Home / Opini / Populisme Kiri Sebagai Langkah Politik Alternatif di Indonesia

Populisme Kiri Sebagai Langkah Politik Alternatif di Indonesia

(Sumber Gambar: theconversation)

Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage*

Menguatnya populisme kanan di Indonesia dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong lahirnya beragam pandangan di antara pengamat dan cendekiawan. Saban hari, semakin banyak upaya soal jawab untuk melihat dan memahami dampak dan akibat dari gelombang populisme kanan terhadap keberlangsungan politik tanah air.

Dari banyak pandangan yang muncul itu, umumnya masih didominasi oleh isu politik kekuasaan, dalam arti, munculnya gelombang populisme kanan masih dibaca hanya berpusat dalam konteks perebutan kekuasaan di antara elite politik nasional.

Massa umat tanpa agenda yang terus menggelembung dan tampilnya pemuka agama tanpa visi di mimbar-mimbar pertarungan politik elektoral, dengan mudah bisa dilihat hanya sebagai upaya pertarungan kursi politik semata, tanpa tujuan yang jelas untuk menjawab isu-isu sentral di masyarakat.

Di Indonesia, melalui populisme kanan, masalah ekonomi dan sosial diubah dengan cepat menjadi narasi identitas berbasis agama yang mudah merangsang sentimen emosional. Berkali-kali idiom yang terkait dengan agama direkonstruksi untuk memobilisasi sumber daya dukungan publik ke dalam kontes perebutan kekuasaan.

Situasi ini tentu amat mengkhawatirkan, terutama menuju pilpres yang akan kita arungi dalam beberapa bulan ke depan. Meski kita wajib mengakui bahwa demokrasi mengizinkan pertukaran ide di ruang-ruang sosial, tetap saja, bertumbuhnya populisme kanan tanpa agenda kerakyatan yang jelas dan semakin tajam menyasar ke segala arah, cepat atau lambat akan menimbulkan konflik dan ketegangan dalam struktur sosial kemasyarakatan.

Meningkatnya populisme kanan, sejatinya adalah kenyataan yang terjadi di banyak negara sejak berakhirnya era perang dingin. Polarisasi politik cenderung melahirkan kekuatan konservatif di satu sisi, dan liberal di sisi yang lain. Kekuatan yang lebih progresif akhirnya hanya diizinkan untuk bermain di pinggiran.

Kasus di Amerika misalnya, menunjukan bahwa populisme kanan yang dibawa oleh bapak populisme kanan, Donald Trump, (Slobodian, 2018) tengah bergerak menjadi investasti buruk bagi demokrasi. Menguatnya islamphobia, meningkatnya kecaman terhadap pers dan gerakan anti-intelektualisme, merebaknya rasisisme, dan resistensi terhadap migran adalah bukti nyata akibat gelombang populisme kanan yang dimainkan Trump.

Kemudian di Inggris, politik populisme kanan dinilai menjadi pencetus “British Exit”, yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Sementara di Asia, muncul sosok Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang bermulut kotor. Masyarakat yang merasa tidak puas pada elite pemerintah perlahan-lahan mulai berganti pada tokoh-tokoh yang cenderung lebih konservatif.

Di Indonesia, kasus akibat bertumbuhnya populisme kanan memang belum terlihat meluas, tetapi gejala itu ada. Meningkatnya ego sektarian, dikotomi minoritas-mayoritas, dan merebaknya perilaku intoleran dari waktu ke waktu, bisa juga dibaca sebagai akibat dari terjangan populisme kanan yang merembes hingga ke masyarakat kecil.

Dominasi populisme kanan di Indonesia, jika terus dibiarkan tanpa ada upaya penyeimbangan, akan menjerumuskan kita ke dalam konflik yang jauh lebih besar. Dibutuhkan politik alternatif sepadan yang lebih konkret berbicara soal problem kerakyatan dari pada sekadar sebagai alat tumpangan oleh para elite yang berebut kuasa.

Inilah saatnya bagi masyarakat untuk sadar, bahwa untuk melawan populisme sayap kanan, tidak cukup hanya dengan kecaman moral dan olok-olok meme terhadap barisan pendukungnya. Strategi ini sepenuhnya kontraproduktif, karena akan memperkuat perasaan anti-kekuasaan di antara kelas-kelas populer. Isu-isu yang telah mereka susun perlu dilawan dengan menawarkan jawaban yang berbeda, jawaban yang mampu memobilisasi pengaruh publik terhadap kesetaraan dan keadilan sosial.

Dalam buku ‘For a Left Populism’, Chantal Mouffe (2018) berpendapat bahwa populisme (demokratis) sayap kiri saat ini sangat diperlukan dan mendesak untuk digunakan dalam mendekonstruksi populisme kanan yang dibangun atas dasar neoliberalisme, trah oligarki, dan konservatisme agama.

Mouffe menjabarkan bahwa harus ada upaya untuk menghasilkan populisme kiri yang serius, sebab, konsensus yang berpura-pura dan lemah justru akan menguatkan populisme kanan semakin jauh merasuk ke dalam tatanan politik dan pelan-pelan mendorong gerakan kiri progresif keluar dari pertarungan ide politik.

Gerakan populisme kiri sebagai gerakan penyeimbang tidak boleh terjebak hanya dalam pertarungan kekuasan semata, tetapi pertama-tama harus menunjukkan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang langsung berpihak pada masalah kerakyatan, serentak menawarkan perubahan nyata yang lebih kredibel dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

Namun, seperti apakah politik demokratis yang radikal itu? Mouffe menunjuk ke orang-orang seperti Bernie Sanders dan Jeremy Corbyn. Mereka telah mampu memobilisasi sejumlah besar orang yang menyerukan reformasi radikal. Mereka menggunakan lembaga-lembaga politik yang sudah ada (seperti partai politik) untuk menyadarkan masyarakat awam akan kemungkinan alternatif lain yang lebih baik.

Mouffe juga menunjuk pada gerakan kiri radikal baru yang bermunculan di seluruh Eropa, dari Podemos di Spanyol hingga La France Insoumise di Prancis. Gerakan-gerakan ini cenderung berfokus pada isu-isu akar rumput untuk membangun program radikal yang menghasilkan perubahan.

Di Indonesia, politik alternatif populisme kiri bisa digunakan selama para elite politik, aktivis sayap kiri, dan masyarakat luas yang sadar mau bekerja sama membangun jaringan, melepaskan ego dan kepentingannya masing-masing, serta secara terus-menerus menyuarakan maksud baiknya.

Beberapa kemandekan wacana dan implementasi populisme kiri justru mula-mula disponsori oleh para aktivis sayap kiri Indonesia yang selama ini menempuh strategi-strategi yang cenderung liberal, individual, fragmentaris dan tidak terorganisasi (Törnquist, Tanjung, dan Tjandra, 2017) yang kemudian diperburuk dengan minusnya tradisi politik populisme kiri di Indonesia yang mampu memerankan antagonisme mulia atas kekuasaan yang dikuasai para oligarki (Hadis, 2014).

Hadiz dan Robinson dalam Competing Populism in Post-authoritarian Indonesia  (2017) berpandangan, munculnya pemimpin populis di Indonesia merupakan bentuk protes atas persoalan ketidakadilan sistematis yang tidak pernah disentuh dalam dua dekade demokrasi desentralisasi.

Pandangan di atas, mestinya bisa dilihat sebagai peluang penting bagi gerakan populisme kiri untuk masuk, ambil bagian, dan menawarkan gagasan baru. Tidak harus menggantikan, tetapi, minimal mampu menjadi langkah politik alternatif di tengah gelombang populisme kanan tanpa arah yang makin berbahaya ini.

*) Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri, Kupang.


Check Also

Dua Dasar Menjadi Guru Tangguh

(Sumber gambar: Muara Pendidikan) Oleh: Bonefasius Zanda* Sekolah tidak hanya merupakan gudang tempat semua ilmu …

The Insider: Bagaimana Korporasi Mengendalikan Media

(Sumber gambar: kompasiana.com) Oleh: Gusty Fahik* Ini bukan hanya soal niat baik seorang ilmuwan, kesehatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *