Home / Opini / Layakkah Seorang Penjual Ikan Marah?

Layakkah Seorang Penjual Ikan Marah?

Oleh: Rio Nanto*

Kunjungan Calon Wakil Presiden 02, Sandiaga Uno, di Flores, Nusa Tenggara Timur menuai dua tanggapan yang berbeda. Ada pihak yang menyambut dengan hangat dan penuh persaudaraan. Namun, ada juga yang menolaknya dengan bermacam-macam dalil.

Dalam tulisan ini, saya memfokuskan pembahasan tentang kemarahan seorang penjual ikan ketika menerima kunjungan Sandiaga di Labuan Bajo.

Dalam sebuah video singkat yang kini sedang viral di media sosial, tampak seorang Bapak sedang memarahi wartawan yang mewawancarai Sandiaga Uno di depan lapak jualannya. Dengan logatnya yang khas, dia membentak dan mengusir sekelompok orang yang “mungkin” mengganggu pekerjaannya. Layakkah dia marah?

Kemarahan adalah situasi alamiah manusia. Seperti cinta, rindu, dendam, marah adalah emosi yang selalu berkecamuk dalam diri setiap manusia.

Genealogi kemarahan bermula dari stimulus objek yang mengganggu kenyamanan subjek. Bentuk pembelaan diri terhadap serangan dari luar diri melahirkan kemarahan. Tentang kemarahan ini ada yang memilih diam, tetapi kebanyakan berontak dan agresif. Kemarahan yang tak tertahankan bermuara pada tindakan destruktif. Pada titik ini, daya emosional mendominasi nalar rasional. Dalam kasus ini, seorang penjual ikan yang (dikenal) ramah kepada pembeli berubah menjadi pemarah. Dari sisi perhitungan ekonomis, dia benar karena kedatangan Sandiaga mengganggu pekerjaan dan aliran rezekinya. Gerombolan wartawan, pasalnya menginjak-injak ikan kering yang tersusun rapi di atas lapak.

Lebih dari itu, kemarahan penjual ikan adalah titik kulminasi kemuakan rakyat terhadap politisi yang pandai mengumbar janji tetapi mandul dalam mengadvokasi kepentingan rakyat ketika berhasil meraih kekuasaan.

Seorang penjual ikan menjadi murka karena lelah digebuk oleh amplifikasi pemberitaan media sosial atas nama Cebong dan Kampret. Saya tidak tahu preferensi politik penjual ikan tersebut, tetapi mengingat kontestan yang bersaing hanya dua pasangan maka gejala seperti itu mudah diambil kesimpulan.

Seyogyanya, perbedaan pilihan politik perlu dibangun di atas spirit pluralisme dalam menerima ke-berbeda-an sebagai suatu khazanah kolektif. Sandiaga Uno dengan ketulusan hati rela datang ke Flores untuk melihat situasi riil rakyat. Namun penjual ikan dengan tegas menolak bahkan mengusir Sandiaga. Di hadapan politik pencitraan, masyarakat sederhana yang diwakili penjual ikan menjadi murka. Politik dalam kacamata rakyat telah diprivatisasi untuk kepentingan parsial, pragmatis, dan opurtunis elite kekuasaan. Rakyat murka melihat para politisi tampil di panggung politik dengan mempertontonkan perilaku deviatif dan kontroversial. Hospitalitas hanya ditunjukkan menjelang perhelatan pemilu. Para politisi “merayu” rakyat dengan janji-janji politik tetapi ketika menduduki jabatan strategis, rakyat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Hal ini jamak terjadi dalam realitas politik yang membuat rakyat mengidap “trauma politik”.

Sebab, politik telah melupakan spirit dasar sebagai empati sosial yang mengabdi pada kesejahteraan umum.

Dalam artikel “Merenungkan Keindonesiaan”, Suwidi Tono menuliskan kegelisahan politik Indonesia bahwa lanskap politik nasional – lokal menampilkan pertanda buruk: mahal, permisif, gaduh, karbitan, legitimasi rendah, tidak menumbuhkan optimisme, dan mulai timbul gejala feodal (Kompas, 15/04/2016). Meminjam istilah Featherstone, dunia perpolitikan kita menjadi dunia seolah-olah (virtual reality). Dibuat negara demokrasi tetapi nepotisme bertumbuh subur. Fokus pada divestasi, tapi kebanyakan memperkaya kantong pribadi. Target pemberantasan korupsi tapi selalu ada jalan untuk berkonspirasi dengan koruptor.

Maka benarlah dalam hal ini peringatan Lord Acton bahwa “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” telah menjadi panorama kekuasaan dalam lanskap politik Indonesia. Paham rule of law yang digagas Aristoteles dalam konteks politik Indonesia menjadi rule of man karena kepentingan segelintir orang menjadi representasi kepentingan publik. Secara intensif berbagai akrobat politik dipertontonkan tetapi secara substansial menyangkal dan mengingkari realitas. Skenario semacam ini terus digelar dan dipertontonkan pada panggung politik negeri ini.

Layakkah Seorang Penjual Ikan Marah?

Membaca jejak politik era kekinian yang marak mereproduksi aneka kegaduhan menyadarkan kita bahwa penjual ikan itu wajar marah terhadap politisi yang pandai menarik simpati untuk mendapat kursi, tetapi nuraninya tumpul dalam mengadvokasi kepentingan rakyat ketika duduk di beranda kekuasaan.

Penjual ikan adalah simbol kemarahan rakyat kecil yang ketiadaan panggung untuk berteriak atas drama kericuhan politisi di televisi, tetapi di balik layar kaca mengeruk uang rakyat.

Penjual ikan adalah senandung suara minoritas yang ditindas oleh perselingkuhan penguasa dan pengusaha dalam meracik regulasi birokrasi. Pada titik ini, seorang penjual ikan layak marah kepada politik pencitraan Sandiaga dan segenap wartawan yang menginjak-injak dagangannya.

Penjual ikan sederhana hanyalah fenomena gunung es dari pesimisme rakyat terhadap politik. Rakyat sudah lelah memikul janji dari setiap politisi. Sebuah kesan yang sangat kuat mewarnai kehidupan bangsa kita pada beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya aksi teror dan kesediaan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik. Kita boleh mengatakan bahwa di era Reformasi ini yang terjadi adalah pergeseran atau lebih tepatnya perluasan aktor kekerasan, korupsi, dan kolusi serta nepotisme. Jika pada era Orde Baru terdapat problematika krusial seperti KKN, pasca-ORBA pemaknaan kebebasan yang dangkal acapkali menyulut friksi antar masyarakat. Setelah masa pemasyarakatan P4 dan segala macam kebohongan ideologis lainnya, yang marak sekarang adalah pemasyarakatan kekerasan, korupsi, dan nepotisme.

Sesudah melewati sebuah rentang waktu yang panjang, yang mana sering dikhotbahkan tentang kepentingan umum dan kepentingan jangka panjang yang mesti mengatasi kepentingan pribadi dan yang menjamin keterarahan rencana-rencana jangka pendek, yang subur sekarang adalah pola-pola pikir dan bentuk-bentuk tindakan yang pragmatis. Pragmatisme itulah yang kini menjadi forma, bentuk, re-formasi cita-cita.

Dalam bidang ekonomi, perselingkuhan pemimpin dengan kaum kapitalis mendedahkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Dunia pasar yang sering menghantam dan saling sikut antar pelaku usaha menggiring rakyat menjadi budak kapitalis. Oleh karena itu, persentuhan dengan penderitaan dan kemiskinan seharusnya mendesakkan tumbuhnya kesadaran baru dalam diri para politisi saat ini. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan berani bahwa kehadiran institusi politik dan pelaku sosial ekonomi mestinya memihak kebutuhan rakyat.

Maka, seharusnya dan seharusnya, juga pada akhirnya tidak ada pilihan lain selain meniti “jalan pulang” menuju gagasan-gagasan paling fundamental dari alasan adanya Indonesia, hingga sejauh ini (Max Regus, 2011:25).

Penitian “jalan pulang” ini menjadi suatu kemendesakan, karena selain bidang ekonomi dan sosial, sistem politik yang monolitik yang dipamerkan para politisi sebenarnya mengingkari janji-janji Reformasi untuk menghantar Indonesia memasuki era baru, yakni era demokrasi tempat rakyat benar-benar menjadi pihak yang berdaulat. Dalam perjalanan Reformasi, berbagai upaya untuk membuka keran demokrasi sering dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat, tetapi tangan-tangan kekuasaan yang kekar-represif menutupnya kembali. Para muazih Reformasi, tidak pernah letih mengumandangkan sesuai “hayya” alal demokrasi. Sayangnya, semuanya berbenturan dengan konservatisme penguasaan yang menafikan pembauran dan perubahan tatanan politik (Anwar, 2004:140).

Dalam hal ini aktor perubahan dalam proses meniti “jalan pulang” adalah semua komponen: para politisi dan rakyat. Ada kesadaran tentang pentingnya menumbuhkan emosi positif yang mampu menggerakan perubahan multidimensional secara signifikan. Sudah saatnya para politisi meniti “jalan pulang” untuk mengembalikan marwah politik sebagai jalan mencapai kesejahteraan umum.

Menghadapi pemilu 2019 ini, politisi perlu meniti “jalan pulang” dengan berhati-hati dalam menarasikan kampanye. Kemarahan penjual ikan di Labuan Bajo kepada Sandiaga dan segenap wartawan hanyalah suatu fenomena gunung es yang perlahan mencair dan membuncah di ruang publik.

Kemarahan rakyat menjadi signal bagi politisi untuk bertanggung jawab terhadap aspirasi rakyat. Janji politisi di panggung kampenye harus direalisasikan agar rakyat tidak murka ketika kembali mengemis suara rakyat di depan pintu Pemilu.

Rakyat sudah lelah dengan hoax yang bertumbuh subur di media sosial, rakyat sudah lelah dengan janji palsu, dan rakyat sudah lelah dengan akrobat politik pencitraan.

Kemarahan penjual ikan kepada Sandiaga dan segenap juru kampanye kiranya memberi suatu asupan gizi bagi para politisi yang bersaing baik sebagai calon DPR, DPRD, DPD maupun Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat tidak membutuhkan janji yang muluk-muluk. Rakyat butuh bukti.

Bagaimana dengan calon pendatang baru? Belajar dari kemarahan penjual ikan, politisi pendatang baru harus berbicara dengan atau tanpa kata-kata. Kalaupun ingin memberi janji, usahakanlah janji yang realistis. Lebih dari itu, berbuatlah lebih banyak dari pada mengumbar janji lalu tidak ditepati.

Apakah Anda mau rakyat marah lagi nanti?

.

.

*) Penulis adalah Ketua Kelompok Menulis di Koran (KMK) dan Diskusi Filsafat Ledalero, Maumere, Flores.

Check Also

Pancasila dan Kita

(Sumber gambar: steemit.com) Oleh: Bonefasius Zanda* Salah satu alasan paling mendasar bagi tetap berdiri kokohnya …

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *