Home / Berita Terkini / Pembangunan Bendungan Baing Melanggar Aturan dan Mengabaikan Keselamatan Warga

Pembangunan Bendungan Baing Melanggar Aturan dan Mengabaikan Keselamatan Warga

Ibu Djati Ata Hau mencoba menghadang alat berat yang sedang menggusur tanahnya. (Sumber foto: WALHI NTT)
.
.

Penggusuran paksa yang dilakukan pihak kontraktor dan pemerintah Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, terhadap seorang Ibu atas nama Djati Ata Hau tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Dalam video yang beredar luas berkaitan dengan proses pembangunan bendungan Baing, terlihat Ibu Djati Ata Hau merintih melihat alat berat menggusur tanaman pinang yang telah ia tanam sejak beberapa tahun lalu. Tanaman-tanaman itu telah banyak membantu Ibu Djati Ata Hau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan sebagai sumber uang untuk membiayai sekolah cucu-cucunya.

Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Putra Kencana Kso PT. Erom mempertontonkan betapa beringasnya dampak dari pembangunan terhadap nasib masyarakat kecil.

Dari beberapa sumber yang didapatkan WALHI NTT, dijelaskan bahwa proyek pembangunan bendungan yang berlokasi di Desa Lai Pandak, Kecamatan Wulla Waijelu, sudah dijalankan sejak Maret 2019. Pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan bendungan tersebut, tetapi belum menemui kata sepakat.

Kegiatan pembongkaran lahan yang disaksikan langsung oleh Camat Wulla, Waijelu Daniel Radja, seharusnya dapat dihentikan karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh aktivitas tersebut. Namun, pemerintah Kecamatan hanya “menonton” tanpa ada solusi yang diberikan kepada Ibu Djati Ata Hau.

Beberapa sumber menjelaskan pembangunan ini seharusnya belum dapat dilaksanakan, karena ada beberapa prosedur yang belum dilakukan. Misalnya dari hasil penelusuran WALHI NTT, proyek pembangunan yang bernilai 44 miliar rupiah lebih ini belum mempunyai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Pihak Dinas Lingkungan Hidup dimintai konfirmasi lewat telepon mengatakan bahwa AMDAL pembangunan itu sedang dalam proses penyusunan dan belum sampai pada pembahasan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Direktur Yayasan Koppesda Sumba sebagai representasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Sumba Timur yang masuk dalam Tim Penilai AMDAL. Menurut Deni Karanggulimu, selaku Direktur, sampai foto dan video kejadian tersebut beredar luas di masyarakat, belum ada surat pemberitahuan dari Dinas Teknis terkait rencana pembahasan AMDAL pembangunan bendungan di Baing.

Pembangunan bendungan Baing terlihat dipaksakan, padahal, salah satu syarat pembangunan yang memberi dampak secara sosial budaya maupun lingkungan seharusnya didahului dengan kajian yang terangkum dalam dokumen AMDAL.

Pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBN ini, sejak awal tidak memenuhi syarat. Dalil bahwa pembangunan tersebut merupakan program pemerintah pusat seharusnya tidak dapat menjadi pembenaran bagi pihak kontraktor maupun Pemerintah Daerah untuk tetap melakukan proses pembangunan.

Dari kejadian ini, Pemerintah telah melanggar amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 2 yang menekankan asas kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, kesepakatan, dan keberlanjutan. Kasus penggusuran paksa yang dilakukan pada lahan ibu Djati Ata Hau mencerminkan tidak adanya asas kemanusian yang dibuat atas dasar kesepakatan.

Pembangunan bendungan Baing juga telah melanggar peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 05 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lingkungan. Dalam lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan/pengambilan sumber air yang lebih 250 liter per detik wajib memiliki AMDAL.

Atas kejadian tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai organisasi sipil yang konsen pada keselamatan lingkungan hidup dan keselamatan ruang hidup masyarakat meminta beberapa hal mendesak.

Pertama, Bupati Sumba Timur segera menyelesaikan persoalan yang telah merugikan hak-hak warga setempat terutama kepada Ibu Djati Ata Hau. Kedua, Bupati Sumba Timur harus menghentikan segala aktivitas pembangunan sebelum terbitnya dokumen AMDAL sebagai syarat utama. Ketiga, setiap pembangunan harus mengutamakan keselamatan ruang hidup warga. Keempat, memulihkan kembali hak-hak warga Desa Lai Pandak yang telah dilanggar. Kelima, Kapolres Sumba Timur harus menindak tegas pelaku penyerobotan secara paksa di Desa Lai Pandak.

.

Narahubung dan Penangungjawab Rilis ini, Petrus Ndamung (Staf Divisi Wilayah Kelola Rakyat, WALHI NTT) Kontak: 082237616594

Check Also

Festival Inerie: Sadar Budaya, Jangan Lupa Kampung

(Atraksi Larik. Foto: Tithaa Jari). Oleh: Tithaa Jari* Pagi ini (Senin, 8 Juli 2019) dingin …

[Rilis Pers] Kolaborasi Teater Kontemporer Inter-Asia: Peer Gynts di Larantuka

[Dari kiri ke kanan: Norihisa Tsukamoto (Director General The Japan Foundation) – Ugoran Prasad (Dramaturg …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *