Home / Opini / Rompi Oranye dan Hijau: Sebuah Busana Kesadaran

Rompi Oranye dan Hijau: Sebuah Busana Kesadaran








(Foto: detik.com)

Oleh: Venan Pea Mole*

Sejumlah ASN Pemkot Bekasi, Jawa Barat, mengenakan rompi hijau dan oranye karena tidak disiplin (Kompas, 14/1/2019). Seperti halnya tahanan KPK, para ASN tersebut mendapat sanksi dari kepala daerah setempat. Rompi yang dikenakan berbeda warna karena melambangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan ASN. Rompi berwarna hijau bertuliskan ‘Saya Belum Disiplin’, sedangkan yang berwarna oranye bertuliskan ‘Melanggar Disiplin Berat’.

Pengenaan rompi oranye sebelumnya terlebih dahulu dilakukan oleh Gubernur NTT terhadap 143 ASN lingkup Provinsi NTT yang tidak disiplin pada apel pagi pada Senin, 7 Januari 2019 (Kompas, 7/1/2019). 

Pengenaan rompi hijau dan oranye alias ‘Rompi Tidak Disiplin’ itu, memantik sejumlah pertanyaan, seperti, apakah masalah disiplin PNS sudah demikian menghawatirkan? Atau, apakah ketidakdisiplinan PNS sudah demikian akutnya? 

Penegakan disiplin PNS kerap dinilai belum maksimal. Rendahnya kesadaran PNS akan kewajibannya sebagai aparatur merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kedisiplinan PNS. Padahal, kedisiplinan berkaitan erat dengan nilai-nilai moral seorang manusia. 

Menurut D. Tood Christofferson (2009), disiplin moral merupakan penerapan bak pilihan konsisten untuk memilih yang benar karena hal itu adalah benar, bahkan ketika hal itu sulit. Disiplin moral yang dimaksudkan Christofferson mempunyai arti disiplin pribadi yang berlandaskan standar-standar moral.

Disiplin pribadi yang bersandar pada nilai-nilai moral harus secara konsisten dipertahankan dan ditumbuhkembangkan oleh ASN sehingga menjadi contoh sikap yang baik bagi masyarakat. Disiplin pribadi secara tidak langsung dapat memengaruhi kehidupan masyarakat karena disiplin pribadi bukan lagi aktualisasi dari individu, tetapi terbuka untuk ditiru oleh masyarakat. Di sini, disiplin pribadi dapat berubah menjadi disiplin sosial.

Namun perlu diingat, baik disiplin pribadi maupun disiplin sosial, tidak terbentuk dengan sendirinya. Kedisiplinan terbentuk dan tidak dapat dipisahkan dari faktor kesadaran karena esensi manusia sebagai pribadi berkaitan dengan kesadaran akan dirinya. Sebagai pribadi, manusia adalah makhluk yang sadar akan diri sendiri. Kesadaran ini bersumber pada aspek kerohaniannya. Hal ini yang membedakan seorang manusia dengan seekor binatang.

Dengan kesadaran, manusia mempertimbangkan kualitas dari setiap tindakannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Dengan kesadarannya, ia mengenal dirinya sendiri dan bagaimana membangun dan mengembangkan dunianya.

Seseorang yang memilih menjadi ASN tentu menyadari pilihan dan tindakannya sebagai seorang aparatur. Disiplin aparatur merupakan kewajiban yang melekat dan harus dipenuhinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah bahkan secara khusus menerbitkan peraturan yang mengatur tentang disiplin PNS, yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010.

Selain dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, Pemerintah juga mengatur disiplin aparatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Dalam kedua regulasi tersebut, juga diuraikan secara umum tentang disiplin PNS. 

Namun, sebanyak apa pun aturan yang dibuat, tanpa adanya manusia yang berkesadaran, tetap akan sia-sia. Kesadaran menunjukan mutu diri seorang manusia. Mutu dalam arti ini adalah etos hidup yang unggul, yang salah satunya adalah kedisiplinan. Dengan demikian, kesadaran adalah kunci membentuk manusia yang bermutu. Atau dengan kata lain, pembentukan manusia bermutu dimulai dari perubahan kesadaran pada tingkat pribadi.

Perubahan perilaku ASN tidak pernah mencukupi, tanpa adanya perubahan kesadaran secara mendasar. Kesadaran memainkan peranan penting baik secara deskriptif (memahami kesadaran manusia sebagaimana adanya) maupun secara normatif (membentuk kesadaran manusia sehingga sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya).

Melalui kesadaran, seseorang menjadi sadar atas tanggung jawabnya memilih, termasuk memilih menjadi seseorang ASN. Sebagai manusia, tentu ia bisa menyadarinya dan oleh karena itu, ia harus bertanggung jawab atas keberadaannya sebagai ASN.

Menjadi ASN berarti seseorang sadar mengikatkan dirinya secara sukarela (vyre verdag), dan oleh karenanya ia tunduk dan taat terhadap segala aturan yang berkaitan dengannya. Seorang ASN harus menyadari keberadaannya sebagaimana adanya, dan juga sadar akan kenyataannya, bahwa ia harus tunduk pada aturan-aturan kepegawaian yang telah ditetapkan oleh Negara. Ia harus menyadari kenyataannya sebagai seorang PNS yang tidak bebas karena terikat aturan-aturan tertentu.

Pengenaan rompi hijau dan oranye kepada PNS yang tidak disiplin merupakan upaya penyadaran kembali; menyadarkan bahwa disiplin PNS adalah kesanggupannya untuk menaati segala kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan lainnya.

Rompi hijau dan oranye merupakan pemicu kesadaran aparatur untuk menaati kewajibannya sebagai PNS. Rompi hijau dan oranye adalah upaya membangunkan kembali kesadaran para PNS yang mungkin telah tertidur lama karena sifat masa bodoh, acuh tak acuh, atau kurang disiplin. Dan oleh karena itu, rompi hijau dan oranye bukan sekadar sanksi tetapi adalah sebuah busana kesadaran, kesadaran untuk berdisiplin.

*) Penulis adalah penikmat karya sastra, pegiat media sosial,
dan pemerhati isu-isu sosial politik.
Tinggal di Bajawa, Ngada.

Check Also

Final Champions dan Pilpres 2019

(Sumber gambar: bola.okezone.com). Oleh: Gerardus Kuma Apeutug* Kesempatan itu akhirnya datang juga. Setelah nyaris merengkuhnya …

Pancasila dan Kita

(Sumber gambar: steemit.com) Oleh: Bonefasius Zanda* Salah satu alasan paling mendasar bagi tetap berdiri kokohnya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *