Home / Berita Terkini / Konvergensi Memperkosa Peranan Jurnalisme

Konvergensi Memperkosa Peranan Jurnalisme

(Sumber gambar: kompasiana.com)

.

Oleh: Ridwan Irawan*

Teknologi komunikasi yang berkembang amat pesat menghadirkan zaman yang mana semua pemilik media berlomba-lomba untuk mengawinkan medianya, seperti televisi, radio, dan koran (old media/media tradisional) dengan media daring (new media). Hal ini kian marak sebagai efek dari perkembangan teknologi tersebut. Masyarakat dapat dengan mudah membuat medianya sendiri untuk memberikan informasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan, meski berisiko menghasilkan berita bohong (hoax).

UU ITE No. 19 Tahun 2016 resmi menjadi cyber law-nya Indonesia yang mengatur informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Pada pasal 45A dijelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dewasa ini, masyarakat dapat menjadi jurnalis dadakan atau biasa disebut Citizen Journalism (CJ) tanpa harus memiliki dasar jurnalistik untuk membuat berita. Dengan begitu, kehadiran CJ dapat menjadi masalah bagi media tradisional dan jurnalis profesional dalam memberikan informasi yang kredibel kepada publik.

Di sisi lain, peranan jurnalisme dalam mengumpulkan berita dituntut cepat dan akurat dengan 10 hingga 15 berita setiap harinya. Jurnalis seakan “diperkosa” oleh media dengan diharuskan membuat berita pada media daring dan media tradisional secara bersamaan dengan format tulisan yang berbeda-beda.

Efek pada pemerkosaan peranan jurnalisme ini membuat berita menjadi tidak memenuhi unsur dasar what, who, when, where, why, dan how (5W+1H).

Video yang diunggah kanal youtube Remotivi (09/04/2019) yang melakukan wawancara dengan Muammar Fikrie yang berprofesi sebagai editor pada Beritatagar.id (media daring), dijelaskan bahwa dalam media daring hanya membutuhkan what, when, dan who.

Indonesia kalau mau ditilik dari sejarah lanskap media digital kita itu diletakan pada pola seperti tadi yang saya sebut (what, when, dan who) yang mengandalkan kecepatan, yang menekankan frekuensi. Formulasi ini dipercaya sebagai sebuah formulasi yang bisa memastikan sebuah media digital bisa bertahan, survive dan seterusnya”, ungkap Muammar.

Selain CJ, dampak dari kemunculan media daring mulai terlihat dengan hadirnya Content Aggregator sebagaimana dilansir oleh news.detik.com (26/07/2018). Menurut Chairul Tanjung, pemilik dari Trans Corp, Content Aggregator melansir kembali berita-berita dari media lainnya, bahkan banyak juga media yang tidak memberitakan peristiwa tapi mempersilahkan siapa pun untuk menulis berita di media miliknya.

(Sumber gambar: akun Instagram Maklambeturah)
.

Ambil contoh, akun Instagram Maklambeturah (31/10/2019) yang memberitakan kasus anak yang tidak naik kelas, membuat orang tua si anak menggugat pihak SMA Gonzaga sebesar Rp551 juta. Akun tersebut hanya memosting ulang kemudian menambahkan kalimat yang lebih mudah untuk dibaca para pengikutnya.

(Sumber gambar: akun Instagram Maklambeturah)
.

Setiap postingan yang dilakukan Maklambeturah selalu mengambil berita dari media lain. Dengan begitu Maklambeturah dapat diartikan sebagai Content Aggregator yang mencari pengiklan untuk ditampilkan pada media daringnya dengan mengandalkan media dan jurnalis yang sudah terlebih dahulu eksis.

Kredibilitas berita yang dibuat oleh jurnalis sudah menurun karena kehadiran media daring. Siapa pun dapat menulis dan memberitakan sebuah peristiwa tanpa memiliki dasar jurnalisme. Pentingnya perhatian pemilik media dan lembaga penyiaran untuk melihat situasi ini dan menetapkan kebijakan agar peranan jurnalisme pada era konvergensi tidak menurunkan kualitas berita.

Dewan pers membuat kebijakan sebagai bentuk respons terhadap para jurnalis yang berisiko membuat sebuah berita tidak kredibel, dengan sertifikasi. dewanpers.or.id (15/05/2018) menjelaskan bahwa sertifikat ini dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan seperti dijelaskan pada Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW).

Media sebagai wadah untuk para jurnalis terkadang lebih menekankan pada aspek pemasukan ekonomi. Sebetulnya penting juga bagi pemilik media untuk ikut melakukan sertifikasi sebagai bentuk jaminan mereka dalam mensejahterakan para jurnalisnya. Sertifikasi dapat dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Kominfo sebagai lembaga pengawas informasi bagi masyarakat.

Semakin beratnya peranan jurnalis dalam memberikan informasi kepada masyarakat di era konvergensi media saat ini, menjadi cukup penting untuk diperhatikan oleh pemilik media dalam mensejahterakan para jurnalis. Tuntutan dan kesejahteraan yang tidak seimbang, dapat berisiko pada isi berita yang tidak kredibel. Para jurnalis kerap mendapat amplop dari narasumber atau masyarakat lebih percaya pada Citizen Journalism dan Content Aggregator. *

.

*) Penulis lahir di Bandung, 27 Juni 1995. S2 Ilmu Komunikasi UAJY.

(Foto: dok. pribadi penulis)

Check Also

Festival Inerie: Sadar Budaya, Jangan Lupa Kampung

(Atraksi Larik. Foto: Tithaa Jari). Oleh: Tithaa Jari* Pagi ini (Senin, 8 Juli 2019) dingin …

Final Champions dan Pilpres 2019

(Sumber gambar: bola.okezone.com). Oleh: Gerardus Kuma Apeutug* Kesempatan itu akhirnya datang juga. Setelah nyaris merengkuhnya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *