Home / Horizon / Horizon Nasional / Mengurai Persoalan Penerapan Rumah Sakit Syariah

Mengurai Persoalan Penerapan Rumah Sakit Syariah

(Sumber gambar: Tempo.co)
.

Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage*

Beberapa waktu lalu, di tengah hiruk-pikuk suasana pasca Pilpres, kita dikagetkan dengan pemberitaan mengenai penerapan regulasi bernuansa Syariah di pelbagai bidang, mulai dari pariwisata, pendidikan, hingga rumah sakit.

Polemik ini semakin meluas dikarenakan penerapannya dilakukan di wilayah publik dan melibatkan institusi pemerintahan, yang dalam banyak pandangan dikatakan harus bebas dari bias eksklusivitas kelompok tertentu.

Di antara regulasi Syariah di atas, yang cukup menarik untuk diselisik ialah mengenai implementasi regulasi Syariah di rumah sakit.

Keberadaan regulasi Syariah di rumah sakit alih-alih dilihat sebagai upaya untuk mengurai hambatan bagi hadirnya pelayanan kesehatan berkualitas, justru diseret terlampau jauh dan terlalu dini dikaitkan secara gamblang sebagai praktik konservatisme agama yang mengabaikan nilai pluralisme di masyarakat.

Hal ini terjadi karena kita menaruh persoalan ini ke dalam tafsiran-tafsiran yang amat dangkal serta berbau kepentingan politik pragmatis, tanpa lebih jauh membaca dan mempertimbangkan dampak implementasi regulasi Syariah secara keseluruhan.

Pelbagai tuduhan yang ada, bukan saja tidak punya dasar argumen yang tepat sasaran, tetapi juga mereduksi isu pelayanan kesehatan menjadi perkara yang dapat merugikan masyarakat luas. Isu sentral digeser keluar dan perdebatan justru dibumbui narasi yang syarat akan ketidakpahaman.

Pentingnya Regulasi Syariah

Regulasi Syariah di rumah sakit pertama-tama harus dilihat secara utuh sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan layanan kesehatan yang timbul dari nilai dan perbedaan budaya antara pasien dan penyedia layanan.

Dalam kondisi kesenjangan pelayanan, selain harus membekali staf dengan pengetahuan praktik (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), rumah sakit juga harus mampu menyesuaikan gaya praktik untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai pasien termasuk agama (Tage, 2019).

Keberadaan agama menjadi penting sebab peran gender, dinamika hubungan sosial, dan batasan-batasan spesifik budaya seringkali dibentuk oleh ajaran agama.

Akibatnya, agama harus dikonseptualisasikan sebagai repertoar budaya, atau alat bagi rumah sakit untuk menyesuaikan dan menegosiasikan bentuk pelayanan yang bercorak pada identitas masyarakat yang dilayani, sehingga konteks pelayanan berbasis Syariah dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasien di Indonesia yang umumnya beragama muslim tanpa bermaksud untuk mengabaikan kelompok agama lain.

Hal ini juga sejalan dengan perintah Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang menekankan pentingnya rumah sakit untuk memberikan pelayanan dan menyediakan kompetensi tenaga yang sesuai dengan latar belakang pasien (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, 2018).

Gagasan dan penerapan rumah sakit Syariah sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Tercatat pada Juli 2015, Standar Akreditasi Rumah Sakit Syariah Edisi 1436 sudah diluncurkan, dengan beberapa rumah sakit yang bersedia melakukan proses asesmen untuk menjadi contoh implementasi rumah sakit Syariah.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Sulistiadi & Rahayu (2017) menjabarkan bahwa penyelenggaran rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah mulai efektif diterapkan pada tahun 2017 setelah sebelumnya mendapat Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia No. 107 tentang Pedoman Penyelenggaran Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Upaya mengakomodir prinsip Syariah ke dalam pelayanan rumah sakit sejak awal dapat dinilai sebagai langkah bijak dalam memenuhi kebutuhan layanan spiritual pasien.

Spiritualitas telah terbukti memiliki dampak yang sangat besar dalam mengatasi penyakit serius dan tekanan yang mengancam kehidupan pasien (Bengtson, Endacott, Kang, & Gonzales, 2018).

Selain itu, spiritualitas diklaim dapat menghadirkan perasaan sejahtera, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan dukungan sosial pada pasien (Dargahi, 2011).

Studi yang dilakukan oleh Fenelon & Danielsen (2016) secara tegas menggambarkan agama berperan penting dalam konsep sehat dan sakit individu—ditemukan bahwa orang yang tidak beragama mengalami kesehatan yang lebih buruk dan kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang secara konsisten berafiliasi dengan agama.

Studi-studi yang dilakukan selama ini berkaitan dengan implementasi rumah sakit Syariah atau pun peran penting agama dalam pelayanan menunjukkan adanya korelasi yang bermakna.

Studi yang dilakukan oleh Sari, Abdurrouf, & Rismawati (2018) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pelayanan keperawatan berbasis Syariah dengan loyalitas pasien.

Sedangkan studi yang dilakukan oleh Ismail & Bachtiar (2018) menjelaskan bahwa penerapan Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan indikator mutu.

Secara spesifik dalam laporan berupa article riview yang dilakukan oleh Rahadian, Hakim, Kurniawan, Putri, & Adienda (2019) terhadap 10 jurnal yang meneliti tentang penerapan prinsip Syariah di rumah sakit, berhasil menunjukkan pentingnya regulasi Syariah pada layanan kesehatan gigi di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Di Nusa Tenggara Timur, dalam studi yang dilakukan pada pelayanan pasien migran beragama muslim di beberapa rumah sakit, ditemukan bahwa pasien cendrung menginginkan pelayanan yang sesuai dengan jenis kelamin mereka (Tage, 2019).

Temuan-temuan riset di atas hendak menggambarkan betapa pentingnya penerapan regulasi Syariah di rumah sakit sehingga harus mendapat perhatian yang serius dari semua stakeholder yang ada.

Diperlukan Perbaikan

Meski dinilai penting dan memiliki dasar argumen yang kuat, penerapan regulasi Syariah di rumah sakit tetap harus didasarkan pada prinsip regulasi yang ada dan tidak boleh direduksi secara sederhana seperti situasi yang terjadi di rumah sakit Tangerang, misalnya, yang mana implementasi regulasi Syariah hanya sekadar dipahami sebagai pemisahan jenis kelamin dalam pelayanan dan fokus pada pasien beragama Islam.

Rumah sakit sepertinya abai pada aspek yang lebih penting dari prinsip dasar pelayanan yang termaktub dalam Undang-Undang, Peraturan Mentri Kesehatan, Kode Etik Rumah Sakit, serta Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, yang mana dijelaskan bahwa rumah sakit berkewajiban memberikan layanan kepada pasien dengan menghormati nilai dan budaya pasien tanpa memandang agama, suku, atau pun ras tertentu.

Hal ini diperkuat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai pedoman dasar penerapan rumah sakit Syariah, yang mana dalam ketentuan terkait pelayanan dijabarkan bahwa rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Selain beberapa standar dasar di atas, tampaknya pengelola rumah sakit tidak cukup cakap untuk memahami maksud dari setiap elemen penilaian yang termuat di dalam standar Akreditasi Rumah Sakit Syariah, yang meliputi penjagaan agama (Hifz al-din), penjagaan jiwa (Hifz al-nafs), penjagaan akal (Hifz al-‘aql), penjagaan keturunan (Hifz al-nasl), dan penjagaan harta (Hifz al-mal).

Kelima elemen di atas menguraikan secara utuh fungsi Syariah dari segi manajerial hingga pelayanan, yang jika diterapkan secara baik manfaatnya bukan saja untuk pasien beragama Islam tetapi bisa berguna bagi semua latar belakang keyakinan pasien kerena kebaikan-kebaikan universal yang terkandung dalam regulasi Syariah.

Dengan hanya berbicara soal pemisahan jenis kelamin, sebetulnya rumah sakit hanya menjalankan satu standar dari elemen penjagaan agama (Hifz al-din), yang mana pada standar ini dijelaskan bahwa rumah sakit menjamin adanya upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin, dan memelihara dari unsur ikhtilath (Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Indonesia, 2016).

Selain pemahaman akan beberapa alasan mendasar, hal penting dan menjadi penentu dari keberhasilan implementasi regulasi Syariah yang harus diperhatikan rumah sakit adalah ketersediaan tenaga yang kompeten.

Sampai saat ini belum ada kurikulum pendidikan tinggi kesehatan yang mengakomodir pengembangan kompetensi tenaga kesehatan dalam soal Syariah. Hal ini jelas akan memengaruhi kualitas tenaga di lapangan.

Implementasi regulasi Syariah tanpa didahului dengan upaya penyediaan sumber daya manusia melalui pendidikan adalah langkah yang bukan saja tergesa-gesa tetapi juga bentuk kekeliruan yang berakibat fatal.

Kasus penolakan pasien oleh dokter karena menganggap BPJS ‘riba’ adalah contoh nyata bagaimana dampak fatal dari kurang pengetahuan tenaga kesehatan dalam pelayanan. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah besar dan pokok bagi pemerintah yang ingin menerapkan regulasi Syariah di rumah sakit

Selain pendidikan, yang tak kalah penting adalah pengembangan jenjang karier ketenagaan yang berkaitan dengan Syariah.

Pengembangan karier profesional tenaga kesehatan dalam bentuk jenjang karier merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, sesuai dengan bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi yang menghasilkan kinerja profesional.

Jenjang karier mempunyai makna tingkatan kompetensi untuk melaksanakan tindakan yang akuntabel dan etis sesuai batas kewenangan. Adanya jenjang karier yang didasari dengan kompetensi Syariah dapat meningkatkan pelayanan profesional berbasis Syariah tenaga kesehatan sehingga kualitas pelayanan kepada pasien akan semakin baik.

Penutup

Pelbagai gagasan di atas hendak menunjukkan bahwa regulasi Syariah di rumah sakit meskipun dinilai penting dan memiliki asas manfaat yang luar biasa, dalam proses implementasinya masih memerlukan beberapa perhatian dan pembenahan serius. Jangan sampai maksud baik dari regulasi Syariah justru tenggelam dalam asumsi-asumsi yang sempit karena ketidakmampuan kita memahami maksud dan tujuannya.

Penting bagi kita untuk memahami bahwa kebutuhan untuk mendefinisikan peran agama dalam pelayanan kesehatan tidak terbatas pada agama tertentu, wilayah geografis tertentu, atau periode waktu tertentu. Bahkan, dapat dikatakan bahwa manusia selalu merasakan kebutuhan ini sepanjang sejarah manusia termasuk saat ini.

Agama sebagai ideologi akan selalu diperdebatkan karena sangat memengaruhi dan memberikan dasar yang kuat untuk pelbagai aspek kehidupan pengikutnya, tak terkecuali dalam pelayanan kesehatan. Sehingga, diperlukan adanya pendekatan yang sesuai dan tepat tanpa terjatuh pada kepentingan kelompok tertentu dan bias konsep. Dengan begitu, diharapkan pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih berkualitas di masa mendatang.

.

Kepustakaan

Bengtson, V., Endacott, C., Kang, S., & Gonzales, G. (2018). Spiritual Practices Of Religious And Nonreligious Older Adults And Their Implications For Health. Innovation in Aging, 2(Suppl 1), 65.

Dargahi, H. (2011). The Implementation of the Sharia Law in Medical Practice: A Balance between Medical Ethics and Patients Rights. Journal of medical ethics and history of medicine, 4.

Fenelon, A., & Danielsen, S. (2016). Leaving my religion: Understanding the relationship between religious disaffiliation, health, and well-being. Social science research, 57, 49-62.

Ismail, S. A., & Bachtiar, A. (2018). Implementation of Shariah Hospital Certification as a Strategy to Improve Quality of Life in the Era of Universal Health Coverage in Sultan Agung Islamic Hospital. Advanced Science Letters, 24(9), 6660-6665.

Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Indonesia. (2015). Standar Akreditasi Rumah Sakit Syariah. Jakarta.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (2017). Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Diunduh dari: http://www.pdpersi.co.id/kanalpersi/manajemen_mutu/data/snars_edisi1.pdf.

Rahadian, B., Hakim, N., Kurniawan, A., Putri, A. R., & Adienda, C. (2019). Implementation of Halal Product Guarantee in Dental Health Services in Islamic Hospital. International Journal of Human and Health Sciences (IJHHS), 3(2), 54-57.

Sari, D. W. P., Abdurrouf, M., & Rismawati, R. (2018). Relationship Between Sharia-Based Nursing Services And Patient Loyality At Islamic Hospital. Nurscope: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan, 4(2), 109-117.

Sulistiadi, W., & Rahayu, S. (2017). Assessment of First Sharia Hospital Certification in Indonesia Facing the Global Competition. In Batusangkar International Conference.

Tage, P. K. S. (2019). Model Kompetensi Budaya Perawat Nusa Tenggara Timur: Studi Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta.

.

*) Penulis adalah pengajar pada Prodi Keperawatan Universitas Citra Bangsa Kupang.

Check Also

Pancasila dan Kita

(Sumber gambar: steemit.com) Oleh: Bonefasius Zanda* Salah satu alasan paling mendasar bagi tetap berdiri kokohnya …

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *