Home / Horizon / Horizon Desa / Menyoal (Lagi) Dana Desa

Menyoal (Lagi) Dana Desa

Oleh: Rinto Dhosa Kune*

Dalam sebuah grup diskusi di Facebook, ada yang bertanya begini: “Kenapa hadirnya Dana Desa terkesan tidak membawa perubahan bagi Desa?”

Membaca pertanyaan ini – bertolak dari pengalaman – ada dua faktor yang langsung melintas di kepala saya. Faktor internal dan tentunya, eksternal. Kali ini, saya hanya fokus pada faktor pertama, faktor internal. Faktor eksternal barangkali bisa dipaparkan oleh pembaca sekalian, atau akan saya bentangkan lain waktu.

Hemat saya, inti pertanyaan terlampir di muka sebetulnya ingin mencari tahu atau meminta kejelasan soal “Arah Kebijakan Pembangunan Desa” dan “Implementasinya” pada/oleh para pelaku yang berhubungan langsung dengan Dana Desa.

Pertama, Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

Walaupun tidak semua, Arah Kebijakan Pembanguna Desa masih ‘meraba-raba’. Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang ter-include di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) boleh ada dan terdokumentasikan, tapi dokumen tersebut hanya menjadi tools agar Dokumen Perencanaan Desa lolos asistensi sewaktu di-asistensi oleh Dinas terkait, sehingga Dokumen Perencanaan Desa bisa segera di-Perdes-kan dan APBDes tahun berjalan bisa segera ditetapkan. Pada kenyataannya, sering Arah Kebijakan Pembangunan yang dibahas pada waktu Musyawarah Desa Perencanaan bergantung pada siapa yang bersuara paling ‘lantang’  dan punya kepentingan apa ‘elite’ di sana. Yang lebih sering, pembahasan prioritas usulan menggunakan konsep keadilan ‘semu’ yang mana semua orang di dalam satu Desa harus mendapatkan suatu hal dengan kualitas dan kuantitas yang sama walaupun tidak dibutuhkan. Itu dianggap mendamaikan semua kepentingan.

Misalnya, pembagian adil anakan cengkih dengan volume 5 pohon per KK. Walaupun dalam satu Desa ada KK yang sebenarnya adalah peternak dan bukan petani cengkih, tapi karena sudah diputuskan dalam Musyawarah Desa, maka dia harus menerima itu sebagai Arah Kebijakan Pembangunan. Sehingga praktis, dampaknya adalah setiap tahun selama 6 tahun kepemimpinan, tidak ada arah capaian yang jelas. Intinya semua orang harus ‘dibahagiakan’ karena usulannya diakomodasi, walaupun usulan tersebut sama sekali tidak mendukung pencapaian visi-misi Kepala Desa di dalam RPJMDes yang merupakan janji politik Kades terhadap warganya.

Hal lain dari Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang ‘meraba-raba’ ini adalah, Desa tidak fokus pada penanganan masalah. Akibat dari bagi-bagi usulan kegiatan untuk ‘membahagiakan’ semua, Desa kemudian tidak fokus menangani permasalahan. Dalam satu tahun anggaran akan ada banyak usulan kegiatan yang ‘terpisah-pisah’.

Misalnya, pelatihan pengembangan tanaman tomat organik. Jarang sekali kita temukan di Desa untuk kegiatan pelatihan seperti ini, anggaran dihitung mulai dari proses pembibitan sampai pada pemasaran. Yang sering terjadi untuk item pelatihan seperti ini biasanya paling lama dilaksanakan 3 hari dan pelaksanaannya di dalam ruangan dengan menghadirkan slide-slide power point. Padahal kalau berbicara tentang pertanian, yang seharusnya adalah berada di ladang/kebun seperti yang terungkap dalam petuah nenek moyang orang Bajawa, misalnya, “Ghasi, ghesu, ghama” atau “Le bugu kungu nee uri logo”,  bukan di dalam gedung sejuk ber-AC. Lalu ketika ditanya kenapa pelatihan hanya dilaksanakan 3 hari, alasan klasik yang sering terdengar adalah keterbatasan dana! Padahal kalau Desa mau fokus, harus dipilahkan per Tahun Anggaran, apa saja kegiatan prioritas seturut visi-misi Kades dan kegiatan itu dipastikan harus tuntas dilaksanakan dari hulu ke hilir. Tidak terpenggal di pertengahan jalan sehingga goal yang dicita-citakan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, tercapai dan dapat diukur indikator keberhasilannya.  

Hal terakhir dari Arah Kebijakan Pembangunan adalah pola pikir bahwa “infrastruktur di atas segalanya”. Infrastruktur memang penting, apalagi ketika infrastruktur tersebut mendukung pergerakan ekonomi rakyat. Soalnya, jangan sampai karena terbawa pengalaman ‘rejeki nomplok‘ dalam proses pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur kemudian ‘dipaksakan’ untuk disetujui dalam Musyawarah Desa Perencanaan. Maka yang terjadi, kemudian dibangunlah jalan yang dilewati manusia setahun sekali tapi menelan dana tiga ratus lima puluh juta sekian. Dengan meramu bermacam argumen dalam Musyawarah Perencanaan, intinya jalan itu harus dibangun. Dana terserap, laporan beres. Petani tomat yang seharusnya mendapatkan pelatihan dari pembibitan sampai pembukaan akses pasar – karena keuntungan langsung  bagi ‘elite’ tidak ada – lalu dikorbankan atas dalil minimnya dana.

Kedua, Implementasi.

Implementasi di sini ialah implementasi Arah Kebijakan Pembangunan oleh para pelaku. Ketika Arah Kebijakan sudah seperti yang diuraikan di atas dan pelaku kegiatan kemudian memanfaatkan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai ‘lahan garapan’, maka sudah dapat dipastikan hasilnya adalah, “Intinya saya dapat fulus, mau berkualitas atau tidak hasil kegiatannya, bukan urusan, intinya laporan beres!”

Para pelaku langsung pelaksanaan Dana Desa diharapkan harus memandang Dana Desa sebagai berkah untuk dikelola bagi kemaslahatan bersama. Untuk itu, dari para pelaku ini dituntut pengorbanan lebih untuk memperjuangkan Arah Kebijakan Pembangunan Desa, walaupun nantinya tidak diupah lebih atau tanpa diupah sekalipun, demi pemenuhan visi-misi Kades bagi warganya. Di beberapa Desa, saya temukan beberapa kader militan seperti ini, dan terbukti, progres kegiatan serta kemajuan Desa pelan tapi pasti, menuju ke arah yang lebih baik.    

Sesama warga, mari kawal – sesama pelaku, mari berbenah. Demi kesejahteraan semua elemen!

.

.

*) Penulis adalah Orang Desa, tinggal di Warike’o, Golewa Barat, Ngada.

Check Also

Hemat Air dan Eksotis? Itu Hidroponik!

(Foto: brnrdlzr)   Oleh: Herman Yosep Ferdy*   Matahari sudah condong ke ufuk barat ketika Bernard …

MUSRENBANG: Upaya Mengembalikan “Rumah” kepada Rakyat

(Foto: Dok. Pribadi Rinto Dhosa)    Oleh: Rinto Dhosa Kune*   Subjek tertinggi dalam seluruh tatanan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *