Home / Opini / GOLPUT: Pilihan Alternatif dalam Pemilu

GOLPUT: Pilihan Alternatif dalam Pemilu

Oleh: Venan Pea Mole*

Beberapa waktu lalu HICON Law & Policy Strategic memprediksi jumlah golongan putih (golput) atau mereka yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan sedikit meningkat dibanding Pemilu sebelumnya. Mereka yang tidak memilih diperkirakan berasal dari kalangan golput idealis dan administratif atau yang tidak memilih karena masalah administrasi. Angka golput kira-kira tidak jauh berbeda dengan angka pada Pemilu sebelumnya. Kemungkinan masih 29-30 persen (Tirto.id, 18/12/2018).

Prediksi HICON Law & Policy Strategic bisa saja keliru, tapi melihat track record golput dari waktu ke waktu, ada baiknya kalau prediksi tersebut menjadi salah satu input untuk meminimalisasi angka golput dalam Pemilu nanti. Hal ini menjadi penting karena semangat demokrasi (baik lokal maupun nasional) dewasa ini dititikberatkan pada partisipasi pemilih.

(Sumber: Tirto.id)

Golput Sebagai Perilaku Politik Pemilih (Voter Behaviour)

Dalam berbagai penyelenggaraan Pemilu, ditemukan dua pola umum perilaku politik pemilih, yakni perilaku politik pemilih yang memberikan suara (voting) dan pemilih yang tidak memberikan suara (non-voting). Dan pada setiap jenjang pemilihan (pilpres, pileg, atau pilkada), perilaku pemilih selalu mengarah kepada 2 kemungkinan ini: voting dan non-voting. Perilaku pemilih yang tidak memberikan suara (non-voting) ini kemudian dikenal dengan sebutan golput.

Konon, golput lahir karena ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap penyelenggara Negara (pejabat publik), baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Golput pada awalnya merupakan ‘gerakan moral’ untuk melahirkan tradisi yang mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apa pun. Hal ini menjadi fenomena politik yang menarik di Indonesia sejak tahun 1970-an, yang dimotori oleh Arief Budiman yang menyuarakan kritikan pedas terhadap rezim Orde Baru dalam pelaksanaan Pemilu yang tidak demokratis.

Oleh kebanyakan pihak, golput sering diartikan sebagai sikap apatis yang menjauhi proses politik yang ada. Hal ini tidak keliru, tapi merujuk pada sejarah, golput tidak dapat disebut sebagai perilaku apatis karena golput dilakukan secara sadar sebagai gerakan moral.

Golput merupakan salah bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap penyelenggara negara dan sistem yang ada.

Faktor-faktor

Menurut Rosenberg, ada 3 faktor yang memengaruhi seseorang menghindarkan diri dari kehidupan politik. Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Kedua, karena orang beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik adalah kesia-sian, karena partisipasi politik tidak memengaruhi proses politik. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Maran, 2001). Masyarakat dapat menjadi golput karena 3 faktor ini.

Ada pun faktor-faktor lain yang memengaruhi masyarakat untuk tidak memilih yakni faktor ideologis maupun politis. Pemilih beranggapan bahwa tidak ada gunanya ideologi karena yang diperjuangkan parpol atau pun para kandidat cenderung tidak diterapkan. Secara politis, pemilih menganggap Pemilu tidak ada gunanya dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Selain itu terdapat faktor teknis dan non-teknis. Secara teknis sebagai akibat minimnya sosialisasi KPU/KPUD dan tidak terdatanya calon pemilih (administratif), tidak mendapat surat undangan, atau belum memperoleh kartu pemilih. Hal ini ‘memaksa’ calon pemilih untuk tidak menggunakan haknya. Sedangkan faktor non-teknis lebih dipengaruhi sikap putus asa dan kekecewaan terhadap Pemilu sebelumnya yang tidak berdampak signifikan terhadap nasib rakyat.

Golput Aktif dan Pasif

Kecenderungan perilaku pemilih untuk tidak menggunakan haknya memilih hampir terjadi pada semua perhelatan Pemilu (baik untuk tingkat lokal maupun nasional) di berbagai daerah di Republik ini. Kecenderungan tersebut setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yakni golput aktif dan golput pasif.

Oleh Ambo Upe (2008), golput aktif muncul dari kesadaran pemilih yang disebabkan oleh bangkitnya sikap kritis dan apatis. Golput aktif merupakan protes bahkan dimaknai sebagai punishment dari proses politik yang sedang berjalan. Sikap kritis menghasilkan golput kritis dan sikap apatis menghasilkan golput apatis. Golput kritis, cenderung tidak memilih karena melihat kandidat yang tampil diyakini tidak mampu melakukan perubahan yang signifikan. Golput apatis, cenderung kecewa dengan ‘pesta obral janji’.

Sedangkan golput pasif, tidak didasarkan pada kesadaran atau tidak memiliki keterkaitan dengan makna politis. Golput tipe ini disebabkan karena pemilih tidak memiliki kartu pemilih, berada di tempat lain atau tidak mengetahui proses pemilihan.

Sebuah Kegagalan dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas

Serangkaian Pemilu bebarapa waktu lalu menunjukan angka golput yang tidak terbilang sedikit. Sekadar kilas balik, coba kita lihat kembali angka golput pada Pemilu beberapa waktu lalu. Pada Pileg 2009 misalnya, tingkat partisipasi politik pemilih hanya mencapai 70,9% dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,10% dibanding Pemilu sebelumnya. Sedangkan pada Pilpres 2009, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7% dan jumlah golput mencapai 28,30%. Pada tahun 2014 golput Pileg mencapai 24,89% dan angka golput Pilpres mencapai 29,01%.

Golput bukan lagi sekadar isu, tetapi telah menjelma menjadi ‘trend’ dalam berbagai perhelatan Pemilu di Republik ini. Hal ini seharusnya dapat dilihat sebagai bentuk kegagalan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Golput adalah sebuah kegagalan dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas sebagai akibat kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik pemerintah, khususnya parpol.

Masyarakat kurang mendapat pemahaman mengenai pentingnya menggunakan haknya (memilih), padahal haknya tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan politik yang menyangkut kehidupannya, yang meliputi isi kebijakan umum, serta turut menentukan perbuatan dalam pelaksanaan keputusan politik itu.

Selain kegagalan dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas, hal itu dapat dilihat juga sebagai kegagalan parpol dalam menampilkan calon pemimpin yang tidak sekadar populer tapi merakyat, memikat, dan menyakinkan masyarakat.

Pilihan Alternatif

Golput adalah sebuah warning sekaligus alat dalam mengontrol demokrasi. Tingkat golput yang kian tinggi seharusnya menjadi bahan introspeksi diri bagi elite parpol dan juga pemerintah bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan dari konstituen dan masyarakatnya. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bahwa tingkat demokrasi kita kian rendah.

Dalam hal tertentu, golput bukan ke-apatis-an semata. Golput merupakan bentuk dan frekuensi partisipasi politik untuk menilai stabilitas Negara, persatuan dan kesatuan, serta kepuasan dan ketidakpuasan warga Negara. Seiring dengan memburuknya kinerja penyelenggara Negara dan parpol, minimnya sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, meningkatnya korupsi yang dilakukan oleh para pelaku politik serta gagalnya parpol menghadirkan calon pemimpin yang mengena di hati masyarakat, bagi sebagian pihak, pilihan ini (golput) menjadi tawaran atau alternatif terbaik dalam Pemilu sebentar lagi.

Walaupun cenderung dipandang apatis, pilihan ini tetap perlu dihargai sebagai bagian dari proses demokrasi!

 *) Penulis adalah penikmat karya sastra, pegiat media sosial,
dan pemerhati isu-isu sosial politik.
Tinggal di Bajawa, Ngada.

Check Also

Terorisme dan Antisipasi Kemanusiaan

(Sumber gambar: nu.or.id). Oleh: Kris Ibu* Lagi-lagi, kita dikagetkan oleh rencana aksi terorisme di Negeri …

Menjadi “Problem Solver” (Refleksi atas HUT ke-72 PMKRI)

(Gambar: istimewa) . Oleh: Bapthista Mario Yosryandi Sara* Wadah PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republil Indonesia) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *