Home / Dipantara / Ekonomi / Dilema Kelangkaan dan Anak Jalanan

Dilema Kelangkaan dan Anak Jalanan

 

(Foto: BaruTerus.com)

 

Oleh: Adiyoab Loja Ubu Kaleka*

 

Era reformasi yang katanya mulai bergulir sejak bulan Mei 1998 merupakan bukti nyata bahwa supremasi sekalipun tidak mampu menyembunyikan bahkan meniadakan problema kelangkaan. Dalam perspektif ilmu ekonomi, pasar adalah sumber informasi yang paling objektif mengenai kelangkaan. Bukan pada pemerintah yang berkuasa, agamawan, ataupun politikus. Bahkan ada baiknya pemerintah, tokoh agama, dan tokoh pilitik perlu bercermin pada pasar agar mengetahui informasi mengenai tingkat kelangkaan yang sebenarnya.

Pandangan tersebut tentu membawa kita pada pendapat ekonom klasik, Adam Smith, dalam bukunya yang terkenal The Wealth of Nation. Smith menyampaikan bahwa pasar akan menemukan titik keseimbangannya sendiri melalui tangan-tangan ajaib (invisible hands). Sehingga, pemerintah tidak perlu ikut campur dalam ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, pandangan tersebut runtuh akibat depresi ekonomi yang terjadi. Krisis dunia tersebut menandakan pula akhir dari kekuatan pasar ala Smith.

Sebagai akibat dari kelangkaan, manusia harus dihadapkan pada pilihan alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan munculnya masalah anak jalanan di Indonesia.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, sebab mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas. Keberadaan mereka pun tidak jarang menjadi ‘masalah’ bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara.

Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Di Indonesia, anak jalanan merupakan masalah sosial yang sangat pelik, yang dihadapi oleh pemerintah daerah/kota besar di Indonesia. Kehadiran mereka selain menimbulkan pemandangan kurang sedap, karena berkeliaran di pinggir jalan terutama di persimpangan lampu merah, juga aktivitas-aktivitas mereka bagi banyak pihak khususnya bagi pengguna jalan raya dirasakan cukup mengganggu.

Sebenarnya, pemerintah telah berupaya mengatasi masalah tersebut. Misalnya mencanangkan program rumah singgah, pendidikan, pembinaan hingga memulangkan mereka ke tempat asalnya. Akan tetapi, pendekatan yang cenderung represif dan tidak integratif, ditunjang dengan watak dasar anak jalanan yang tidak efektif mendorong mereka tidak betah tinggal di rumah singgah.

Lalu apa sebenarnya akar dari masalah tersebut? Lalu mengapa program pengentasan anak-anak jalanan tersebut gagal? Tentu saja akan ada banyak alternatif jawaban dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi uraian ini hanya melihat dari sudut pandang ilmu ekonomi (economic science).

Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai makluk yang rasional. Oleh karena itu apa pun yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang umumnya selalu dilakukan atas dasar pertimbangan untung-rugi, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh.

Pandangan tersebut tentu juga secara rasional diterapkan oleh anak-anak jalanan tersebut. Bagi mereka uang adalah sumber daya yang langka sehingga mereka akan tetap menjadi anak jalanan selama opportunity cost sangat kecil.

Pokok bahasan ini adalah mengenai kegagalan program penyekolahan anak-anak jalanan oleh pemerintah. Kegagalan tersebut bermuara pada pertanyaan, “Mengapa anak jalanan enggan bersekolah?” Tentu saja jawabannya sudah sangat jelas yaitu adanya biaya ekonomi (economic cost) atau yang biasanya dikenal sebagai biaya peluang (opportunity cost).

Opportunity cost adalah kesempatan yang hilang akibat telah memilih alternatif lain karena adanya masalah kelangkaan.

Sampai di sini, dapat dirumuskan pula bahwa ilmu ekonomi juga adalah ilmu memilih (study of choice), karena mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihannya di tengah kelangkaan. Biaya ekonomi yang relevan bagi anak-anak jalanan dalam memutuskan untuk bersekolah atau tidak bersekolah adalah pendapatan yang dikorbankan jika mereka bersekolah.

Bagi mereka, uang adalah barang yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga untuk memperolehnya mereka sudah mempertimbangkannya secara rasional. Anggaplah pendapatan bersih mereka dalam sehari minimal Rp 10.000,00. Dengan demikian, bila mereka memilih bersekolah maka pendapatan yang dikorbankan per hari adalah Rp 10.000,00. Jika hari sekolah per minggu adalah enam hari, berarti pendapatan yang dikorbankan adalah Rp 60.000,00. Dalam sebulan pendapatan yang dikorbankan sebesar Rp 240.000,00.

Maka untuk sampai tamat SD saja (dengan anggapan tidak pernah tahan kelas) pendapatan yang dikorbankan selama enam tahun adalah Rp 17.280.000,00. Dengan demikian biaya ekonomi dari bersekolah sampai tamat SD saja melebihi angka Rp 17juta.

Selain itu, prospek penghasilan bagi anak-anak jalanan jika hanya mengandalkan ijazah SD saja sangat kecil. Apalagi ijazah SMP, SMA, bahkan Sarjana juga banyak yang menganggur. Belum lagi ketatnya persaingan dunia tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja, sebagai akibat dari globalisasi sekarang ini. Tentu fenomena ini menghantui anak-anak jalanan tersebut untuk memilih sekolah dibandingkan langsung menghasilkan uang pada saat itu juga.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah dan mensubsidikan beberapa komoditas tertentu perlu dikaji secara rasional sehingga benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sayangnya, selama ini ada beberapa komoditas yang sebenarnya sudah semakin langka, namun kelangkaan tersebut coba ditutup-tutupi.

Misalnya, Pemerintah menentukan harga-harga komoditas tertentu dengan sangat murah (subsidi), seolah-olah komoditas-komoditas tersebut masih tersedia dengan sangat melimpah di Indonesia (kenyataannya diimpor juga). Salah satu komoditi yang paling populer adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga BBM yang ditetapkan pemerintah selama ini boleh dikatakan cukup murah, seolah-olah persediaan bahan baku pembuat BBM di Indonesia masih sangat berlimpah.

Sebaliknya ada komoditas yang sangat berlimpah dan kualitasnya juga tidak memadai, tetapi harganya ditetapkan relatif tinggi, yang mana seolah-olah komoditas tersebut relatif langka. Komoditas yang dimaksud tersebut adalah faktor produksi Tenaga Kerja. Akibat nyata dari semakin naiknya harga faktor produksi tersebut tentu pada masyarakat kecil yang kemudian berimbas pada munculnya masalah anak jalanan.

 

 

*) Penulis adalah putra Sumba, pegiat media sosial, tinggal di Surabaya.

 

Check Also

Festival Inerie: Sadar Budaya, Jangan Lupa Kampung

(Atraksi Larik. Foto: Tithaa Jari). Oleh: Tithaa Jari* Pagi ini (Senin, 8 Juli 2019) dingin …

[Rilis Pers] Kolaborasi Teater Kontemporer Inter-Asia: Peer Gynts di Larantuka

[Dari kiri ke kanan: Norihisa Tsukamoto (Director General The Japan Foundation) – Ugoran Prasad (Dramaturg …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *