Home / Opini / Cuma Desas-Desus*

Cuma Desas-Desus*

(Tanggapan untuk Amandus Klau)

.

Oleh: Emilianus Yakob Sese Tolo*

Dalam Bentara Flores Pos (28/1/2019), tulisan saya berjudul ‘Ekonomi Politik Migrasi Internasional di NTT‘ (Flores Pos, 26/1/2019) dikritik oleh Amandus Klau (selanjutnya: AK). Sayangnya, kritikan AK hanyalah sebuah desas-desus karena AK tidak mengetahui dan memahami objek kritikannya.

Namun, walau cuma desas-desus, saya tetap menanggapi tulisan AK yang agak pongah itu. Alih-alih menunjukkan kepintarannya, AK malah mempertontonkan keterbatasan pengetahuannya sendiri. Keterbatasan itu dipamerkan melalui upaya AK mencemooh term ‘teknikalisasi’ yang saya gunakan. Menurut AK, penggunaan term ‘teknikalisasi’ “… untuk menilai penanganan kasus human trafficking di NTT terkesan terlalu dipaksakan”.

Di sini, lantas, saya menduga AK tidak memahami apa yang sedang dia kritik karena keterbatasan pengetahuannya tentang penggunaan istilah itu dalam konteks studi pembangunan hari ini.

Diskursus tentang studi pembangunan sejak tahun 1950-an sangat bergantung pada apa yang dideduksikan oleh para pemikir Barat, yang bermula pada konstruksi wacana pembangunan yang diperkenalkan oleh Harry Truman dalam pidato pengukuhannya sebagai presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 1949.[1] Pada kesempatan itu, menurut Truman, “Penerapan pengetahuan ilmiah dan teknis modern” dapat meningkatkan produksi yang lebih besar yang merupakan “kunci menuju kemakmuran dan perdamaian” bagi negara berkembang di seluruh dunia.[2] Sayangnya, dalam kenyataannya, proyek-proyek pembangunan yang didasarkan pada wacana Barat ini, seperti yang diserukan oleh Truman, telah menyebabkan “keterbelakangan dan pemiskinan besar-besaran, eksploitasi dan penindasan yang tak terhitung” di banyak negara berkembang hari ini, termasuk Indonesia dan Flores.[3]

Karena itu, bagi para teoretikus pembangunan, terutama teoretikus pembangunan post-developmentalis, proyek-proyek pembangunan ini yang didasarkan pada teori dan praktik pembangunan di masa lalu yang berkiblat pada dunia Barat, “tidak dapat lagi dipertahankan sebagai respons yang tepat dan memadai terhadap persoalan kemiskinan” di negara berkembang, termasuk di Indonesia dan Flores, hari ini.[4]

Dalam ilmu pembangunan, term ‘teknikalisasi’ lahir dalam konteks ini sebagai sebuah kritik terhadap wacana pembangunan di masa lalu yang berkiblat pada dunia Barat. Teknikalisasi, dalam hal ini, dipahami sebagai upaya menyelesaikan persoalan pembangunan hanya sebagai persoalan teknis seperti seruan Truman itu. Sejatinya, teknikalisasi persoalan itu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pembenahan tata aturan yang biasanya nanti berkaitan dengan good governance dalam konteks pemerintahan desentralisasi di Indonesia kini – seperti yang pernah dikritik Hadiz[5] – peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan kemajuan teknologi modern. Dengan ini, persoalan dalam pembanguanan tidak dilihat sebagai akibat dari persoalan ekonomi-politik yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kelas dan kekuasaan di dalam sebuah masyarakat.

Dengan kata lain, seperti yang ditulis Li[6] dalam kaitan dengan intervensi teknis persoalan pembangunan,

“[S]egala urusan yang mengalami teknikalisasi permasalahan pada saat yang sama ternyata dilucuti aspek-aspek politiknya menjadi gejala non-politis. Seringkali ahli-ahli program pembangunan mengesampingkan kesenjangan eknomi-politik dari diagnosa dan resep-resep mereka. Mereka lebih memusatkan perhatian pada persoalan kapabilitas orang-orang miskin daripada praktik-praktik pemiskinan satu kelompok oleh kelompok lainnya.”

Praktik-praktik kemiskinan ini adalah persoalan yang berkaitan dengan relasi kelas dan kekuasaan dalam masyarakat, yang cenderung disingkirkan dari analisis para ahli pembangunan dengan mengedepankan pendekatan teknikalisasi, seperti yang Li[7] kritik dalam bukunya The Will to Improve.

Pengalihan akar terdalam dari persoalan pembangunan, yakni persoalan ekonomi-politik menjadi hanya persoalan teknis, yang dilakukan oleh para ahli pembangunan yang disponsori oleh lembaga seperti Bank Dunia dan birokrasi pemerintahan di negara berkembang hari ini, oleh James Ferguson[8] disebut sebagai “mesin anti-politik.” Term anti-politik ini pulalah yang tidak dipahami oleh AK. Karena itu, AK secara gegabah mengajukan pertanyaan cukup konyol, “Apakah semua solusi [teknis] yang ditawarkan selama ini anti-politik?” Kalau dari kacamata studi pembangunan Ferguson[9], semua solusi teknis itu memang anti-politik, sebab mereka cenderung menyingkirkan persoalan ekonomi-politik. Saya menduga AK mengira bahwa mesin anti-politik identik dengan tindakan makar terhadap negara.

Jika AK memahami terminologi teknis “mesin anti-politik” seperti ini, saya sarankan agar AK lebih banyak membaca sebelum berkomentar tentang suatu isu yang belum dikuasinya secara baik.

Penjelasan tentang term ‘teknikalisasi’ di atas memang agak abstrak bagi orang awam, begitu pun bagi seorang filsuf dan pembelajar ilmu komunikasi politik seperti AK, yang tidak mempelajari ilmu  pembangunan secara khusus. Apalagi, dalam tulisannya, tampak kepongahan AK, seolah-olah, dengan kesimpulan-kesimpulan yang dideduksi dari analisis filsafat dan ilmu komunikasi politik semata, dia bisa menjelaskan realitas pembangunan hari ini. Karena penjelasan term ‘teknikalisasi’ agak abstrak, termasuk untuk seorang AK, agar lebih mudah dipahami, saya ingin menjelaskan dengan menggunakan contoh yang diambil dari buku Li[10] dan Ferguson[11].

Sebenarnya, banyak contoh yang ditulis Li[12] dalam bukunya The Will to Improve, berkaitan dengan penjelasannya tentang teknikalisasi persoalan pembangunan. Namun, untuk tujuan tulisan ini, saya hanya mengambil contoh dari bab 4 buku dimaksud, yang saya yakin belum dibaca oleh AK secara utuh. Sebab, jika AK membacanya, dia tidak akan keliru memahami terminologi ‘teknikalisasi’ persoalan yang saya  pakai dalam tulisan saya sebelumnya (Flores Pos 26/1/2019).

Dalam bab 4 buku The Will to Improve,  Li[13] menjelaskan bahwa lembaga donor, melalui tiga buah laporan penelitian awalnya sebelum proyek konservasi di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi, sudah mengetahui adanya persoalan ekonomi-politik berupa kesenjangan kepemilikan tanah dan semakin sedikit ketersediaan lahan, bahkan 10% warga asli tidak memiliki tanah sama sekali. Namun, ketika proyek program konservasi itu diimplementasi, lembaga donor tidak berupaya untuk mengatasi persoalan kesenjangan kepemilikan tanah ini, melainkan memberikan solusi teknis melalui sumbangan berbagai macam bahan biokimia dan teknologi pertanian lainnya. Dengan intervensi teknis ini, lembaga donor “menyebutkan bahwa 11 ribu rumah tangga petani (separuh dari rumah tangga di zona perbatasan) akan mengalami peningkatan hasil antara 20-180% dalam beberapa tahun.”[14] Para lembaga donor yakin bahwa persoalan ekonomi-politik, berupa kesenjangan kepemilikan tanah, dapat diatasi dengan intervensi teknis pemberian bahan-bahan biokimia dan teknologi pertanian lainnya. Ironisnya, hingga kini, apa yang dijanjikan lembaga donor ini tidak terealisasi, sebab memang persoalan ekonomi-politik tidak bisa diatasi dengan solusi teknis. Persoalan ekonomi-politik, misalnya persoalan ketimpangan tanah, harus diatasi dengan mencari jalan keluar terhadap persoalan ketiadaan lahan, yang saya sarankan melalui land reform dalam tulisan saya sebelumnya (Flores Pos 26/1/2019).

Jika persoalan ekonomi-politik hanya diatasi dengan solusi teknis semata, hal itu ibarat seorang pasien malaria yang diberi obat gosok geliga.

Solusi teknis itu mungkin seolah-olah bisa mengurangi persoalan kemiskinan yang dihadapi secara sementara, tetapi tidak memberantas akar persoalan kemiskinan, yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kekuasaan dalam sektor agraria itu.

Hal ini agak berbeda dengan yang terjadi di Lesotho, Afrika, dalam penelitian Ferguson.[15] Menurut Ferguson[16], para ahli pembangunan yang datang ke Lesotho kala itu tidak mengetahui konteks ekonomi-politik masyarakat setempat dan langsung datang dengan intervensi teknis sebagai akibat dari keyakinan buta mereka pada apa yang ditegaskan oleh Truman di muka. Yakni, dengan ilmu pengetahuan dan intervensi teknologi pertanian modern, persoalan kemiskinan di Lesotho dapat diselesaikan. Namun, hal itu tidak terealisasi. Kemiskinan tetap menjadi persoalan yang tidak terselesaikan di Lesotho hingga kini. Sebab, teknologi pertanian yang diberikan itu hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki lahan pertanian di Lesotho, sebaliknya tidak berdampak apa-apa bagi mayoritas masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian. Intervensi teknis itu justru semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi-politik di Lesotho. Karena itu, Ferguson[17] menjadi skeptis terhadap aparatus pembuat kebijakan pembangunan yang kuat dan penuh kebajikan palsu seperti Bank Dunia dan birokrasi pemerintah di negara berkembang. Alih-alih mempercayai para ahli, bagi Ferguson[18] dalam kaitannya dengan mendeteksi persoalan pembangunan, lebih baik para ahli mendengar orang-orang seperti “pekerja tambang” dan “wanita tua” yang, menurutnya, lebih mengetahui “taktik yang tepat untuk situasi mereka jauh lebih baik daripada ahli apa pun” yang datang seperti seorang malaikat yang ingin menyelamatkan hidup mereka dari situasi kemiskinan.[19]

Dalam tulisan saya (Flores Pos 26/1/2019), saya mempersoalkan solusi teknis, yang digunakan oleh (birokrasi) pemerintah dan para aktivis TKI di NTT, seperti yang ditulis Li[20] dan Ferguson[21] itu. Saya berargumentasi bahwa solusi teknis ini tidak akan menyelesaikan persoalan migrasi internasional di NTT. Seorang AK, yang hanya sebagai pekerja media yang berbekal sedikit pengetahuan filsafat dan ilmu komunikasi politik, lantas menyanggah penggunaan istilah teknikalisasi permasalahan yang saya gunakan itu. Bagi AK, “… sebuah pendekatan dapat dinilai terlalu teknis ketika pendekatan itu menginstrumentalisasikan dan mengobjekkan para korban.” Sayangnya, definisi yang “dikarang” oleh AK hanya sebuah penafsiran “gaya bebas” yang dideduksi dari imajinasinya sendiri tanpa pendasaran teoritis yang jelas dan tegas.

Karena itu, sanggahannya tentang penggunaan term ‘teknikalisasi’ dalam tulisan saya hanyalah sebuah desas-desus yang tak perlu.

Sebagai desas-desus, kepongahan intelektual seorang AK dalam sanggahannya sebaiknya tak perlu dihiraukan oleh publik pembaca Flores Pos, jika tak ingin jatuh pada kebodohan yang sama. Namun, kepongahan intelektual AK tidak saja dipamerkan pada sanggahannya terhadap penggunakan term ‘teknikalisasi’ persoalan, tetapi juga soal solusi land reform yang saya tawarkan, yang akan saya tanggapi dalam tulisan lain di Horizon Dipantara, nanti. ***

——————————

(*) Tulisan ini merupakan bagian dari rentetan perdebatan yang panjang – yang melibatkan saya, Pater Amandus Klau, SVD (yang adalah seorang pastor Katolik dan juga salah seorang dewan redaksi Flores Pos), dan George Hormat (blogger dan aktivis) – sejak awal Januari 2019. Sejatinya, saya telah mengirimkan artikel yang sama ini ke Flores Pos pada tanggal 3 Februari 2019. Namun, karena satu dan lain hal, yang tidak bisa saya ketahui, artikel tanggapan ini tidak diterbitkan. Artikel ini sama persis dengan artikel yang saya kirim ke Flores Pos itu. Tambahan catatan kaki dalam artikel ini saya maksudkan untuk tujuan pendidikan, terutama bagi mereka yang ingin melihat dan memastikan semua informasi dan kutipan dalam tulisan ini. Karena begitu cintanya saya pada setiap “anak rohani” (tulisan) yang telah saya lahirkan, yang kadang tak terlalu disukai, malah memunculkan dengki atau cemburu menyaksikannya bertumbuh dan berkembang dalam hati, pikiran, juga sanubari para pembaca, saya pun mencari jalan kebebasan dan kemerdekaan untuk membiarkannya tetap mengembara di dunia yang tak selalu ramah padanya, guna menemui para pembacanya yang budiman di kediamannya masing-masing. Akhirnya, saya patut berterima kasih kepada Saudara Reinard L. Meo, yang berinisiatif untuk memberikan ruang kepada “anak rohani” saya ini, sehingga bisa dengan bebas menemui para pembacanya melalui platform media online Horizon Dipantara ini.

.

.


[1] Escobar, A. (1995). Encountering Development: the Making and Unmaking of The Third World. New Jersey: Princeton University Press.

[2]Ibid., p., 3.

[3]Ibid., p., 5.

[4] Matthews, S. (2008). The Role of the Privileged in Responding to Poverty: perspectives emerging from the post-development debate. Third World Quarterly29 (6), 1035-1049, p. 1035.

[5] Hadiz, V.R. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. Development and Change 35, No. 4., pp. 697-718.

[6] Li, T.M (2012). Santoso, Hery and Semedi, Pujo (Penerj.). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri., p. 13-14.

[7]Ibid.

[8] Ferguson, J. (1990). The Anti-Politics Machine: “Development,” Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge: Cambridge University Press., p. 270.

[9]Ibid.

[10]Li, The Will to

[11] Ferguson, The Anti-Politics Machine…

[12] Li, The Will to…

[13]Ibid.

[14]Ibid., p. 234.

[15] Ferguson, The Anti-Politics Machine…

[16]Ibid.

[17]Ibid., p. 181.

[18]Ibid.

[19]Ibid., p. 181.

[20]Li, The Will to

[21] Ferguson, The Anti-Politics Machine…

.

*) Penulis adalah dosen Politeknik St. Wilhelmus, Boawae, Flores, NTT.

Check Also

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Terorisme dan Antisipasi Kemanusiaan

(Sumber gambar: nu.or.id). Oleh: Kris Ibu* Lagi-lagi, kita dikagetkan oleh rencana aksi terorisme di Negeri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *