Home / Opini / ‘Melegitimasi’ Politik Uang

‘Melegitimasi’ Politik Uang

(Foto: HarianNusa.com)

 

Oleh: Venan Pea Mole*

 

Pilkada serentak yang dilaksanakan di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten) baru saja selesai. Ada beberapa catatan kecil yang menjadi perhatian saya, salah satunya adalah tentang politik uang, money politic.

Jadi perhatian, karena money politic bukan merupakan hal baru, melainkan hal yang terus berulang di momen Pemilu dan Pilkada.

Dan, setelah melewati proses Pilkada serentak baru-baru ini (27 Juni 2018), di tahun 2019 kita akan kembali mengulang Pemilu serentak.

Ajang perebutan kekuasaan atau perpolitikan selalu berkaitan dengan uang. Politik (kekuasaan) dan uang adalah dua hal berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dengan uang, orang dapat masuk dalam ajang perpolitikan dan dalam berpolitik, pasti membutuhkan uang untuk membiayai seluruh aktivitas politiknya. Dan bukan hal asing lagi bahwa dalam berpolitik, gelontoran biaya sangatlah tinggi (high cost politic).

Tentunya, banyak ongkos yang dikeluarkan untuk membiayai suatu proses politik. Salah satunya, apa yang popular dengan politik uang. Istilah politik uang itu sendiri diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang untuk memengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.

Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), politik uang merupakan praktik pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan. Oleh Al-Rasyid, istilah politik uang menunjuk pada penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, baik berupa jabatan strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam pemilu.

Dan seperti telah menjadi suatu ‘kewajaran’, praktik ini (baca: politik uang) selalu terulang apabila bangsa ini menghadapi proses demokrasi, baik itu Pilpres, Pileg, atau Pilkada. Karena telah menjadi ‘kewajaran’, politik uang telah ‘dilegitimasi’ sebagai bagian dari sebuah proses politik. Proses legitimasi terhadap politik uang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh para pelaku-pelaku politik (dari parpol atau tim sukses) bahkan oleh masyarakat itu sendiri.

Kita tentu ingat jargon “Terima Uangnya, Jangan Pilih Orangnya”. Jargon tersebut kembali didengungkan sebelum dilakukan pemungutan suara bahkan jauh-jauh hari ketika masa kampanye. Bukan saja diperbincangkan di warung-warung kopi ataupun di meja-meja diskusi, jargon tersebut juga diviralkan di media sosial sampai dibuatkan spanduk dan ditempelkan di pinggir jalan. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa money politic begitu mudahnya dilegitimasi sebagai sebuah perilaku yang wajar dalam sebuah proses demokrasi. Dan perlu kita ingat, jargon “Terima Uangnya, Jangan Pilih Orangnya” justru pernah dikampanyekan oleh oleh Koalisi LSM Peduli Pemilu Bersih pada tahun 2007 silam. Sebuah ironi, karena kepedulian terhadap Pemilu yang jujur dan bersih justru dikotori dengan ajakan melegitimasi praktik politik uang. Bahkan, ada yang dengan bangganya menyebutkan hal tersebut sebagai tindakan pemilih cerdas. Pada titik ini, akhirnya, susah dibedakan antara orang cerdas dan penipu.

Politik uang tentu tidak dapat dimaknai dalam konteks pemberian imbalan – cenderung berupa uang – sebelum pemungutan suara atau sehari sebelum pemungutan suara (sering juga disebut ‘serangan fajar’). Praktik politik uang sesungguhnya jauh hari telah terjadi ketika proses pencalonan dimulai. Dalam proses pencalonan saja dibutuhkan banyak uang yang harus dikeluarkan oleh bakal pasangan calon (paslon) yang akan mengikuti Pemilu atau Pilkada. Dan publik tentunya belum lupa ‘nyanyian’ La Nyalla Mattatiliti soal besarnya mahar politik yang diminta oleh Prabowo, yakni uang miliaran rupiah ketika akan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur melalui Partai Gerindra, walaupun kemudian ‘nyanyian’ La Nyalla itu dibantah oleh kader-kader dari partai bersimbol kepala garuda tersebut. Kasus La Nyalla merupakan contoh praktik terselubung dalam lorong-lorong gelap dan tersembunyi dari partai politik dalam pembelian ‘kursi’ untuk Pilkada. Kasus tersebut telah menjadi rahasia umum dan merupakan bagian dari perjalanan gelap demokrasi bangsa ini. Praktik-praktik semacam ini telah menjadi lumrah – boleh dikatakan dilegitimasi – oleh partai politik.

Dalam contoh lain, jauh-jauh hari sebelum Pemilu atau Pilkada dilaksanakan, parpol atau gabungan parpol, tim kampanye, atau relawan parpol juga biasanya telah membagi-bagikan sembako, jam dinding, atau kalender. Walaupun nilai nominalnya (kalau diuangkan) relatif kecil, hal ini sebenarnya mengindikasikan bahwa praktik politik uang telah berjalan walaupun dengan cara yang lebih soft – ‘halus’. Hal ini tidak dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, tetapi kenyataan sesungguhnya dapat disadari bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan upaya untuk memengaruhi pemilih untuk memilih figur-figur tertentu.
Selain itu, tidak jarang ditemukan dalam proses kampanye Pemilu atau Pilkada, dijumpai bagi-bagi uang atau sembako. Atau dalam pawai-pawai yang melibatkan banyak kendaraan bermotor, yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum juga, bahwa hal tersebut melibatkan tukang ojek bayaran. Para tukang ojek tersebut dibayar dengan sejumlah uang sekitar Rp. 150.000,00 atau lebih untuk ugal-ugalan dan membuat keributan (baca: keramaian/kemeriahan). Tentunya, selain bertujuan untuk menciptakan suasana yang heboh dalam pawai yang dilaksanakan, juga bertujuan menggalang kekuatan pemilih sedini mungkin.

Praktik-praktik seperti ini tumbuh subur dan terus berkembang dalam alam demokrasi kita. Sayangnya peraturan perundang-undangan di negara kita yang tercinta ini belum mengatur secara tegas tentang politik uang. Namun demikian, larangan politik uang dapat dilihat dalam Pasal Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 47 mengatur parpol dan gabungan parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota (ayat 1). Pasal 47 juga mengatur orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada parpol atau gabungan parpol dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota (ayat 3). Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga dinyatakan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya mempengaruhi pemilih. Selain calon dan pasangan calon, anggota parpol, tim kampanye, relawan, atau pihak lain dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya baik langsung atau tidak secara langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi pilihannya. Selain itu, dalam Pasal 187 A diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 73 (khususnya ayat 4) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar). Sedangkan dalam Pasal 187 B diatur sanksi bagi anggota parpol atau gabungan parpol yang menerima imbalan dalam bentuk apapun (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 1 ) berupa sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 73 disebutkan bahwa yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya”, meliputi pemberian makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU. Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 kemudian ditegaskan bahwa biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang. Selain itu apabila kampanye dilakukan dalam bentuk perlombaan, parpol/gabungan parpol, paslon atau tim kampaye dapat memberikan hadiah berupa barang dengan nilai paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tentu apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis KPU tidak sepenuhnya diterapkan di lapangan. Kenyataannya memang tidak ada hukum yang seratus persen dipatuhi. Dalam praktik, sebelum mengikuti kampanye, para pesertanya terlebih dahulu mendapat suntikan dana segar dari tim kampanye atau paslon. Bahkan sehari sebelum pemungutan suara, para pemilih kembali mendapat kucuran uang gampang tersebut. Hal ini lagi-lagi telah menjadi rahasia umum. Dan rahasia ini bukan lagi menjadi rahasia bahwa kita ikut melegitimasi praktik politik uang yang berlangsung selama ini. Saya percaya, tidak sedikit dari kita yang mengetahui, melihat, bahkan terlibat aktif dalam praktik-praktik seperti ini tetapi memilih diam saja.

Mengampanyekan jargon “Terima uangnya, Jangan Pilih Orangnya”, memberi/menerima jam dinding, sembako, uang sebelum pemungutan suara atau jauh sebelum pemungutan suara telah menjadi praktik yang lumrah di alam demokrasi kita saat ini. Mengampanyekan jargon ini, tentu merupakan ajakan yang keliru – sesat pikir – karena semakin menyuburkan praktik politik uang di negeri ini, sehingga perlu dihindari. Memberi/menerima jam dinding, sembako, atau uang sebelum pemungutan suara atau jauh sebelum pemungutan suara juga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena selain melanggar peraturan perundang-undangan juga merupakan tindakan yang merugikan pemilih karena berpotensi bagi gagalnya memilih pemimpin yang cakap, baik, jujur, bermoral, dan memiliki kompetensi kepemimpinan yang mumpuni.

Sudah saatnya kita menumbuhkan kesadaran berdemokrasi yang jujur, adil, dan bersih.

Sudah saatnya juga masyarakat, parpol, paslon atau tim kampanye menyudahi praktik politik uang karena praktik ini pada dasarnya mencederai demokrasi dan pada akhirnya menjadi ancaman serius bagi negara demokrasi di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir orang yang membeli (suara) rakyatnya.
Praktik politik uang tidak dapat dimaknai pada fungsi ‘transaksional’-nya, tetapi harus diwaspadai pada maksud dan tujuannya. Praktik politik uang tumbuh subur di negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan karena kemisikinan tersebut, rakyat mudah ‘dibeli’. Menjelang Pemilu atau Pilkada, masyarakat memang gampang memperoleh uang dari parpol, paslon atau tim kampanye. Namun demikian, uang gampang tersebut merupakan cerminan bahwa masih banyaknya manusia-manusia Indonesia yang ‘gampangan’ pula. Karena masih banyaknya manusia-manusia ‘gampangan’ – gampang menghargai manusia lain dengan uang dan gampang menerima uang untuk memilih figur tertentu – maka tidak heran kalau politik uang begitu mudanya dilegitimasi sebagai perilaku wajar dari masyarakat ‘gampangan’ tersebut.

Politik memang membutuhkan uang karena politik tanpa uang adalah angan-angan. Politik dengan menggunakan uang harus dilakukan secara terbuka, tidak melanggar hukum, dan memberikan dampak yang baik/positif bagi publik, bukannya politik transaksional yang menjadikan masyarakat sebagai alat untuk kemenangan. Politik uang juga merupakan cikal-bakal melahirkan para koruptor, embrio dari korupsi, sebagaimana diungkapkan oleh Jeremy Pope bahwa politik uang sebagai manifestasi dari suatu bentuk korupsi yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik ini sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter dan diktator, yang meletakan kekuasaan di tangan segelintir orang.

Korupsi yang dilakukan tentunya bertujuan mengembalikan cost politic yang dikeluarkan selama masa pencalonan hingga akhirnya menduduki kursi kekuasaan. Dengan demikian, apabila kita terus menerima praktik politik uang – sebagai kewajaran – maka itu sama halnya kita juga menerima – bahkan melegitimasi – praktik korupsi, agar semakin subur di republik ini.

Apakah benar ini yang kita inginkan?

 

 

*) Penulis adalah pegiat media sosial,  penikmat sepakbola, dan pemerhati isu-isu sosial politik.
Tinggal di Bajawa, Ngada.

Check Also

Merajut Persaudaraan di Tengah Perbedaan

(Sumber gambar: abdulmukmin.com) Oleh: Yeri Lando* Di tengah gaduhnya politik Indonesia, seruan bersejarah yang dikumandangkan …

Hoaks Menjelang Pemilu

(Sumber gambar: gadis.co.id) Oleh: Venan Pea Mole* “Tuhan menciptakan bangsa untuk maju melawan kebohongan elite …

One comment

  1. Contoh kasus praktik money politik seperti pilkada Nagekeo sampe menimbulkan korban nyawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *