Home / Horizon / Horizon Perburuhan / Jaringan Peduli Migran di Batam Laporkan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jaringan Peduli Migran di Batam Laporkan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Foto: cyprus-mail.com)

 

Jaringan Peduli Migran, Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari beberapa NGO dan relawan kemanusiaan di Kota Batam, beberapa waktu yang lalu telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Direktris  Utama PT. Tugas Mulia, J. Rusna. Laporan yang diterima tersebut, kemudian diteruskan kepada Polda Kepulauan Riau (Kepri) dengan membuat laporan resmi sebagaimana tercatat dalam LP-B/27/III/2018/SPKT-Kepri, tertanggal 20 Maret 2018.

“Dalam laporan Polisi tersebut, J. Rusna selaku terlapor, kami sangkakan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (pasal 2, 6, 16, 17, UU Nomor 21 Tahun 2007) dan UU Tindak Pidana Perlindungan Anak (pasal 83, 88). Dari informasi dan identifikasi yang kami peroleh di lapangan, dan disertai dengan bukti-bukti yang ada, saudari J. Rusna, menurut kami patut diduga telah dengan sadar, tahu dan mau mempekerjakan anak di bawah umur dan mengeksploitasinya,” demikian bunyi Siaran Pers yang diterima Horizon Dipantara dari Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus dari Batam, pada Sabtu (24/03/2018).

Menurut Romo Paschalis, pihaknya sangat mengapresiasi kerja Polda Kepri yang telah menerima laporan dan merespon dengan sangat cepat dan baik. Untuk itu, pihaknya mendukung kerja profesional tersebut dan mendesak Polda Kepri, untuk terus mengusut kasus tersebut sampai tuntas, tanpa pandang bulu  dan seadil-adilnya.

Romo Paschalis yang mewakili Teman-teman Jejaring di Batam itu, juga menyatakan keprihatinannya dan mengutuk keras segala bentuk perbudakan manusia yang merupakan bentuk terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. “Oleh karena itu menurut kami, semua pelaku mafia perdagangan orang harus diberantas. Mengingat besarnya bahaya tindak pidana perdagangan orang, baik terhadap korban maupun generasi penerus bangsa, maka kami sangat mengharapkan partisipasi semua pihak untuk bekerjasama guna memberantas perdagangan orang di bumi ini,” imbuhnya.

Dalam pendampingan ini, Teman-teman Jejaring itu antara lain, Rumah Faye, Yayasan Embun Pelangi, Gerhana, KKP-PMP, LIBAK, Linus. Dunia Viva Wanita, dan P2TP2A. Perdagangan Orang ini menyasar seorang gadis di bawah umur, yang masih berusia 14 tahun, bernama Mardyana Sonlay. Berdasarkan rilis tersebut, kejadian itu bermula pada tanggal 24 Februari 2016, saat paman Mardyana Sonlay yang bernama Ambros datang ke rumah neneknya di Desa Sebot, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk membawanya ke Batam guna menjaga anak dari paman Mardyana Sonlay tersebut.

Namun, setelah sampai di Batam, Mardyana Sonlay langsung diserahkan kepada J.  Rusna selaku Direktris PT. Tugas Mulia (penyalur tenaga kerja lokal), yang adalah juga bos (pimpinan) dari Ambros. Dua hari di penampungan, J. Rusna kemudian mempekerjakan Mardyana Sonlay pada PT. Tugas Mulia, tepatnya di rumah Yuliana Fitri Wijaya sebagai pembantu rumah tangga. Mardyana Sonlay dijanjikan gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) pada tahun pertama dan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) pada tahun kedua. Namun setelah dua tahun bekerja, Mardyana Sonlay tidak kunjung mendapatkan upah karena dari majikannya, upah Mardyana Sonlay langsung dikirim kepada J. Rusna.

Waktu bekerja satu tahun enam bulan, Mardyana Sonlay sempat menghubungi orang tuanya di kampung halaman di Sebot, NTT, dan menjelaskan bahwa dia tidak bekerja membantu atau menjaga anak paman, tetapi bekerja di rumah Juliana Fitri Wijaya yang merupakan pengguna jasa pekerja rumah tangga dari PT. Tugas Mulia pimpinan J. Rusna. Orang tua Mardyana pun bergerak cepat ke Batam dan melaporkan kasus tersebut ke Polda Kepri sebagai kasus perdagangan orang dan pidana perlindungan anak. Sebab saat dipekerjakan Mardyana Sonlay yang Sibotin (TTS), 13 Maret 2002 itu, masih berumur 14 tahun.


Komite Nasional Satgas Anti Perdagangan Orang


Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sekaligus Koordinator POKJA MPM (Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia), Gabriel Goa, mendukung total perjuangan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan melaporkannya kepada pihak Polda Kepri yang didampingi oleh Romo Pascalis dan jaringan di Batam.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendesak Kapolri untuk mem-back-up total Polda Kepri menindak tegas Pelaku TPPO sekaligus memprosesnya secara hukum. Gabriel juga mengajak solidaritas masyarakat anti Human Trafficking untuk mengawal khusus proses hukum TPPO di Polda Kepri. Dan yang paling penting, menurut Gabriel, Presiden segera membentuk Gugus Tugas Nasional yang  Otonom untuk mencegah dan memberantas kejahatan Human Trafficking di bawah Koordinasi Menkopolhukham.

Dirinya berharap agar korban harus menjadi Subyek advokasi dan pemberdayaan.  Masih menurutnya, Jokowi sungguh mendengar masukan-masukan dari para pendamping advokasi dan sudah ada beberapa solusinya hingga kini. Di antaranya yakni, Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di 20 Desa di 10 Kabupaten/Kota di NTT, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Kupang, Kabupaten Kupang dan Tambolaka. Tahun ini, lanjutnya, akan dibangun pula di Maumere, Sikka.

“Bersama IOM Indonesia, kami terus perkuat kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Manggarai, Ende, dan Sikka. Mempersiapkan Perda dan Perdes Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking, juga Program Reintegrasi Korban Human Trafficking dan bekerjasama dengan Kemenaker dan Pemprov NTT serta Pemkab Sumba Barat Daya, TTU, Ende dan Sikka untuk membangun Balai Latihan Kerja Standar Internasional, sekalian adakan lagi LTSA di TTU dan Ende,” terangnya.

Selain kasus TPPO di Batam itu, Gabriel Goa juga mendesak Presiden Jokowi untuk memanggil Menaker dan Kepala BNP2TKI untuk meminta pertanngungjawaban mereka terkait eksekusi mati dan siksaan hingga meninggalnya TKI di Malaysia dan Arab Saudi. “Kami sangat mendukung Presiden Jokowi ambil langkah tegas terkait Human Trafficking. Jika mereka berdua tidak mampu menekan Malaysia dan Arab Saudi maka sebaiknya Menaker dan Kepala BNP2TKI mundur atau dicopot langsung Presiden Jokowi,” tegasnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad  Hanif Dhakiri, S.Ag, M.Si menyetujui usulan untuk membentuk sebuah Komite Nasional Satuan Tugas yang menangani secara khusus kasus-kasus perdagangan manusia yang marak terjadi di Indonesia. Usul tersebut disampaikan oleh Perhimpunan Satu Darah (Persada) Indonesia dalam rapat dengar pendapat, di kantor Kementerian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta, pada Jumat (23/03/18).

Menteri Hanif didampingi Dirjen Binapenta Hery Sudarmanto beserta jajaran kementerian mengatakan kepada 10 delegasi Persada Indonesia bahwa pemerintah memerlukan kerja sama Persada Indonesia untuk mengatasi kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia.

Kesepuluh delegasi itu adalah, Ketua Persada Indonesia Yohanes Gore, Sekjen Persada Yons Ebit, Muchtar Pakpahan dari SBSI, Ketua Umum FMIG Vincent Wangge, Direktur PADMA Indonesia Gabriel Goa, Roy Watu dari Kompak NTT, Ine Aliansi Warga Jakarta, Yosep Daok dari FKPP NTT Banten, Ida Bakri dari SBSI, dan Yohanes Kedati dari Garda NTT.

Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum Persada Indonesia, Yohanes Gore mengusulkan solusi konkrit untuk mengatasi perdagangan manusai dengan membentuk badan khusus Komite Nasional Satuan Tugas Anti Perdagangan Manusia. Komite ini akan menjadi mitra Pemerintah. Dalam komite ini terdapat empat (4) unsur yaitu, Pemerintah, Apindo, Serikat Buruh dan Persada Indonesia. Komite ini juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga kedutaan-kedutaan Negara tujuan TKI.

Menanggapi itu, Menteri Hanif menyambut baik dan menyatakan sangat setuju dengan usulan itu. Dirinya mengatakan bahwa Pemerintah saat ini sedang fokus membuat Undang-undang turunan dari UU SBMI No. 18 tahun 2017. Undang-undang tersebut membahas soal pelatihan dan peranan Pemerintah.

Terkait sejumlah kasus perdagangan manusia di NTT, dirinya mengakui bahwa Pemerintah belum maksimal, disebabkan oleh karena adanya beberapa regulasi yang berbeda dan tidak sinkron antara Pusat dan Daerah. “Itu butuh kerjasama semua pihak, karena itu saya setuju untuk pembentukan Komite Nasional. Silakan dilanjutkan ke Dirjen Binapenta”, ujarnya.

Merespon arahan Menteri Hanif, dalam kesempatan itu Dirjen Binapenta Hery Sudarmanto langsung mengajak delegasi Persada Indonesia untuk melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas mekanisme dan hal-hal teknis terkait pembentukan Komite Nasional Satgas Anti Perdagangan Orang. Hery Sudarmanto juga meminta enam (6) perwakilan Persada Indonesia untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur-unsur Disnakertrans Provinsi NTT yang akan diselenggarakan di Kupang bulan April mendatang.


(Hancel Goru Dolu)

 

Check Also

Pilkada Bondowoso: Dominasi dan Corak Politik Kultur

(Foto : kominfo.jatimprov.go.id)   Oleh: Moh. Fajri*   Tahun ini, 2018, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala …

Paskah dan Via Dolorosa Rakyat NTT

(Foto: # )   Oleh: F. N. Sambi Dede*    Pekan Suci, demikian ibadah yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *