Home / Horizon / Horizon Regional / (Rilis) Hari Lingkungan Hidup: NTT Butuh Pangan, Bukan Tambang!

(Rilis) Hari Lingkungan Hidup: NTT Butuh Pangan, Bukan Tambang!

(Sumber gambar: KlikKalsel.com)
.

Oleh: Yuvensius Stefanus Nonga *

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara geografis memiliki luas wilayah daratan 47.349,9 km2 dan luas wilayah lautan 200.000 km2. Jumlah pulau yang ada di provinsi NTT sebanyak 566 pulau, yang mana 42 pulau telah dihuni sedangkan 524 pulau tidak berpenghuni. Adapun pulau yang telah memiliki nama sebanyak 246 pulau dan yang belum memiliki nama berjumlah 320 pulau.

Sebagian besar wilayah provinsi NTT berada pada rentang ketinggian 100 s/d 500 meter di atas permukaan laut dengan luas ± 2.309.747 Ha, sedangkan sebagian kecil atau 3,65% wilayah provinsi NTT berada pada ketinggian ± 1.000 m di atas permukaan laut. Lahan dengan kemiringan ± 15%-40% mencapai 38,07% dan lahan dengan kemiringan >40 % mencapai 35,46%.

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di NTT terdapat 2 musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan April – November arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau selama 8 bulan. Sebaliknya, pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan selama 4 bulan. Oleh karena itu, wilayah NTT sangat cocok untuk pengembangan potensi pertanian lahan kering.

Kondisi geografis NTT sebagaimana seperti yang dipaparkan di atas, memungkinkan hadirnya keunggulan potensi alam yang dihasilkan di wilayah NTT. Dari sektor tanaman pangan, NTT memiliki potensi yang sangat baik yakni padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, sorgum, dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya.

Potensi pangan yang ada di NTT berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan, yang mana berdasarkan data dari Bank Indonesia, NTT mengimpor 82% sektor konsumsi termasuk pangan. Artinya, NTT hanya mampu menghidupi dirinya sebesar 18%.

Provinsi NTT memiliki sejarah buruk yang panjang terkait kerawanan pangan, dan hingga kini masih tercatat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki risiko rawan pangan yang sangat tinggi. Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab utama dari kondisi ini di antaranya, lahan marginal yang mendominasi usaha pertanian, budaya pengelolaan usaha tani yang pada umumnya masih tradisional, serta akses terhadap input produksi yang masih rendah.

Kenyataan seperti di atas mengakibatkan harapan akan terciptanya kemandirian pangan terutama sumber karbohidrat di wilayah NTT menjadi suatu perjuangan yang tidak gampang. Situasi ini diperburuk dengan kebijakan pertambangan di NTT yang cendrung mengabaikan substansi kebutuhan masyarakat atas pangan yang berdampak pada rusaknya lingkungan dan terhempasnya petani dari atas tanah sebagai tempat menanam produk pangan. Data kementerian ESDM pada bulan Mei tahun 2018 yang lalu, ada 231 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebar di seluruh wilayah NTT.

Saat ini pemerintah NTT sedang dalam masa moratorium seluruh
IUP dengan tujuan untuk mengecek status Clean and Clear (CnC). Peraturan yang menjadi landasan Pemerintah Propinsi NTT melakukan moratorium adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Permen ini mengatur sejumlah ketentuan mengenai evaluasi menyeluruh terhadap pemegang IUP. Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan gubernur terhadap status CnC.

Permen ESDM ini merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dalam Menentukan Fungsi Gubernur. Bupati atau walikota tidak lagi berwenang untuk menerbitkan maupun mencabut IUP seiring terbitnya UU Pemda. Gubernur akan mengevaluasi dokumen perizinan tersebut dan hasilnya bisa diberikan status CnC atau pencabutan IUP.

Peraturan ini merupakan turunan regulasi yang ada. Pemerintah pusat menunggu gubernur NTT untuk menertibkan tambang yang ilegal ataupun yang belum berstatus CnC. Untuk bisa mengantongi status CnC, ada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM, yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP. Pada Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM 43/2015 dijelaskan, evaluasi dokumen perizinan dilakukan terhadap (i) IUP penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) dan/atau (ii) KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.

Ada lima kriteria yang dijadikan sebagai bahan evaluasi yaitu 1) kriteria administratif, 2) kriteria kewilayahan, 3) kriteria teknis, 4) kriteria lingkungan, dan 5) kriteria finansial. Selanjutnya diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Gubernur NTT No. 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disahkan pada 14 November 2018.

Pergub ini, dalam implementasinya, justru hanya berkutat pada evaluasi administrasi teknis dan finansial semata yang akhirnya hanya akan bermuara pada aspek tatakelola seperti CnC dan kewajiban keuangan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Diktum Keempat poin b yang berbunyi: melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan finansial terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang ada dan merekomedasikan kelayakan operasi dari pemegang IUP dimaksud. Kondisi ini menyebabkan masalah esensial dari kegiatan tambang seperti rusaknya lingkungan pertanian masyarakat, tidak pernah tersentuh oleh Pergub moratorium.

Moratorium tambang di NTT mestinya harus berbasis pada fakta empiris, soal sumber penghidupan mayoritas masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Mengingat, kehadiran tambang di NTT sudah menimbulkan kerusakan yang amat parah dan tak terpulihkan seperti yang terjadi pada bekas tambang batu marmer yang dieksploitasi pada tahun 2000 dan dihentikan pada tahun 2008 di Desa Tunua Kecamatan Molo Utara Kabupaten TTS.

Memperingati Hari Lingkungan Hidup yang jatuh tepat pada tanggal 5 Juni kemarin, sangatlah tepat untuk mengangkat isu lingkungan ke permukaan dan terus didengungkan agar kesadaran publik dalam menjaga lingkungan dapat dibentuk, sebab sebagaimana yang dipaparkan di atas, permasalahan pertambangan sangat berdampak pada lingkungan hidup di NTT.

Kehadiran tambang akan berdampak pada perampasan tanah-tanah warga yang menjadi sumber-sumber penghidupan warga dalam mengembangkan pangan masyarakat, merusak dan mencemari sumber air, merusak hutan dan situs-situs adat, mencemari laut, konflik sosial, intimidasi dan kriminalisasi yang berujung di penjara. Oleh sebab itu, moratorium tambang juga harus diikuti langkah pemulihan sosial dan ekologi, sebab, aktivitas pertambangan telah menimbulkan kerusakan yang dahsyat bagi ruang hidup juga konflik vertikal sesama warga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, tambang bukan solusi akan kebutuhan pangan di NTT, tambang bukan pilihan yang baik untuk tingkatkan ekonomi rakyat NTT.

Selamatkan pangan NTT, selamatkan bumi Nusa Tercinta. Selamat hari lingkungan hidup tahun 2019!

*) Penulis adalah Deputi WALHI NTT.

Check Also

Pembangunan Bendungan Baing Melanggar Aturan dan Mengabaikan Keselamatan Warga

Ibu Djati Ata Hau mencoba menghadang alat berat yang sedang menggusur tanahnya. (Sumber foto: WALHI …

WALHI NTT DAN JPIC OFM: “Selamatkan Mangrove, Selamatkan Warga, Selamatkan Masa Depan Lingkungan!”

Walhi NTT dan JPIC OFM Indonesia yang tergabung dalam Tim Advokasi Lingkungan melaporkan pengaduan pengrusakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *