Home / Opini / Human Trafficking dan Sikap Media yang Kontraproduktif

Human Trafficking dan Sikap Media yang Kontraproduktif

(Sumber: lcbcradio)

Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage*

Beberapa hari belakangan ini, Koran Flores Pos (FP) melalui kolom ‘Bentara’ menaruh catatan soal kasus human trafficking. Hal ini dapat dilihat sebagai  sikap media yang baik dalam merespons kasus human trafficking yang terus membengkak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, jika diselisik lebih jeli, bacaan FP itu, alih-alih hendak menghadirkan sebuah diskursus yeng lebih luas dan dalam, justru hanya jatuh pada catatan yang miskin analisis berbasis data dengan tuduhan prematur terhadap aktivitas penuntasan kasus human trafficking.

Catatan dan soal jawab yang dikemukakan oleh FP, akan dengan mudah dibaca sebagai sikap kontraproduktif untuk menghasilkan kritik yang lebih subtansial serentak mereduksi upaya kolektif dalam melawan kasus human trafficking berbasis lintas sektor, yang coba dikembangkan selama ini.

Sebagaimana dalam banyak laporan, kasus human trafficking adalah fenomena global yang terjadi di banyak negara. Para korban yang terlibat dalam sistem perbudakan modern ini, dieksploitasi di setiap wilayah di dunia dan dipaksa menjadi pekerja dalam berbagai bidang yang merampas hak-hak individu mereka (Farrell, Pfeffer, Dank, & Owens, 2018).

Sifat human trafficking yang kompleks dan amat klandestin telah melahirkan tantangan besar bagi upaya pengembangan kebijakan anti-human trafficking yang efektif. Akar penyebab kejahatan ini sebetulnya jauh lebih dalam dan terkait erat dengan kondisi sistemik yang lebih besar seperti kemiskinan, migrasi paksa, rasisme, dan diskriminasi, serta berbagai macam pencetus lainnya (Thiemann, 2018; Okech, Choi, Elkins, & Burns, 2018.)

Para pelaku kejahatan human trafficking meskipun sering dikaitkan dengan kejahatan yang terorganisasi dan difasilitasi oleh sindikat kriminal yang canggih (Finckenauer, 2018), dalam banyak kasus, seperti di NTT, misalnya, justru pertama-tama dilakukan oleh jaringan lokal yang lebih longgar atas dasar relasi komunitas, keluarga, atau individu yang beroperasi secara independen (Feingold, 2005; Crocker et al., 2018).

Beroperasinya pelaku kejahatan human trafficking dalam skala lokal telah mendorong strategi anti-human trafficking yang lebih kuat dan adaptif melalui koordinasi yang erat antara organisasi masyarakat sipil, penyintas, dan aktivis yang bekerja di lapangan. Berbagai upaya digunakan dengan memanfaatkan keahlian sekaligus sikap sukarela dari berbagai aktor lokal yang lebih terpapar dengan sumber masalah. Langkah semacam ini yang terus terlihat di provinsi NTT.

Mengatasi human trafficking membutuhkan kerangka kerja kebijakan yang dinamis berdasarkan pilar penuntutan, perlindungan, pencegahan, dan kemitraan yang saling menguatkan. Menggunakan sumber daya lokal yang dimanifestasikan melalui kerja-kerja aktivis di sekeliling korban dapat menghasilkan strategi yang jauh lebih fokus dan komprehensif (Grubb & Bennett, 2012).

Dalam kasus di NTT, minimalnya peran pemerintah selama ini untuk masuk dan secara serius membuka jalan penuntasan di lapangan, melalui undang-undang yang menghukum semua bentuk human trafficking, dukungan nyata bagi korban, dan koordinasi dengan sumber daya stakeholder—yang diperlukan untuk memerangi dan mencegah kejahatan ini, telah lama digantikan dengan kerja-kerja sukerela dari aktivis yang peduli. Jadi, tuduhan FP bahwa ada aktivis yang mengambil untung sepihak dalam kasus human trafficking adalah asumsi yang banal, tergesa-gesa, dan cenderung emosional.

Membangun Kemitraan 

Dalam memerangi human trafficking, kemitraan kerja sangatlah penting untuk dilakukan. Kemitraan ini bisa hadir secara vertikal antara pemerintah nasional, regional, dan lokal, dan secara horizontal antara penegak hukum, penyedia layanan, dan aktor-aktor kunci lainnya dalam masyarakat (Okech, Choi, Elkins, & Burns, 2018).

Di setiap tingkat kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya, memerlukan sokongan kreativitas, kolaborasi, dan bantuan dari kelompok lain dalam skema kemitraan untuk mengembangkan protokol dan proses yang mampu mencegah jatuhnya korban, menindak para pelaku, dan pemberdayaan para penyintas. Para penegak hukum, misalnya, dapat menangkap dan menuntut pelaku perdagangan manusia, tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik tanpa bekerja bersama dengan penyedia perawatan yang menawarkan layanan dukungan komprehensif kepada para korban.

Dari sisi lain, pemerintah bisa bekerja sama dengan para penyintas, yang mana pemerintah berperan untuk menyediakan pendidikan dan sumber daya dalam membantu masyarakat memahami sebab dan bentuk-bentuk tindakan human trafficking, sedangkan penyintas dapat berperan memberikan masukan dan saran berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka alami.

Dengan demikian, untuk mengatasi dan mencegah perdagangan manusia dan merawat korban secara efektif, diperlukan keahlian, sumber daya, dan waktu dari semua pihak. Ini termasuk entitas pemerintah dan nonpemerintah, masing-masing dengan mandat dan peran yang berbeda, dapat menghasilkan rencana tindakan prioritas yang dapat saling melengkapi.

Peran Media

Lalu di mana peran media? Peran media sebagai aktor nonpemerintah adalah bersama dengan aktivis dan kelompok masyarakat lainnya terus bekerja untuk menghasilkan jalan keluar dengan menyodorkan opini yang jernih dan informasi yang benar ke hadapan publik, bukan justru menghadirkan kritik serampangan tanpa secara intens masuk terlibat di dalam persoalan.

Dalam kolom Bentara FP, misalnya, terkesan ada upaya memaksakan opini yang tidak tervalidasi dengan menuduh para aktivis mengambil keuntungan dari kasus human trafficking tanpa mengupayakan langkah lanjutan bagi para korban yang dipulangkan.

Anggapan di atas tentu saja amat keliru ketika FP mencoba mengeneralisasi masalah, sebab, berdasarkan pengakuan dan yang terlihat selama ini, beberapa aktivis justru bekerja tanpa dibayar, di sisi lain, perlu dipahami, bahwa upaya lanjutan pemberdayaan korban mestinya harus ditagih ke pemerintah yang punya sumber daya sistem organisasi kerja maupun keuangan, bukannya aktivis.

Bagaimana mungkin orang yang bekerja atas dasar sukarela memiliki sumber daya untuk melakukan pembinaan lanjutan bagi korban? Di titik inilah kritik FP sama sekali tidak menukik pada substansi dan terkesan asal hantam pada area perifer dari problem yang begitu besar.

Yang berikut, jika titik tolak kritik yang dihadirkan oleh FP adalah untuk mendorong lahirnya upaya yang lebih radikal terhadap soal penanganan human trafficking, mestinya, kritik itu tidak jatuh pada aktivis semata, tetapi, melampaui itu, harus menyentuh aktor-aktor lain yang lebih memiliki pengaruh yang luas dalam struktur masyarakat, dalam hal ini misalnya pemerintah dan juga gereja yang memang selama ini terlihat tidak cukup serius bersikap pada soal human trafficking.

Lalu dengan narasi semacam di atas artinya aktivis anti-kritik dan bebas evaluasi dari media? Tentu saja tidak. Siapa pun yang terlibat dalam upaya penuntasan kejahatan human trafficking harus terus menerus diawasi, termasuk aktivis dan media itu sendiri. Menolak kritik media yang tidak substansial tidak bisa disamakan dengan anti-kritik—atau dalam bahasa Bentara FP diasosiasikan sebagai  “cacing kepanasan”.

Kita harus percaya, bahwa media sejatinya bekerja untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan mempromosikan kesadaran serta transparansi masalah human trafficking. Sebab, hanya melalui media yang sehat dan nalar yang jernih, masalah human trafficking mengalami visibilitas dalam wacana publik dan mampu mendorong konsensus yang lebih radikal soal penuntasannya, seperti yang kita semua inginkan selama ini.

*) Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri, Kupang.

Check Also

Pancasila dan Kita

(Sumber gambar: steemit.com) Oleh: Bonefasius Zanda* Salah satu alasan paling mendasar bagi tetap berdiri kokohnya …

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *