Home / Berita Terkini / (Rilis) WALHI: Kisruh Pulau Komodo Perlu Kajian Lebih Dalam

(Rilis) WALHI: Kisruh Pulau Komodo Perlu Kajian Lebih Dalam

(Sumber gambar: merdeka.com)

Oleh: Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi*

Wacana relokasi masyarakat yang mendiami Pulau Komodo merupakan bentuk kekeliruan besar yang dilakukan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Sebab, relokasi tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterima oleh publik.

Akhir-akhir ini, relokasi masyarakat yang mendiami Pulau Komodo menjadi ramai diperbincangkan, setelah wacana ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT.

Relokasi yang ada, bermula dari wacana penutupan setahun yang diinginkan oleh Gubernur. Dari wacana yang bergulir, kita tahu, apa sebenarnya tujuan dari revitalisasi Pulau Komodo. Tentunya, untuk kepentingan pariwisata yang menjadi mimpi besar Gubernur.

Dengan mengeluarkan pernyataan, Gubernur telah keliru bertindak. Alasannya, berdasarkan Permen LHK No 07 Tahun 2016 dijelaskan bahwa unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, berada di bawah dengan bertanggung jawab pada Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sehingga, pemerintah daerah tidak berhak dan memiliki legitimasi untuk memutuskan apa yang akan terjadi pada Taman Nasional Komodo (TNK)

Argumen dasar Gubernur dalam menutup pulau komodo adalah untuk menata ketersediaan pangan komodo agar performa komodo tidak lemas lagi. Selain itu, penutupan ini bertujuan untuk menata taman bunga agar terlihat lebih indah.

Dengan dua alasan di atas saja kita dapat melihat secara jelas spiritnya bukan untuk pelestarian komodo, tetapi bagaimana menyiapkan komodo sebagai objek yang punya nilai jual untuk kepariwisataan.

Terkait dengan penduduk liar seperti yang disampaikan oleh Gubernur, tentu pernyataan ini tidak dapat dibenarkan.

Masyarakat yang hidup di Pulau Komodo tentu tidak memiliki hak milik atas tanah sebab pulau komodo telah ditetapkan sebagai TNK (Taman Nasional Komodo).

Jika diurutkan ke belakang maka jelas bahwa sebelum penetapan TNK, Pulau Komodo merupakan hak ulayat masyarakat setempat. Setelah ditetapkan sebagai TNK, masyarakat yang menetap di Pulau Komodo dianggap sebagai penduduk liar.

Jika Gubernur merasa bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki hak maka negara sudah sepatutnya mencabut status kawasan TNK dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pemukiman masyarakat di dalam kawasan TNK itu.

Pelestarian komodo tidak perlu dilakukan dengan cara merelokasi masyarakat yang hidup di dalam Pulau Komodo, sebaliknya masyarakat tersebut harus menjadi benteng terdepan dalam upaya pelestarian komodo.

Hal ini penting, sebab, yang pertama, di NTT, kita tidak memiliki ahli komodo. Namun, masyarakat secara alamiah memahami bagaimana seluk-beluk kehidupan komodo sehingga penting untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian komodo.

Yang kedua, selama ini masyarakat yang hidup dalam Pulau Komodo tahu bagaimana hidup berdampingan dengan komodo. Berdasarkan sejarahnya masyarakat Pulau Komodo merasa ada hubungan antara manusia dan komodo sehingga mereka memperlakukan komodo dengan baik.

Untuk wacana relokasi masyarakat yang hidup di Pulau Komodo perlu dikaji lebih dalam. Sebab, hal-hal yang selama ini dapat mengganggu kelestarian komodo adalah hal-hal yang bukan berasal dari masyarakat tetapi selalu datang dari luar.

Maraknya pembangunan pariwisata dan target kunjungan wisatawan yang begitu tinggi berpotensi menggangu kehidupan komodo, sebab, komodo memiliki sifat soliter yang selalu selalu ingin menjauhi keramaian atau dengan kata lain komodo akan merasa terusik jika ada karamaian.

Selain itu, maraknya penjualan komodo juga merupakan hal yang dapat mengaggu kelestarian komodo. Penjualan komodo yang disinyalir melibatkan jaringan internasional terjadi dari waktu ke waktu sehingga kita dapat menilai bahwa ada indikasi pembiaran terhadap aktivitas ini.

Dalam kondisi perdagangan ilegal komodo, yang harus bertanggungjawab adalah TNK sebagai pengelola yang memang tampak tidak serius mengurus TNK.

Lalu apa alasan yang kuat untuk merelokasi masyarakat dari Pulau Komodo? Tentu tidak ada!

Keberadaan komodo sampai hari ini adalah bukti bahwa, masyarakat pulau Komodo mampu hidup berdampingan bersama komodo dan mampu menjaga kelestariannya.

Kita tentu mendukung pelestarian komodo, tapi bukan model pelestarian  yang memutuskan hubungan antara manusia dengan alam yang kita inginkan.

.

*) Direktur WALHI NTT

Check Also

[Rilis Pers] Kolaborasi Teater Kontemporer Inter-Asia: Peer Gynts di Larantuka

[Dari kiri ke kanan: Norihisa Tsukamoto (Director General The Japan Foundation) – Ugoran Prasad (Dramaturg …

BOP: Solusi Bagi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo – Flores?

(Sumber gambar: inilah.com). Oleh: Venansius Haryanto* The time has come – and it is indeed …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *