Home / Horizon / Horizon Regional / WALHI NTT DAN JPIC OFM: “Selamatkan Mangrove, Selamatkan Warga, Selamatkan Masa Depan Lingkungan!”

WALHI NTT DAN JPIC OFM: “Selamatkan Mangrove, Selamatkan Warga, Selamatkan Masa Depan Lingkungan!”

Walhi NTT dan JPIC OFM Indonesia yang tergabung dalam Tim Advokasi Lingkungan melaporkan pengaduan pengrusakan mangrove oleh PT. IDK. Pengrusakan tepatnya terjadi di Desa Weoe dan Desa Weseben Kecamatan Wewiku seluas ±200 ha, Desa Motaain Kecamatan Malaka Barat seluas 10 ha, dan Desa Rebasa Wemian Kecamatan Malaka Barat seluas 32 hektar.

Laporan pengaduan ini dilaporkan pada tanggal 27 Maret 2019 di bagian pengaduan lantai dua kantor Polda NTT. Turut serta dalam mendampingi Tim Advokasi Lingkungan, berbagai lembaga yang peduli terhadap kasus pengrusakan mangrove di Kabupaten Malaka, IRGSC (Institute Resource of Governance and Social Change), dan JRUK Kupang (Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan – Kupang).

Melalui surat Nomor: 01/TAL-NTT/III/2019, Tim Advokasi Lingkungan melaporkan PT. IDK dengan dugaan melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

Tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil UU No 27 tahun 2007 sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf (e) dan (g) dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1). Dugaan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dugaan Tindak Pidana Lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Direktur JPIC OFM Indonesia, P. Alsis Goa, OFM menegaskan bahwa setiap proses pembangunan yang dilakukan hendaknya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan tidak mengabaikan kondisi ekologis, budaya, dan sosial masyarakat, serta tata aturan perundangan yang ada. Namun, kenyataan di Malaka, aktivitas industri garam PT. IDK kuat diduga mengabaikan semua hal tersebut. Tanpa mengantongi AMDAL, PT. IDK telah melaksanakan aktivitas industri garam berupa penebangan dan pembabatan hutan mangrove. Tindakan ini terindikasi dugaan Tindakan Pidana Lingkungan sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain terindikasi kejahatan lingkungan hidup, pembabatan hutan mangrove juga telah menghancurkan dimensi ekologis dan ruang kehidupan masyarakat adat (secara khusus masyarakat adat Wewiku). Karena, bagi masyarakat adat Wewiku, mangrove bukan hanya tempat perlindungan dan perkembangbiakan biota laut, tetapi menjadi batas kehidupan dunia darat dan laut.

Selanjutnya, Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, juga menegaskan bahwa PT. IDK bertanggung jawab atas kerusakan mangrove di Malaka serta wajib melakukan pemulihan lingkungan pada wilayah-wilayah yang telah dirusak. PT. IDK dinilai telah mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya, baik untuk generasi masa kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi harus secara tegas menegakkan peraturan perundangan yang berlaku.

Umbu menegaskan, Pemprov wajib secara tegas menindak PT. IDK yang telah melakukan pengrusakan ekosistem mangrove tanpa mengantongi AMDAL sebagai salah satu dokumen yang sifatnya vital. Dokumen AMDAL merupakan izin yang harus dimiliki oleh semua perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang proses produksinya bersinggungan langsung dan mempengaruhi kelestarian lingkungan.

Umbu menjelaskan, dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL wajib memiliki izin lingkungan. Selanjutnya ditentukan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak setiap permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL (pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009). Lebih lanjut, tanpa adanya izin lingkungan, terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000 (pasal 108, UU No. 32/2009). Kesimpulannya, tanpa adanya AMDAL, tidak mungkin dapat memiliki izin lingkungan sehingga terancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam UU No. 32/2009. 

Perwakilan Aliansi Peduli Kerusakan Mangrove Malaka, Ardy Milik dari IRGSC, juga menyampaikan, apakah dengan tujuan kesejahteraan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat Malaka, PT. Inti Daya Kencana mendapat legitimasi untuk merusak lingkungan hidup dalam wilayah industri garam yang direncanakan seluas 4.509,74 ha ? Jelas tidak! Faktanya, dalam realisasi industri garam di Malaka, PT. IDK telah merusak lingkungan hidup dan memutus mata rantai ekosistem di sekitar pantai hingga berdampak pada anomali cuaca dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan masyarakat pesisir pun terpinggirkan karena wilayah penghasilan hidupnya tergusur, konflik horizontal timbul dalam masyarakat Malaka sendiri akibat pro dan kontra keberadaan tambak garam yang mencakup tanah ulayat.

Kesejahteraan ekonomi sebagai dalil, ke depannya hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil dari mereka yang memiliki modal dan menempel pada kekuasaan, sementara para jelata akan terus meringis berhadapan dengan harga barang yang terus mencekik sampai sesal melihat tanahnya telah dikuasai. Dalam sejarah industri, peran masyarakat lokal pada lapangan kerja baru di lingkungannya adalah sebagai pekerja kasar. Apakah ini untuk tujuan kesejahteraan bersama atau suatu bentuk eksploitasi?

Membangun dengan merusak ekosistem menunjukkan ketidakberpihakan industri garam terhadap keberadaan warga sekitar yang akan terkena dampak dari kerusakan lingkungan. Abrasi, banjir, hingga kesulitan air bersih di musim kemarau adalah bencana yang segera menimpa warga terdampak pengrusakan lingkungan di Kabupaten Malaka.

Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Malaka, wajib mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan oleh industri garam di Malaka ini. Membangun investasi modal di daerah tanpa memperhatikan konsekuensi lanjutan bagi warganya sendiri, sama dengan menjebloskan warganya sendiri ke dalam bencana berkepanjangan.

Check Also

Menyantap Makanan di Timor vs di Jawa

(Aktivitas di Pasar Alok, Maumere. Sumber foto: cendananews.com). Oleh: Aisy Karima Dewi* Setelah beberapa waktu …

Pembangunan Bendungan Baing Melanggar Aturan dan Mengabaikan Keselamatan Warga

Ibu Djati Ata Hau mencoba menghadang alat berat yang sedang menggusur tanahnya. (Sumber foto: WALHI …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *