplus ekonomi di pedesaan secara adil kepada semua kelompok dalam masyarakat NTT. Karena itu, desa adalah tempat yang indah, tanpa konflik kelas, dan menjadi surga untuk semua masyarakat di pedesaan.

Pandangan semacam ini jelas tidak sesuai dengan fakta historis di lapangan. Sepanjang aktif melakukan penelitian di Flores selama kurang lebih satu dekade terakhir, pandangan kaum populis seperti GH hanyalah sebuah ‘dongeng fiktif’, bahkan mitos. Masyarakat NTT sejatinya terkontak-kotak dalam kelas-kelas sosial, termasuk dalam konteks masyarakat adat. Dengan penetrasi kapitalisme, terutama sejak masuknya penjajahan Belanda, sistem masyarakat feodal di NTT secara perlahan berubah menjadi kapitalis.

Masyarakat NTT sebagai bagian dari bangsa Astronesia[12] sejatinya tidak memiliki konsep tuan tanah (land lord) seperti masyarakat Eropa, tetapi penjaga tanah (land guardian). Namun, karena logika kapitalisme kolonial yang berkanjang cukup lama di Flores, sejak peninggalannya, bahkan di saat penjajahan Belanda itu sendiri, konsep land guardian, seperti yang dijelaskan oleh GH dalam tulisannya, sudah berubah menjadi land lord. Karena itu, saya ingin tegaskan kembali bahwa berdasarkan data ini, banyak land guardian (atau otoritas tenurial adat dalam bahasa GH) di NTT sejak peninggalan penjajahan sudah mulai berubah menjadi tuan tanah sebagaimana saya jelaskan dalam tulisan saya sebelumnya, yang mana dianggap sebagai sebuah kekeliruan besar oleh GH.

Di Timor, misalnya, Klinken[13] cukup jelas menggambarkan bagaimana land guardian ini akhirnya menjadi tuan tanah hari ini. Di Flores, pada tahun 1930, misalnya, Raja Sikka mendeklarasikan dirinya sebagai pemilik semua tanah yang tidak ditempati dan digarap di Sikka, lalu menjualnya kepada orang-orang Bugis. Konsekuensinya, pada saat itu, “sistem kepemilikan tanah komunal hampir hilang di Sikka bagian Tengah.”[14] Intervensi Belanda dalam sektor agraria ini menyebabkan peralihan kepemilikan tanah dari komunal ke kepemilikan individual. Kepemilikan individual ini kemudian menyebabkan “naiknya tingkat kesuburan” dan nilai nominal tanah itu sendiri. Transaksi tanah mulai dilegalkan dan, karena itu, memperparah ketimpangan agraria di Flores hingga hari ini.[15]

Hal yang sama juga terjadi dalam konteks masyarakat Jawa.[16] Walau demikian, bagi raja-raja di Jawa, meski tanah tetap penting, yang paling penting bagi para raja Jawa bukanlah tanah, melainkan orang-orang yang tinggal dan menetap di tanah di wilayah kekuasaan mereka. Seperti yang ditulis Peluso[17], “Ketika seorang raja mendaku kontrol terhadap suatu teritori, sejatinya, apa yang didaku adalah kontrol atas tenaga kerja dari penduduk yang menempati tanah dan proporsi dari produk pertanian yang mereka hasilkan dari keringat dan jerih payah mereka.” Baik di Jawa maupun di Flores, tuan tanah dan raja yang biasanya menjadi pemimpin religius, kultural, dan politik, dianggap sebagai makrokosmos serentak mikrosmos yang menyatukan dunia semesta dan kerajaan itu sendiri di dalam dirinya.[18] Jadi, baik di Jawa maupun di Flores, terdapat gelar-gelar kebangsawanan yang memiliki arti, makna, dan fungsi yang kurang lebih sama seperti gelar kebangsawanan yang disematkan pada para raja Mataram seperti Paku Buwana (Paku Alam Semesta), Hemengku Buwana (Pelindung Alam Semesta), dan Paku Alam (Paku Dunia)[19] di Jawa[20] dan Ine Tanah Ame Watu (Ibu Tanah dan Ayah Batu) di Flores.[21]  Apalagi, Flores, yang kala itu bernama Solot, hingga abad ke-14 berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, Jawa.[22] Selain itu, baik Jawa maupun Flores, sama-sama berada dalam kungkungan kapitalisme penjajah Eropa, seperti Belanda. Dengan demikian, konsekwensinya, baik Jawa maupun Flores, mengalami transformasi fungsi land guardian menjadi land lord yang kurang lebih sama. Pemahaman historis seperti inilah yang tidak dipahami GH sehingga dia menyamakan Jawa dan Eropa, dan mengkontraskannya dengan Flores.

Karena itu, akibat kedangkalan pengetahuan seorang GH, apa yang dilakukannya untuk menyamakan dan mengontraskan Jawa, Eropa, dan Flores adalah sebuah ambisi intelektual imajiner yang ahistoris dan, karena itu, jauh dari fakta kebenaran yang pernah terjadi dalam lintas sejarah.  

Namun, bukan hanya saya saja yang mengakui adanya segregasi dan eksploitasi kelas dalam masyarakat NTT, khusus dalam kaitannya dengan masyarakat pertanian. Penelitian-penelitian terdahulu dari ilmuwan sosial, politik, dan antropologi, yang merupakan penelitian ilmiah yang diuji dalam sebuah lembaga akademis yang jelas dan bermutu. Di Timor, misalnya, Klinken[23], seorang ilmuwan sosial dan antropologi di Belanda, cukup banyak menjelaskan konflik kelas. Tuan tanah dan raja yang dikatakan oleh GH adalah orang yang ramah dan adil, hampir tidak ditemukan dalam tulisan penelitian ilmiah seorang Klinken.[24] Justru sebaliknya, Klinken[25] yang mengutip beberapa ahli tentang Timor, menulis bahwa sejak dulu kelompok tuan tanah dan raja-raja di Timor mendapatkan keistimewaan dari pemerintah kolonial melalui politik pembangunan kolonial bertaruh pada yang kuat, betting on the strong, dan, karena itu, cenderung bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat lemah. Di Flores, Klinken[26]  juga menyinggung bagaimana pembantaian PKI tahun 1965-1966 pertama-tama menyasar mereka yang melawan feodalisme di Flores kala itu. Di Flores Timur, Liliweri (1989), seperti dikutip dalam Eki[27],masyarakat pertanian dibagi dalam tiga kelas tradisional dan akhirnya berubah menjadi empat kelas setelah dipengaruhi oleh para pendatang yang lebih kemudian. Walau tak menyinggung soal segregasi dan eksploitasi kelas, Gordon[28] dan Prior[29] juga menulis soal bagaimana elit adat di Flores bukanlah orang yang selalu baik dan bijaksana seperti yang GH tulis dalam artikelnya.

Namun, harus diakui, para penulis-penulis di atas tidak memetakan kelas yang jelas dan tegas dalam konteks kapitalisme di NTT hari ini. Karena itu, saya[30] dalam penelitian di masyarakat pertanian di persawahan Mbay, mencoba untuk melakukan ini menggunakan pendekatan Weberian dan Marxis, dengan membagi masyarakat pertanian di persawahan Mbay, Flores, ke dalam lima kelas, yang diinspirasi oleh Patnaik[31], Pincus[32], dan Zhang.[33] Saya, sejatinya, menggabungkan perspektif yang agak Weberian dan Marxis diinspirasi oleh Wright[34], seorang Marxist analitik, yang melihat analisis kelas Weber tak terlalu berbeda jauh dengan analisis kelas Marx sehingga dia sering mencampuradukkan keduanya dalam analisis kelasnya, yang terkadang berubah-ubah bergantung pada realitas yang diamatinya.

Dalam konteks ini, dalam analisa kelas yang saya gunakan ini, saya menemukan bahwa di persawahan Mbay, kepemilikan tanah tidak selalu menjadi faktor penentu seseorang menduduki kelas kapitalis yang mengeksploitasi kelas lain dalam masyarakat petani melainkan lebih karena posisi seseorang dalam lima pasar, yakni pasar tanah, pasar kredit, pasar tenaga kerja, pasar alat-alat produksi, dan pasar hasil pertanian. Karena itu, misalnya, para petani sayur dari Bima, yang tidak memiliki tanah, tetapi aktif dalam kelima pasar itu, menjadi kelas kapitalis, yang mengeksploitasi kelas-kelas petani yang lain.

Selain itu, dengan melakukan analisis kelas seperti ini, kesimpulan saya mengenai migrasi juga sedikit berbeda dari pandangan Marxist pada umumnya, bahwa kapitalisme akan selalu memfasilitasi migrasi keluar. Namun, di Mbay, sampai batas waktu Febuari 2018, saya menemukan yang sebaliknya. Berdasarkan data yang saya peroleh, kapitalisme pertanian di Mbay, yang memperkenalkan mekanisasi pertanian, justru menurunkan angka migrasi, terutama migrasi ke Malaysia. Meskipun demikian, saya memprediksi bahwa beberapa tahun mendatang, dengan semakin masifnya mekanisasi pertanian, yang menyebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja di persawahan Mbay, migrasi keluar, seperti ke Malaysia, Kalimantan dan Papua, akan semakin meningkat.[35]

Mekanisasi pertanian di Mbay dilakukan karena semakin meningkatnya upah buruh dan para petani kapitalis jga petani kaya ingin mereinvestasikan surplus pertaniannya pada alat-alat pertanian yang dapat disewakan kepada petani lain, seperti petani kecil, semi-proletar, dan proletar join.

Jika ayahnya GH mengaku melakukan mekanisasi pertanian akibat kekurangan tenaga kerja, hal itu perlu dicurigai. Saya menduga mekanisasi pertanian yang dilakukan oleh ayahnya GH adalah dengan dua tujuan seperti para petani kapitalis dan petani kaya di Mbay itu.

Apalagi, berdasarkan data BPS NTT, pada tahun 2018, tingkat pengangguran di NTT masih tinggi, yakni 74,7 ribu orang, yang tentu akan bersedia jika dipekerjakan oleh ayahnya GH dengan upah yang baik dan adil.

Dengan melakukan analisis kelas secara kreatif dan menarik kesimpulan yang tidak dogmatis seperti beberapa pemikir Marxis, saya jelas bukanlah seorang text booker, seperti tuduhan GH. Saya mempelajari Marxisme sebagai ilmu, bukan sebagai ideologi, apalagi dogma.

Namun, saya adalah orang yang lebih percaya pada buku, apalagi jika buku itu ditulis oleh pakar di bidangnya, daripada mempercayai analisis seorang blogger seperti GH, yang ingin menjadi ahli di hampir semua bidang ilmu. Sebuah ambisi yang tidak pernah akan terealisasi, kecuali orang itu adalah superman. Sayangnya, superman hanyalah dongeng dan mitos.

Kengawuran semakin tampak, ketika GH mencampurbaurkan tanah sebagai milik perorangan dalam masyarakat agraris dan hutan sebagai the commons. Karena itu, GH bicara mengenai teori akses. Sebagai the commons, siapa saja dalam masyarakat atau klan tertentu bisa mengaksesnya tergantung pada kesepakatan adat atau anggota masyarakatnya. Soal tata kelola the commons, seperti yang dijelaskan oleh GH dalam tulisannya, bukanlah sesuatu yang khas NTT. Ostorm[36] dalam bukunya Governing the Commons, banyak menceritakan contoh-contoh tata kelola the commons seperti air, hutan, dan laut yang lebih berhasil di tangan masyarakat dari pada dikelola oleh swasta dan pemerintah. Karena itu, GH tak perlu terlalu membesar-besarkan bahwa seolah-olah hal itu merupakan kekhasan NTT, yang jika saya tidak mengetahuinya, hal itu merupakan sebuah kedunguan dan kecelakaan sejarah. Apalagi, GH keliru bila mengira bahwa ekonomi masyarakat di desa-desa di NTT diatur dan dikendalikan oleh pemanfaatkan atas the commons ini. Ini merupakan kesimpulan yang sesat. Sebab, biar pun masyarakat pantai saja di NTT, yang mata pencahariannya bergantung pada aksesnya pada the commons, yakni laut, tetap menjadikan tanah pertanian, yang merupakan hak milik pribadi, sebagai sumber ekonomi yang penting dalam melakukan reproduksi sosial. Begitu pun masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan, sebagai the commons, seperti penjelasan GH dalam tulisannya.

Namun, adalah keliru besar, menurut GH, bahwa pemanfaatan the commons tidak bisa atau tidak cocok diteliti dengan menggunakan analisis kelas, baik melalui kacamata Weberian atau Marxis. Dalam teori Marxis, akses terhadap the commons, misalnya hutan dan laut, sangat bergantung pada kepemilikan faktor produksi seperti modal, alat potong, dan kapal laut. Di Seram Maluku, saya menemukan bahwa orang yang memiliki faktor produksi seperti sensor, alat angkut, dan uang dapat mempekerjakan orang lain untuk mengakses hutan sebagai, the commons. Begitu juga halnya dengan hasil laut di Seram, Maluku, mekanisme yang sama juga berlaku. Para nelayan kaya yang memiliki kapal ikan dan peralatan penanggkapan modern dapat mempekerjakan kelas nelayan yang miskin untuk mengakses laut, yang adalah the commons-nya. Saya pikir hal yang sama juga dapat dilakukan untuk menganalisis pemanfaatan hutan atau laut sebagai the commons dalam konteks masyarkat NTT hari ini.  Saya  menduga, GH memang tidak memahami apa itu analisis kelas. Karena itu, GH cenderung menarik kesimpulan-kesimpulan yang sesat dan kontradiktif.

Sampai di sini, berdasarkan apa yang saya tunjukkan di muka, semua argumen yang dibangun oleh GH rupanya hanyalah sebuah ‘dongeng fiktif’. Sebab, pengamatan GH terhadap realitas di NTT tidak menggunakan pendekatan ilmiah yang jelas dan tegas. Saya menduga GH hanya mengunjungi kampung-kampung adat, berbicara hanya dengan beberapa kepala adat sambil menyeruput segelas kopi sang kepala adat, yang merupakan hasil pemerasan terhadap para anggota klannya. Dengan demikian, perspektif yang dipakai GH dalam melihat realitas NTT adalah perspektif yang dicangkokan oleh para kepala adat itu kepadanya. Padahal, perspektif kepala adat itu, yang diceritakan kepada GH, bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi politiknya dalam mengeksploitasi anggota sukunya yang lain. Inilah akibatnya jika seorang aktivis yang ingin membebaskan para petani dan orang miskin mudah terjebak dalam kepentingan licik para penindasnya sendiri.

Namun, saya kira saya tidak perlu memperpanjang kata terhadap kekeliruan remeh-temeh yang telah dibuat GH dalam artikelnya. Lagi pula, melalui tulisan ini, saya tidak pernah ingin menjadi guru bagi seorang aktivis yang sudah bersikap congkak sejak dalam pikirannya. Karena itu, saya akan melanjutkan pembahasannya pada persoalan lain yang lebih substansial, yang GH tuduhkan kepada saya.

Dalam tulisannya, GH benar bahwa banyak faktor yang memeengaruhi orang bermigrasi. Kurang lebih ada tiga teori migrasi, yang menjelaskan migrasi dengan beberapa variannya, yakni teori dualisme, teori neo-klasik, dan teori ekonomi politik Marxis.

Teori dualisme lahir dari karya klasik Lewis[37]. Dalam tulisannya yang berjudul Economic Development with Unlimited Supply of Labour, dia berbicara tentang dualisme ekonomi dalam mana migrasi memainkan peran penting, sebab orang ingin bermigrasi dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Intinya, berdasarkan dualisme teori, yang dipengaruhi oleh Ravenstein[38] (1888/1889), orang bermigrasi karena pertimbangan ekonomi. Apalagi, ekonomi modern yang lebih berkembang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dari pada ekonomi tradisional. Dipengaruhi oleh orang yang sama, yakni Ravenstein[39], muncul juga varian lain, yang kurang lebih sama dengan teori dualisme, seperti yang dijelaskan oleh Eveett Lee soal push and pull factors dalam migrasi[40] seperti juga yang GH kemukakan dalam tulisannya untuk membantah saya. Sementara itu, menurut teori neo-klasik, orang bermigrasi karena alasan gaji yang lebih tinggi, formasi sumber daya manusia, dan maksimalisasi utilitas.[41] Teori neo-klasik ini pulalah yang dianut oleh GH, yang yang membuatnya menjadi agak congkak mengeritik pendekatan yang saya gunakan untuk memahami realitas migrasi internasional di NTT hari ini.

Sejatinya, saya kurang percaya pada pendekatan dua teori migrasi di atas, yang digunakan oleh GH untuk menjelaskan realitas migrasi internasional di NTT hari ini. Sebab, menyitir Standing[42] teori dualisme dan teori neo-klasik tentang migrasi, seperti yang dianut oleh GH, memang “benar (true), tetapi terlalu remeh-temeh (trivial),” sebab mereka cenderung mengeksklusi faktor politik dan non-ekonomi dalam analisisnya tentang migrasi. Hal inilah yang membuat saya tidak terlalu yakin dengan dua teori migrasi ini. Maka, saya lebih percaya pada teori migrasi yang ketiga, yakni teori ekonomi politik Marxis, yang mengeritik kedua teori tersebut yang tidak mampu menjelaskan migrasi dalam konteks transformasi sosio-ekonomi produksi dan distribusi dalam suatu masyarakat.

Menurut teori ekonomi politik Marxis, orang bermigrasi bukan karena pilihan mereka tetapi lebih merupakan respons mereka terhadap kondisi keterbatasan dan ketertindasan sebagai akibat dari kerja kapitalisme hari ini.[43] Dalam konteks ini, migrasi terjadi karena penetrasi kapitalisme lokal dan kapitalisme global. Apalagi, banyak negara berkembang saat ini mengalami apa yang D’Costa[44] sebut sebagai compressed capitalism, yakni kapitalisme yang mana akumulasi primitif berkoeksistensi dengan bentuk-bentuk akumulasi yang lebih canggih seperti pelbagai inovasi yang dapat mendorong ekonomi nasional untuk bertarung dalam ekonomi global. Namun, akibatnya, dalam compressed capitalism ini, negara-negara berkembang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan merealisasikan peningkatan upah, yang menyebabkan orang bermigrasi ke luar dari negaranya sendiri.[45]

Dengan demikian, saya dan GH memiliki pandangan yang kurang lebih berbeda dalam memahami migrasi di NTT. Hanya saja, seorang GH bukanlah seorang pemikir yang memiliki perangkat konsep yang jelas dan tegas dalam memahami realitas migrasi di NTT hari ini. Dia lebih tepat adalah seorang aktivis eklektik, yang dengan mudah berpindah-pindah pandangan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Orang semacam GH adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. GH tampak tidak konsisten dan tidak jelas keberpihakan politik dan pendirian intelektualnya. Karena itu, dalam tulisannya, GH kerap setuju dengan saya dan, dalam waktu bersamaan, berseberang dengan saya. 

Akibat lebih lanjut, GH tidak memiliki solusi yang jelas dan tegas terhadap persoalan yang dibahas, yakni persoalan migrasi internasional di NTT hari ini. Pemikir dan aktivis seperti ini biasanya lebih banyak menciptakan problem daripada memberikan solusi dari persoalan yang sedang didiskusikan. Alasan paling utama adalah dia mengetahui banyak hal, tetapi pengetahuannya hanya setengah-setengah, yang membuat dia kerap melompat-lompat dari satu teori ke teori lain tanpa memahami secara tegas dan mendalam teori yang sedang ia bicarakan. Dengan demikian, ketika membaca tulisannya, saya menjadi bingung tentang solusi apa yang GH tawarkan untuk persoalan migrasi internasional di NTT hari ini. Seorang pembaca yang baik tentu akan tersesat dalam tulisan seorang GH, sebab ia ibarat masuk dalam hutan belantara tanpa mengetahui jalan mana yang harus diambil untuk menyelamatkan diri dengan segera keluar dari hutan rimba itu.

Namun, sebaliknya, saya menawarkan reforma agraria, pengembangan industrialisasi dan pengembangan pendidikan atau membuka akses pendidikan, terutama bagi mereka yang lemah. Solusi ini sebenarnya diinspirasi oleh konsep pertanyaan agraria yang dipopulerkan oleh Karl Kautsky[46] sebagai Die Agrarfrage yang dipublikasikan pertama kali tahun 1899. Dalam perspektif pertanyaan agraria terdapat tiga dimensi penting dalam kaitan dengan transformasi agraria, yakni produksi, akumulasi dan politik.

Dalam konteks pertanyaan agraria ini, dalam kaitan dengan produksi, saya menyarankan reforma agraria; dalam kaitannya dengan akumulasi, saya menganjurkan pengembangan industrialisasi; dan dalam hubungannya dengan politik, saya sarankan pengembangan pendidikan.

Dengan ini, menurut saya, NTT dapat memutuskan persoalan migrasi bila surplus dari pertanian yang dapat didorong melalui reforma agraria dapat dinvestasikan dalam pengembangan industrialisasi di NTT agar dapat menampung migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian dan sekaligus dapat mengembangkan ekonomi yang mandiri di NTT itu sendiri. Dalam kaitan dengan politik, saya percaya bahwa untuk mengorganisasi dukungan politik masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan. Saya menggunakan pendidikan sebagai jalan menuju gerakan politik sebenarnya diinspirir oleh Wright[47] yang menegaskan bahwa perlawanan terhadap kapitalisme, termasuk upaya memperjuangan reforma agraria, tidak harus dengan cara lama, yang membuat GH sudah patah semangat duluan.

Menurut Wright[48] ada empat cara untuk melawan kapitalisme, yakni menghantam kapitalisme secara frontal (smeshing capitalism), menjinakan kapitalisme (taming capitalism), menghindari kapitalisme (escaping capitalism), dan mengerosikan kapitalisme (eroding capitalism). Dalam konteks ini, menurut saya, melalui kerja intelektual membangun wacara alternatif, termasuk mewacanakan reforma agraria, adalah upaya saya untuk menjinakan dan semoga bisa secara perlahan mengerosi (feodalisme dan) kapitalisme dalam masyarakat agraria di NTT hari ini.

Sebelum menutup tulisan ini, saya ingin membahas satu soal penting tentang GH, yang dalam tulisannya seolah-orang tampil sebagai seorang Marxis. Sebab, di dalam tulisannya terdapat banyak term-term Marxis, yang saya pastikan hanya dikuasai secara setengah-setengah. Jika memang GH kuasai secara baik, dia pasti adalah seorang text booker yang ideologis dan dogmatis, yang kadang-kadang terperangkap dalam jerat pemikiran kaum ekonom neo-klasik. Misalnya, dalam tulisannya, GH menulis demikian: “…[k]apitalisme adalah keniscayaan, dan yang bisa kita lakukan hanyalah mempercepat kematangannya agar luluh hancur, dan diatasnya (sic) sistem masyarakat baru ditegakkan.” Pertanyaannya, apakah kapitalisme sebuah keniscayaan? Bagi kaum neo-klasik, ya! Pernyataan GH benar. Namun, sayangnya ahistoris. Sebab, kesimpulan ini hanya dideduksi dari imajinasi para ekonom neo-klasik sendiri, termasuk GH, yang terlepas dari realitas historis.

Sejatinya, kapitalisme itu bukan sebuah keniscayaan, sebab dia adalah ciptaan manusia dalam sejarah. Sebagai sebuah ciptaan dalam sejarah, dia bukanlah sebuah keniscayaan seperti yang dipercayai oleh GH. Kapitalisme bisa diubah dan dilenyapkan. Namun, cara melenyapkan tidak harus seperti yang diserukan oleh GH bahwa kita harus menunggu sampai kematangannya kelar. Jika kita mengikuti pemikiran GH ini secara kaku, hal itu bertentangan dengan apa yang terjadi dalam sejarah. Sebab, seharusnya sosialisme itu lahir di Eropa Barat yang kapitalisme lebih matang dari Eropa Timur, seperti Rusia. Namun, semua orang tahu bahwa negara sosialisme pertama di dunia lahir bukan di daerah di mana kapitalisme itu sudah lebih matang, melainkan di Rusia, yang kapitalismenya belum matang dan perkembangan ekonominya cukup terbelakang kala itu. Adalah cukup aneh bagi saya, seorang aktivis memiliki pemikiran seperti ini.[49]

Jika harus menunggu saja kehancuran kapitalisme seperti ini, lalu apalah gunanya kerja aktivisme-mu?

Jangan-jangan tuduhan Amandus Klau dalam kolom Bentara Flores Pos (5/1/2019), benar, bahwa para aktivis migrasi dan human trafficking di NTT, seperti GH, hanya menjadikan kerja aktivisme-nya sebagai ladang untuk memanen uang dan menumpuk kekayaan di tengah penderitaan orang-orang yang sedang dibelanya. ***

.

.

(*) Tulisan ini adalah tanggapan untuk tulisan George Hormat atas artikel saya berjudul “Ekonomi Politik Migrasi Internasional di NTT” di Flores Pos. Sejatinya, saya telah mengirimkan artikel yang sama ini ke Flores Pos pada tanggal 6 Februari 2019. Namun, karena satu dan lain hal, yang tidak bisa saya ketahui, artikel tanggapan ini tidak diterbitkan oleh Flores Pos. Sebagai bentuk penghormatan terhadap penanggap dan pembaca yang terus menanyakan serentak menantikan balasan saya, saya mencari jalan untuk mempublikasikan tulisan saya ini.  Karena itu, saya patut mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Reinard L. Meo yang bersedia mempublikasikan tulisan sederhana ini di Horizon Dipantara. Tulisan ini sejatinya tidak banyak berbeda dengan tulisan yang saya kirimkan ke Flores Pos. Namun, saya mengakui ada sedikit penambahan beberapa kalimat di salah satu paragraf. Selain itu, dalam tulisan yang diterbitkan oleh Horizon Dipantara ini, untuk tujuan pendidikan, saya memasukan juga catatan kaki untuk semua sumber bacaan yang saya pakai untuk tulisan ini agar pembaca yang ingin mempelajari apa yang saya tulis lebih lanjut bisa langsung menengok ke sumber-sumber yang dirujuk itu.

.

.



[1] Sejatinya, dongeng selalu bersifat fiktif. Namun, saya menggunakan kata fiktif di sini dengan sengaja untuk sekadar menunjukkan keparahan kefiktifan artikel seorang GH.

[2] Arndt, P .1924. Nama, Paulus Sabon (Penerj., 2005). Agama Orang Ngada: Dewa, Roh-roh Manusia dan Dunia. Maumere: Candraditya.

[3] Bekkum WV. 1946.  M. Agus (Penerj., 1974). Sejarah Manggarai (Warloka-Todo-Pongkor). Unpublished manuscript.

[4] Chayanov, A.V. (1991). The Theory of Peasant Co-operatives (translated by David Wedgwood Benn, introduction by Viktor Danilov).  London and New York: I. B. Tauris

[5] Hairong, Y., & Yiyuan, C. (2013). Debating the rural cooperative movement in China, the past and the present. Journal of Peasant Studies40(6), 955-981.

[6] Hatta, M. (1936). Persoalan eknomi Sosialis Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.

[7] Geertz, C. (1963). Agricultural Involution. Berkeley: University of California Press.

[8] Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis…

[9] Forth, G. (2001). Dualism and Hierarchy: Processes of Binary Combination in Keo Society. Oxford: Oxford University Press.

[10 ]Tule, P. (2004). Longing for the House of God, Dwelling in the House of Ancestors: Local Belief, Christianity, and Islam among the Keo of Central Flores. Freiberg, Switzerland: Studia Instituti Anthropos 50, Academic Press.

[11]Tule, P. (2006) “We are Children of the Land: A Keo Perspective”, dalam Sharing the Earth, Dividing the Land: Land and Territory in the Austronesian World, diedit oleh Thomas Reuter, Australia: ANU Press.

[12]Tule, P. (2013). “Comunal Land Tenure in Flores”, paper dipresentasikan kepada mahasiswa University of Agder Norwegia di Maumere, Ledalero, Januari 2013.

[13]Klinken, VG. (2015). The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang, 1930an-1980an. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.

[14] Metzner, J.K. (1982). Agriculture and Population Pressure in Sikka, Isle of Flores: A contribution to the study of the stability of agricultural systems in the wet and dry tropics, Development Studies Centre Monograph No. 28, the Australian University. p., 225

[15]Ibid., p. 227.

[16]Anderson, B. (1991). Language and Power – Exploring Political Culture in Indonesia. New York: Cornell University Press;  Moertono, S. (2009). State and Statecraft in Old Java – A Study of the Lather Mataram Period, 16th to 19th Century. Kualalumpur: Equinox.

[17] Kutipan aslinya demikian: “when a king claimed control over a particular expanse of territory, in fact what he claimed was the control of the labor of the land’s residents and a portion of the product of their labor.”  Lihat,  Peluso, N. L. (1994). Poor People: Resource Control and Resistance in Java. California: University of California Press.p., 34.

[18]Moertoeno, State and Statecraft in…

[19]Benedict, Language and Power

[20] Anderson, Language and Powe…; Tule, P. (2004). Longing for the…; Emmerson, Donald K. (1976). Indonesia’s Elite –Political Culture and Cultural Politcs. United Kingdom: Cornell University Press.

[21] Tule, We are Children of the Land…, hal. 211-236; Wawancara dengan Pater Philipus Tule dan Pater Lukas Jua, Ende, 11 Oktober 2013.

[22] Metzner, Agriculture and Population…; Orinbao, S. (1992). Tata Berladang Tradisional dan Pertanian Rasional Suku-Bangsa Lio. Maumere: Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero.

[23]Klinken, VG. 2015a. The Making of Middle…

[24]Ibid.

[25]Ibid.

[26]Ibid.

[27] Eki, A.T. (2002). International Labour Migration from East Flores to Sabah Malaysia: Study of Patterns, Causes and Consequences. Unpublished PhD Thesis, Department of Geographical and Environmental Studies, Adelaide University.

[28] Gordon, J.L. (1975). The Manggarai: Economic and Social Transformation in an Eastern Indonesia Society. Unpublished PhD Thesis, Cambridge, Massachusetts: Harvard University.

[29] Prior, J. M. (2013). “Land Disputes and the Church: Sobering Thoughts from Flores.” Dalam Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia, diedit oleh Anton Lucas & Carol Warren, Athens, GA: Ohio University Press. 215–242.

[30] Tolo, E.Y.S. (2018). Agrarian Change in Rural Flores, Indonesia: Class Dynamics, the Dynamics of Accumulation and International labour Mingration. Master Thesis, School of Social & Political Scinces and Melbourne School  of Government, the University of Melbourne, Australia.

[31] Patnaik, U. (1976). Class Differentiation within the Peasantry: An Approach to Analysis of Indian Agriculture. Economic and Political Weekly, A82-A101.

[32] Pincus, J. (1996). Class Power and Agrarian Change: Land and Labour in Rural West Java. London: MacMillan Press.

[33] Zhang, Q. F. (2015). Class differentiation in rural China: Dynamics of accumulation, commodification and state intervention. Journal of Agrarian Change15(3), 338-365.

[34] Wright, E.O (2018), Why Class Matters (transkrip wawancara oleh Mike Beggs), diakes 5 Februari 2018, dari https://www.jacobinmag.com/2015/12/socialism-marxism-democracy-inequality-erik-olin-wright/.

[35] Tolo, Agrarian Change in…

[36] Ostorm, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. New York: Cambridge University Press.

[37] Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. The Manchester School of Economic and Social Studies22(2), 139-191.

[38] Ravenstein, E. G. (1885–1889). The Laws of Migration. Journalof the Royal Statistical Society, 48: 167–227 and 52: 241–301.

[39]Ibid.

[40] Parnwell, M. (1993). Population Movement and the Third World. London & New York:  Routledge.

[41] Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. American Economic Review, March.

[42] Standing, G. (1979). Migration and Mode of Exploitation: The Social Origin of Immobility and Mobility. Population and Employment (Working Paper No. 72). International Labour Organization. p. 1.

[43] Wise, R.D. & Veltmeyer, H. (2016). Agrarian Change, Migration and Development. The UK and Canada: Practical Action Publishing Ltd and Fernwood Publishing.

[44] D’Costa, A. P. (2014). Compressed capitalism and development: primitive accumulation, petty commodity production, and capitalist maturity in India and China. Critical Asian Studies, 46(2), p. 317-344.

[45]Ibid.

[46] Kautsky, K. (1988). The Agrarian Question in Two Volumes. London: Zwan Publications.

[47] Wright, Why Class Matters…

[48]Ibid.

[49] Bdk. Gramsci, A. (1971). Selection from the Prison Notebooks. New York: International Publisher.

.

*) Penulis adalah dosen Politeknik St. Wilhelmus, Boawae, Flores, NTT


Check Also

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Terorisme dan Antisipasi Kemanusiaan

(Sumber gambar: nu.or.id). Oleh: Kris Ibu* Lagi-lagi, kita dikagetkan oleh rencana aksi terorisme di Negeri …

7 comments

  1. Saya tidak akan membuat artikel baru untuk merespon ini. Artikel ini hanya kelihatan canggih karena meminjam banyak text dari luar. Pembaca silakan memeriksa kembali rangkaian perdebatan sejak awal, dan dengan mudah menangkap beta plin-plan dan sulit dipegang apa yang sedang Emil bahas.

    Dalam artikel sebelumnya ia biacaraa tentang para tuan tanah sebagai sebuah kelas sosial yang karenanya menjadi akar masalah migrasi di NTT.

    Saya membantah itu. Yang pertama bahwa tindakannya menyamakan otoritas adat dengan tuan tanah sebagai suatu kelas tidak selalu benar sebab hubungan antara otoritas tenurial dalam masyarakat adat dengan para petani (rakyatnya) TIDAK SELALU eksploitatif. Kedua, bahwa ketimpangan penguasaan tanah bukan satu-satunya penyebab migrasi sehingga redistribusi lahan tidak menjamin orang-orang NTT keluar daerah.

    Yang Emil lakukan dalam artikel kedua ini hanya tiga: membubui dengan banyak tuduhan aneh; mengutip pendapat para pakar yang ia anggap benar dengan sendirinya tanpa terlebih dahulu ia uji; dan mengujinya namun pada konteks masyarakat yang berbeda yaitu masyarakat di kawasan persawahan yang sejak artikel tanggapan saya sudah saya kasih warning agar waspada menjadikan masyarakat persawahan sebagai lensa peneropong seluruh NTT. Dalam masyarakat persawahan, tanah sudah benar-benar aset produktif; tanah bukan lagi milik kolektif suku.

    Lalu, mengapa tiba-tiba pembahasan Emil tentang kelas-kelas sosial berubah dari tuan tanah menjadi beragam elit ekonomi yang tidak ia jelaskan bagaimana relasi penghisapannya dengan rakyat tani, selain cukup diberi label itu pemetaan ala Weberian. Heh.

    Emil terlalu memaksaan redistribusi lahan sebagai satu-satunya solusi. Karena itu baginya melakukan banyak langkah sekaligus bukan solusi. Ini penyakit lazim dalam diri orang-orang yang berpura-pura ilmiah. Kenyataannya yang mereka lakukan adalah mencocok-cocokan teori agar mengabdi kepada solusi yang sudah mereka tentukan terlebih dahulu.

    Cara paling tepat bagi pembaca untuk memahami kondisi yang benar adalah memetakan sendiri problem di desa masing-masing. Sila periksa apakah yang menyebabkan orang-orang desa memilih merantau, lalu pikirkan apakah redistribusi tanah bisa menjadi obat mujarab, panacea yang mengakhiri problem-problem dalam masyarakat?

    Saya kira cukup begitu tanggapan saya. Selebihnya sila pembaca memeriksa sendiri kondisi yang terjadi di masing-masing desa.

    • Jika saya harus jujur, maka saya harus katakan bahwa tanggapan GH di atas sangat miskin. Alangkah lebih baik jika tulisan di atas dibalas dengan tulisan lain oleh GH. Kalau hanya menulis seperti ini di kolom komentar, GH memalukan dirinya sendiri saya pikir. Julukan penulis hebat pun runtuh seketika. Kasihan juga jika demikian, hehe.

  2. Om Emil, terima kasih utk ulasan ini. Tulisan ini sangat bernas dan penuh dedikasi utk msyarakat awam dlm problem agraria dan juga migrasi akibat penetrasi kapitalisme dalam berupa wajah. Apresiasi utk geliat kemanusiaan ini. Salam.

    • Terima kasih untuk apresiasinya. Semoga kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan tugas dan karya kita masing-masing hari ini. Salam dari kampung ke Manggarai.

  3. Saya sudah baca tulisan EYST sebelum dikuliti GH.
    Saya anggap imbanglah. 1-1 Tapi balasan dari EYST untuk GH ini bikin kedudukan jadi 2 -1.

    Mantap salam hormat. Ini mencerahkan
    Bung Emanuel Yakob Sese Tolo.

    • Terima kasih banyak om Yeris Meka. Wah, saya senang karena om mengikuti perdebatan ini sejak awal. Semoga semua yang ditulis berkenan di hati. Dalam kaitan dengan skor, saya serahkan itu semua kepada pembaca. Saya sendiri tak bisa menilai hal-hal seperti itu. Juga tak adil jika saya memberi kemenangan ataupun kekalahan pada tulisan saya, hehe. Salam hormat.

  4. Saya dapat kuliah gratis dari bos berdua. Salam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *