Home / Opini / Industri Obat Indonesia dalam Bayang-bayang Kapitalisme

Industri Obat Indonesia dalam Bayang-bayang Kapitalisme


(Gambar: Michael Rak)


Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage*

Adalah sebuah keniscayaan dalam struktur masyarakat modern untuk hidup berkelindan dengan kapitalisme, dan tampaknya cukup sulit bagi kita untuk membantah gagasan ini. Dalam perkembangannya, akar kapitalisme menjalar ke mana saja. Asal ada keuntungan yang bisa diraup, para investor kapitalis akan datang dan mencari cara untuk menghasilkan uang.

Tidak mengapa jika penetrasi kapital(-isme) masuk melalui penjualan smartphone premium atau mobil mewah, tetapi apa yang terjadi jika ia “merengsek” masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mengejar laba yang besar serentak menghadirkan masalah?

Dalam studi yang dilakukan Leys (2009), dijabarkan bahwa sudah lama terlihat ada semacam kepercayaan yang dibangun secara luas mengenai kapitalisme sebagai penanggung jawab dan mesin pendorong pembangunan kesehatan yang selanjutnya dapat memberi dampak pada peningkatan status kesehatan melalui penyediaan layanan medis, pengembangan, pembuatan, pemasaran peralatan medis dan obat-obatan, serta penyediaan asuransi kesehatan.

Praktik-praktik yang mengizinkan masuknya kapitalisme ke dalam sektor kesehatan bukan saja karena adanya niat buruk dari para pengusaha melalui “lobi kotor” negosiasi (Pollock & Price, 2003) dan perjanjian hukum (Mossialos & McKee, 2002). Dalam skala yang lebih luas, menurut Chossudovsky (1979), justru didukung langsung oleh negara melalui kekerasan dan pengalokasian sumber-sumber keuangan untuk memudahkan proses produksi dan sirkulasi kapitalis.

Alasan pembiaran masuknya kapitalisme dalam sektor kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan, jika ditelusuri, tidak selalu tepat, karena, negara yang membiarkan urusan kesehatannya diatur oleh industri kesehatan yang berwatak kapitalis justru lebih sering harus berhadapan dengan dengan serentetan problem di bidang pelayanan kesehatan.

Amerika Serikat, misalnya, yang dianggap sebagai “pemimpin dunia” di bidang kesehatan melalui investasi industri kesehatan terbesar di dunia yang melibatkan industri kapitalis (Researchamerica, 2016) justru terus bergelut dengan masalah pelayanan kesehatan yang serius. Bahkan, dengan semua uang yang dihabiskan untuk mengelolah sistem pelayanan kesehatan, World Health Organization pada satu dekade lalu menempatkan Amerika Serikat pada urutan ke-37 dalam sistem pelayanan kesehatan (Tandon, Murray, Lauer, & Evans, 2000) dan The Commonwealth Fund menempatkan Amerika Serikat sebagai negara terakhir di antara 11 negara industri teratas dalam pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Davis, Stremikis, Squires, & Schoen,  2014). Sementara, laporan Bloomberg (2018) menjabarkan bahwa sistem pelayanan kesehatan Amerika Serikat berada di peringkat di antara yang paling tidak efisien di dunia (Miller & Wei, 2018).

Salah satu hal serius akibat merembesnya kapitalisme dalam bidang kesehatan adalah mahalnya perawatan kesehatan seperti biaya administrasi, biaya obat, dan biaya perawatan yang menyebabkan terhempasnya orang miskin dari akses perawatan kesehatan (McKee & Stuckler, 2012). Hal ini dipicu oleh kecenderungan kapitalisme untuk melakukan akumulasi modal dari industri perawatan kesehatan (Quet, 2017) karena, sudah lama perawatan kesehatan dipandang sebagai bisnis triliunan dolar yang sangat menguntungkan.

Kapitalisme bekerja untuk menggerakkan bisnis, dan bisnis diarahkan pada kebutuhan akan laba. Dalam relasi ini, alih-alih menghadirkan jalan keluar pada masalah kesehatan melalui penyediaan sarana dan bahan yang akan membuat hidup kita lebih baik, lebih mudah, dan lebih murah, kapitalisme justru menghadirkan beragam soal baru yang cenderung mempersulit masyarakat penerimanya.

Dalam laporan yang ditulis Cuatrecasas (2016) dijelaskan secara gamblang bahwa industri obat-obatan yang berawatak kapitalis bukan hanya berdampak pada peningkatan harga obat tetapi juga dapat meningkatkan pengeluaran biaya iklan dan promosi, yang mana iklan yang langsung menyasar konsumen tanpa didampingi ahli yang kompeten akan sangat membahayakan kesehatan konsumen obat. Selain itu, demi mengejar laba, industri cenderung membatasi studi efikasi atau keselamatan suatu obat melalui perbandingan dengan obat alternatif lain.

Kondisi di Indonesia

Di Indonesia, sejauh ini, kapitalisme perawatan kesehatan telah merengsek masuk melalui industri obat-obatan, meski industri ini mengaku gagal meraup laba dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, pasarnya terus meningkat pesat dan mampu meraih pendapatan total sebesar $ 6,8 milyar pada tahun 2017, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 8,4 persen antara tahun 2013 hingga 2017 (Marketresearch, 2018). Sementara, laporan penjualan obat-obat penghilang nyeri, vitamin, dan produk herbal atau tradisional terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat (Marketresearch, 2019)

Proses kapitalisme perawatan kesehatan di Indonesia melalui industri obat-obatan terlihat melalui geliat kuat investasi modal asing dari perusahan multinasional. Saat ini, tercatat ada 24 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp12,7 miliar pada 2016 atau sekitar 28 persen dari total pasar nasional (Bisnis, 2017).

Di antara perusahan-perusahan itu, ada beberapa yang secara internasional telah mendapat kritik yang luas akibat praktik kotor dan mencari laba berlebih. Ambil contoh semacam Novartis, Merck, dan Pfizer. Perusahan-perusahan ini, meski mengaku mengeluarkan lebih banyak dana untuk riset dan membangun fasilitas produksi obat, dalam kenyataannya lebih sering dana itu digunakan untuk memasarkan obat demi mengejar laba yang besar (BBC, 2014).

Ada pun industri obat-obatan sampai saat ini direkomendasikan terbuka 100 persen bagi investor asing dari sebelumnya dibatasi maksimal 85 persen (CNN, 2016) dan 90 persen bahan bakunya masih impor, yaitu bahan baku obat aktif maupun eksipien (Kompas, 2018). Kondisi di atas menyebabkan ketergantungan terhadap negara lain sebagai produsen juga tinggi, sementara ketersediaan obat di Indonesia minim (Tribunnews, 2016) dan harga obat tinggi—yang mana saat ini harga obat Indonesia adalah yang termahal di antara negara-negara ASEAN (Tempo, 2016).

Selain minim dan mahal, dalam laporan EY Life Sciences Report (2018), terlihat bahwa ada kecenderungan industri obat-obatan Indonesia masih difokuskan untuk melayani pasar kelas menengah dan privat yang kemungkinan besar dapat membatasi akses masyarakat miskin terhadap obat. Pada sisi yang lain ditemukan ada upaya cari untung secara berlebihan dari perusahan obat-obatan, termasuk perusahan obat-obatan berlabel BUMN. Kasus kelangkaan obat HIV baru-baru ini, misalnya, justru ditenggarai oleh perusahan BUMN yang ingin meraup untung berlebihan (BBC, 2019).

Mahalnya harga, minimnya ketersediaan, dan kecenderungan fokus industri obat pada pasar kelas menengah, bukan tidak mungkin telah berakibat pada munculnya obat-obatan palsu, yang menurut International Pharmaceutical Manufacturers Group diperkirakan sebesar 15-20 persen dari total obat di pasaran. Beredarnya obat palsu akan menjadi lingkaran setan yang berbahaya bagi sistem pelayanan kesehatan.

Lalu apakah kondisi di atas akan membaik di masa mendatang? Jawabannya akan terasa sulit, sebab, perjanjian perdagangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs) yang turut disetujui Indonesia, memungkinan World Trade Organization yang diboncengi perusahan farmasi besar negara maju akan melakukan intervensi ke dalam persaingan pasar obat (Udvari, 2011) melalui monopoli atas penjualan produk (Lexchin, 2018) yang selanjutnya dapat mengakibatkan penurunan kualitas perawatan kesehatan (Petras, 2017)

Sejauh ini, perjanjian TRIPs memiliki dampak buruk, yang mana, perusahan obat di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, misalnya, akan kesulitan memproduksi obat-obat esensial karena batasan hak kekayaan intelektual obat yang dipegang oleh negara maju. Saat ini, akibat perjanjian TRIPs, orang-orang miskin di negara berkembang semakin sulit mengakses obat, selain karena terbatas, juga karena tingginya harga obat (Bass, 2002).

Dengan semua kondisi di atas, pemerintah harus mulai berinisiatif merapikan ulang regulasi industri obat yang mampu secara tegas menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Apalagi program Universal Health Coverage yang terus didengungkan oleh Kementrian Kesehatan memuat faktor penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial pada tahun 2019. Dengan membiarkan kapitalisme menguasai industri obat-obatan tanpa ada upaya mengontrolnya secara baik, target itu selamanya hanya akan menjadi cita-cita yang semu. Jikalau pun terealisasi, akan menyisakan celah masalah yang semakin lebar dan kelak akan sulit dibenahi.

.

Kepustakaan

Bass, N. A. (2002). Implications of the TRIPS Agreement for Developing Countries: Pharmaceutical Patent Laws in Brazil and South Africa in the 21st Century. Geo. Wash. Int’l L. Rev.34, 191.

BBC. (2014). Pharmaceutical industry gets high on fat profits. Tersedia dalam: https://www.bbc.com/news/business-28212223. Diunduh 21 Februari 2018.

BBC. (2019). Obat HIV: Sejumlah rumah sakit kehabisan stok, pemerintah klaim persediaan nasional aman. Tersedia dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46903415. Diunduh 21 Februari 2018.

Bisnis. (2017). Pemodal Asing Dulang Untung di Sektor Farmasi. Tersedia dalam: https://ekonomi.bisnis.com/read/20170711/257/670344/pemodal-asing-dulang-untung-di-sektor-farmasi . Diunduh 21 Februari 2018.

Chossudovsky, M. (1979). Human rights, health, and capital accumulation in the third world. International Journal of Health Services9(1), 61-75.

CNN. (2016). DNI Direvisi, Asing akan Leluasa Kuasai Industri Farmasi. Tersedia dalam: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160127144710-92-107081/dni-direvisi-asing-akan-leluasa-kuasai-industri-farmasi. Diunduh 21 Februari 2018.

Cuatrecasas, P. (2006). Drug discovery in jeopardy. The Journal of clinical investigation116(11), 2837-2842.

Davis, K., Stremikis, K., Squires, D., & Schoen, C. (2014). Mirror, mirror on the wall. How the performance of the US Health care system compares internationally. New York: CommonWealth Fund.

EY Life Sciences Report Asia. (2018). EY Life Sciences Report: Asia Asia-Pacific|Japan|India. Tersedia dalam: http://www.pficanalyzer.com/Publication/vwLUAssets/EY-life-sciences-report-asia/%24FILE/EY-life-sciences-report-asia.pdf. Diunduh 21 Februari 2018.

Kompas. (2018). 90 Persen Industri Obat Nasional Pakai Bahan Baku Impor. Tersedia dalam: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/18/113000126/90-persen-industri-obat-nasional-pakai-bahan-baku-impor. Diunduh 21 Februari 2018.

Lexchin, J. (2018). The Pharmaceutical Industry in Contemporary Capitalism. Tersedia dalam: https://monthlyreview.org/2018/03/01/the-pharmaceutical-industry-in-contemporary-capitalism/. Diunduh 21 Februari 2018.

Leys, C. (2009). Health, health care and capitalism. Tersedia dalam https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/6761. Diunduh 21 Februari 2018.

Marketresearch. (2018). Pharmaceuticals in Indonesia. Tersedia dalam https://www.marketresearch.com/MarketLine-v3883/Pharmaceuticals-Indonesia-11841510/. Diunduh 21 Februari 2018.

Marketresearch. (2019). Consumer Health in Indonesia. Tersedia dalam https://www.marketresearch.com/Euromonitor-International-v746/Consumer-Health-Indonesia-12185457/. Diunduh 21 Februari 2018.

McKee, M., & Stuckler, D. (2012). The crisis of capitalism and the marketisation of health care: the implications for public health professionals. Journal of public health research1(3), 236.

Miller, J.L., & Wei, L. (2018). These Are the Economies With the Most (and Least) Efficient Health Care. Tersedia dalam https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top. Diunduh 21 Februari 2018.

Mossialos, E., & McKee, M. (2002). The influence of EU Law on the social character of health care systems (No. 38). PIE-Peter Lang.

Petras, J. (2017). Socialism, Capitalism and Health Care. Tersedia dalam https://www.globalresearch.ca/socialism-capitalism-and-health-care/5620412. Diunduh 21 Februari 2018.

 Pollock, A. M., & Price, D. (2003). The public health implications of world trade negotiations on the general agreement on trade in services and public services. The Lancet362(9389), 1072-1075.

Quet, M. (2018). Pharmaceutical capitalism and its logistics: access to hepatitis C treatment. Theory, Culture & Society35(2), 67-89.

Researchamerica. (2016). U.S. Investments in Medical and Health Research and Development 2013-2015. Tersedia dalam:  https://www.researchamerica.org/sites/default/files/2016US_Invest_R&D_report.pdf. Diunduh 21 Februari 2018.

Tandon, A., Murray, C. J., Lauer, J. A., & Evans, D. B. (2000). Measuring overall health system performance for 191 countries. Geneva: World Health Organization.

Tempo. (2016). Obat di Indonesia Termahal di ASEAN, Ini Dalih Menkes. https://bisnis.tempo.co/read/734354/obat-di-indonesia-termahal-di-asean-ini-dalih-menkes. Diunduh 21 Februari 2018.

Tribunnews. (2016). Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dituding Kapitalis. Tersedia dalam: http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/04/10/paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-dituding-kapitalis. Diunduh 21 Februari 2018.

Udvari, B. (2011). The TRIPS Agreement and access to medicines: who are the main losers?. Studies in International Economics and Finance. JATEPress, Szeged. Tersedia dalam: http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=40640. Diunduh 21 Februari 2018.

.

*) Penulis adalah pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang, NTT.

Check Also

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Terorisme dan Antisipasi Kemanusiaan

(Sumber gambar: nu.or.id). Oleh: Kris Ibu* Lagi-lagi, kita dikagetkan oleh rencana aksi terorisme di Negeri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *