Home / Opini / Pendidikan Keperawatan dan Agen Korporat Kapital

Pendidikan Keperawatan dan Agen Korporat Kapital

(Gambar: Suara Muhamadiyah)


Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage*

Pembangunan kesehatan di Indonesia tidak pernah lepas dari peran penting perawat sebagai tenaga kesehatan terbesar. Dalam laporan Kemenkes (2017) jumlah tenaga perawat adalah 345.276 orang dan mendominasi total tenaga kesehatan Indonesia dengan presentasi sebesar 30,19%.

Peran untuk menghasilkan tenaga keperawatan sejauh ini diemban oleh universitas dengan fakultas keperawatannya. Lembaga ini bertanggung jawab atas penyebaran, transfer pengetahuan, serta penyedian sumber daya manusia keperawatan. Karena itu, universitas terus diminta untuk menganalisis dan memperbarui layanan mereka, dengan mengidentifikasi masalah dan tantangan demi mengoptimalkan kualitas pendidikan (Fard et al., 2008 ).

Saat ini, pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia jika merujuk pada daftar keanggotan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) berjumlah 288 institusi baik negeri maupun swasta. Dalam laporan yang lain, Indonesia dianggap sebagai negara dengan jumlah sekolah keperawatan terbesar di Asia Tenggara dan terus meningkat setiap tahun. Perluasan jumlah sekolah keperawatan adalah dari 409 sekolah keperawatan pada tahun 2004 menjadi 733 sekolah pada tahun 2014 (Gunawan,  Aungsuroch,  Sukarna,  & Wahab, 2018). Dan menurut Kepala Pusat Peningkatan Mutu Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK), Yuti Suhartati, ada 700 lebih perguruan tinggi khusus jurusan perawat maupun perguruan tinggi yang menyediakan lulusan perawat (Media Indonesia, 2018).

Dengan jumlah sekolah yang besar, rata-rata setiap tahun mampu meluluskan >34.000 perawat baru (Sekarsari, 2013), jumlah yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kondisi kesehatan mereka (Gunawan & Aungsuroch, 2017).

Namun, pada kenyataannya, total kapasitas penyerapan oleh sektor kesehatan publik dan swasta masih tetap rendah, hanya mampu menyerap 5.000-6.000 jumlah perawat per tahun (Suwandono, Muharso, & Aryastami, 2005). Kondisi ini diperburuk dengan praktik proletarisasi tersembunyi (Tage, 2017), rendahnya upah (Antara, 2018), tingginya turnover (Dewanto, & Wardhani, 2018), serta banyaknya keluhan sindrom burnout (Nursalam, Fibriansari, Yuwono, Hadi, Efendi, & Bushy, 2018).

Situasi di atas, mestinya tidak bisa dilihat sebagai persoalan biasa. Itu adalah sebuah sinyalemen bahwa besarnya tenaga keperawatan dan banyaknya kampus keperawatan justru berbanding lurus dengan besarnya masalah yang dihadapi keperawatan.

Agen Korporat Kapital

Pada tingkat pendidikan, universitas dan fakultas keperawatan hari-hari ini terus berubah secara dramatis. Alih-alih berfungsi sebagai benteng pengetahuan, inovasi, kurasi, dan penyebaran pengetahuan, banyak yang terjebak menjadi agen korporat kapital, terutama, kampus-kampus yang dimiliki dan di kelola oleh badan-badan privat. Fungsi satu-satunya universitas untuk berkontribusi menghasilkan pengetahuan dan mengembangkan pemikiran kritis telah lama bergeser menjadi lumbung uang bagi pebisnis tamak (Condlin, 2015).

Cita-cita, nilai, visi, dan misi yang digunakan untuk mencirikan fakultas keperawatan telah digadai oleh birokrasi dan kontrol komando yang berorientasi pada bisnis dan uang. Di titik ini, kolegialitas fakultas yang seharusnya dibentuk berasaskan kompetensi dan kemampuan akan mudah ditukar tambah dengan manajerialisme korporatisasi (Rolfe, 2013; Thompson & Clark, 2018) yang tidak cakap dan terus membungkuk pada mekanisme ekonomi semata.

Ini jelas bukan tuduhan yang mengada-ngada, karena semakin banyak kampus keperawatan dibuat di Indonesia, justru masalah dalam keperawatan semakin menumpuk. Kampus sebagai agen problem solver untuk menuntaskan masalah yang ada justru telah gagal total menjalankan fungsinya dan cenderung berubah menjadi trouble maker serius. Hal ini terjadi pertama-tama karena ditenggarai oleh motif ekonomi, para pengelolahnya yang ingin mendapatkan untung besar dan telah mengabaikan fungsi dasar kampus keperawatan. Biaya pendidikan mahal tetapi kualitas outuput tidak begitu memuasakan.

Dibandingkan berfokus pada tata kelola pendidikan keperawatan yang bagus melalui tri darma yang terorganisasi, kampus keperawatan justru tenggelam dalam industri yang menekankan aspek untung-rugi semata. Sangat jarang ada pemikiran kritis, refleksi, debat, imajinasi, keingintahuan, dan kreativitas bertumbuh subur di kampus. Civitas akademik diarahkan untuk patuh pada upaya-upaya mengejar keuntungan (Darbyshire, Watson, & Thompson, 2018). 

Menagih Tanggung Jawab Kampus

Di tengah situasi yang buruk, untuk menghasilkan tenaga keperawatan yang berkualitas, tugas kita adalah terus mengevaluasi agar institusi pendidikan tidak terus-menerus dimanfaatkan oleh kartel kapital dan pengelola kedap moral yang tidak paham dasar filosofis keperawatan.

Bahwa hari-hari ini institusi pendidikan adalah juga industri dan bahwa industri ukurannya adalah akuntansi biaya, tak boleh diajukan sebagai keterangan konvensional untuk mengurangi fungsi kelembagaan sebagai tempat menghasilkan tenaga keperawatan yang berkulitas. Melampaui faktisitas industri, institusi pendidikan adalah usaha yang hidup dengan mandat final: menghasilkan calon perawat yang kompeten!

Jadi, bila kondisi hari ini memperlihatkan masalah dalam keperawatan, kepada institusi pendidikkanlah tanggung jawab itu harus ditagih. Tidak menutup kemungkinan pada analisis tertinggi nantinya, berbagai masalah keperawatan bisa juga adalah akibat dari kesalahan seluruh komponen yang terlibat sebagai sistem pelayanan keperawatan itu sendiri.

Jika hanya terus menyalahkan kompetensi individu semata sebagai kegagalan pelayanan keperawatan yang bermartabat, sebetulnya kita hanya menciptakan suatu mekanisme involutif yang pada akhirnya tidak menghasilkan jalan keluar jangka panjang. Maka, sebelum masalah  itu berlanjut dalam setiap kesempatan nanti, suatu keputusan harus dibuat terang sekarang. Prinsip evaluasi harus dijalankan pada semua sistem yang terlibat.

Sejak awal, agar berbagai problem dalam keperawatan tidak bertumpuk, seharusnya kita sudah segera pulih dari psikologi politik kambing hitam; hanya menyalahkan individu pembuat masalah—bukan keseluruhan sistem yang memungkinkan terciptanya individu pembuat masalah, terutama institusi pendidikan keperawatan kita yang memang amat buruk karena di sana bercokol manajerial yang buruk.

Merapikan Ulang

Dalam manifesto Bolshevik 1920 ABC Komunisme, teoretikus Marxis Nikolai Bukharin dan Yevgeni Preobrazhensky menguraikan apa yang mereka anggap sebagai tugas utama sekolah. Di bawah kapital dan tampaknya ini yang terjadi dalam sistem pendidikan keperawatan kita, sekolah bertindak seperti mesin. 

Civitas dipaksa untuk patuh: mengenakan seragam yang benar, menyelesaikan semua pekerjaan yang ditugaskan, mengikuti perintah atasan tanpa bertanya, dan sebagainya. Ada sedikit ruang dalam kerangka ini untuk interaksi sosial atau mempelajari tentang masalah hidup yang lebih nyata.

Kondisi di atas jelas bertentangan dengan ciri keperawatan yang terus-menerus harus selalu adaptif terhadap lingkungan yang semakin menantang dan kompetitif, yang mana seluruh civitas akedemika dituntut untuk harus kreatif, gesit, dan berani jika mereka ingin berhasil dan berkembang. 

Untuk melakukan hal ini diperlukan kecakapan manajemen dan kepemimpinan fakultas keperawatan untuk fokus pada empat tema utama: (a) Mengembangkan dan mempertahankan budaya keunggulan; (b) Menciptakan kondisi yang mana perawat dan keperawatan dapat menjalin dan memelihara kemitraan, jaringan dan, kolaborasi; (c) Identifikasi, promosikan, dan tingkatkan visibilitas keperawatan; dan (d) Memberikan program pendidikan yang responsif terhadap perubahan (Darbyshire, Thompson, & Watson, 2018). Semua proses ini jelas membutuhkan kepemimpinan sejati yang visioner, berani, dan fleksibel, bukan yang menghamba pada uang semata.

Pada hari ulang tahun ke-45 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), hari ini, tugas kita masih panjang dan teramat kompleks. Kita masih berkubang dalam problem mendasar yakni proses pendidikan, dan ini jelas amat mengkhawatirkan. Kita perlu merumuskan sebuah upaya progresif baru untuk mengembalikan pendidikan keperawatan sesuai cita-citanya, terutama tidak dikuasai oleh kepentingan ekonomi para pebisnis tamak.

.

Kepustakaan

Antara. (2018). PPNI Soroti gaji perawat swasta masih rendah. Dilihat di : https://sumsel.antaranews.com/berita/331315/ppni-soroti-gaji-perawat-swasta-masih-rendah. Di unduh 16 Maret 2019.

Condlin, R. J. (2014). Practice ready graduates: A millennialist fantasy. Touro L. Rev.31, 75.

Darbyshire, P., Thompson, D. R., & Watson, R. (2018). Nursing schools: dumbing down or reaching up?. Journal of nursing management.

Darbyshire, P., Watson, R., & Thompson, D. R. (2018). How universities win gold in the Muttleyfication of learning.

Dewanto, A., & Wardhani, V. (2018). Nurse turnover and perceived causes and consequences: a preliminary study at private hospitals in Indonesia. BMC nursing17(2), 52.

Fard, M. Y., Pouladi, S., Kamali, F., Zahmatkeshan, N., Mirzaie, K., Akaberian, S., … & Hajinejad, F. (2008). The Stressing Factors in Clinical Education: The Viewpoints of Students. Iranian journal of medical education8(2).

Gunawan, J., & Aungsuroch, Y. (2017). ASEAN mutual recognition arrangement for Indonesian nurses: is it a promise?. International Journal of Community Medicine and Public Health2(2), 77-80.

Gunawan, J., Aungsuroch, Y., Sukarna, A., & Wahab, N. (2018). Nursing students plan after graduation: A qualitative study. Journal of Education and Health Promotion7.

Media Indonesia. (2018). Kualitas Perawat Indonesia Belum Merata, Kemenkes Minta Evaluasi Lebih Ketat. Dilihat di: http://mediaindonesia.com/read/detail/201505-kualitas-perawat-indonesia-belum-merata-kemenkes-minta-evaluasi-lebih-ketat. Diunduh 16 Maret 2019.

Nursalam, N., Fibriansari, R. D., Yuwono, S. R., Hadi, M., Efendi, F., & Bushy, A. (2018). Development of an empowerment model for burnout syndrome and quality of nursing work life in Indonesia. International Journal of Nursing Sciences5(4), 390-395

Rolfe, G. (2012). The university in dissent: Scholarship in the corporate university. Routledge.

Sekarsari R. (2013). Nursing Services in Indonesia. Bangkok, Thailand: International Symposium: Enhancing Nursing Education and Nursing Service in ASEAN. 2-4 July, 2013-Faculty of Nursing, Chulalongkorn University. 

Suwandono, A., Muharso, A. A., & Aryastami, K. (2005). Human Resources on Health (HRH) for foreign countries: a case of nurse „surplus‟ in Indonesia. Case. Indonesia: Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health, 1-21.

Thompson, D. R., & Clark, A. M. (2018). Leading by gaslight? Nursing’s academic leadership struggles. Journal of advanced nursing74(5), 995-997.

.

*) Penulis adalah pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang, NTT.

Check Also

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Terorisme dan Antisipasi Kemanusiaan

(Sumber gambar: nu.or.id). Oleh: Kris Ibu* Lagi-lagi, kita dikagetkan oleh rencana aksi terorisme di Negeri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *