Home / Catatan Perjalanan / Pantura, Kapan Merdeka?

Pantura, Kapan Merdeka?

(Foto: HGD)

 

(Kisah Petualangan Paskah)

 

Oleh: Aris Woghe*

 

Ketika mayoritas orang merayakan Tri Hari Suci bersama keluarga di rumah atau berkunjung ke Larantuka mengikuti prosesi ‘Samana Santa’, saya dan istri mengambil pilihan tak lazim. Dengan sepeda motor kami berpetualang, menyisir desa dan kampung di Flores bagian barat. Sebuah perjalanan yang pada akhirnya tak hanya memberi kepuasan batin, tetapi juga mengetuk nurani.

Ide ini terbersit spontan beberapa hari sebelum liburan tiba. Saat saya sedang mencuci piring dan istri menanak nasi, tiba-tiba saja inspirasi itu datang. Dan tanpa banyak diskusi, saya yakinkan istri bahwa petulangan ini akan memberi sensasi berbeda. Sontak, raut gembira dan antusias terpancar dari wajahnya. Maka pada hari kamis pagi, berbekal beberapa potong pakaian dan sedikit uang makan, petualangan pun dimulai.

Rute awal adalah Boawae – Ruteng. Mampir sejenak di danau Ranamese, menikmati keindahan hutan perawan dan juga air terjun tak seberapa jarak dari danau, perjalanan pun diteruskan. Hadangan hujan tak menyurutkan gairah yang terus dihidupkan sepanjang perjalanan. Yang menarik, sepanjang hutan lebat di Ranamese, puluhan ekor kera berjejer di pinggir aspal dengan wajah memelas, berharap uluran tangan kami berupa pisang atau buah-buahan. Sayang, hanya ada beberapa potong pakaian saja di dalam tas, sehingga dengan terpaksa kami abaikan ‘jeritan’ mereka.

Usai mengikuti perayaan ‘Kamis Putih’ di Katedral lama Ruteng, keesokan pagi, kami susuri kampung-kampung ke arah barat kota Ruteng. Cancar, daerah yang makin akrab ke telinga setelah salah satu kearifan lokalnya yaitu lodok[1] menjadi viral, tak luput dari jejak perjalanan. Hingga sore, sebelum kembali ke kota untuk memperingati kisah sengsara dan wafat Isa Al-Masih, beberapa desa dan kampung telah kami kunjungi. Dan masing-masing menawarkan sensasi dan panorama yang memperkaya wawasan. Untuk saya, perjalanan ini seperti menghidupkan kembali kenangan indah sepuluh tahun silam, tatkala menjalani masa pendidikan di Seminari Santo Montfort, Ruteng. Kenangan yang tak pernah lekang dan terpatri kuat sebagai bagian dari sejarah hidup.

Lalu, mulailah kami pada rute perjalanan yang menimbulkan keprihatinan sekaligus memunculkan gugatan: kapan mereka merdeka?

Sabtu pagi, saat matahari bersinar lembut dan jalanan masih lengang, perjalanan kami lanjutkan ke arah utara kota. Melewati Poco, paroki yang di tahun 2005 pernah saya diami sebulan lebih ketika menjalani masa live in[2], lalu masuk ke Pagal, daerah yang dari ketinggian terlihat seperti perkampungan di benua Eropa, sampailah kami di Reo. Perpaduan antara jurang terjal di sisi jalan dengan hutan yang masih asri, membuat kami puas telah menentukan rute ini. Di Reo, saya dibuat terkagum-kagum. Tak pernah terbayang bahwa ternyata di Flores, ada aliran sungai besar, tak kalah besarnya dengan sungai-sungai di Kalimantan. Dermaga-dermaga kecil sebagai sandaran kapal para nelayan dibangun di sepanjang pesisir aliran sungai.

Melintasi jembatan panjang di atas sungai tersebut, perjalanan di bawah terik menyengat menuju Riung, kami lanjutkan. Jujur, rute ini kami pilih untuk menjawabi rasa penasaran akan kondisi jalur pantai utara (Pantura) yang katanya selalu dianaktirikan sejak Indonesia merdeka. Kami ingin buktikan kebenarannya.

Jalur dari Reo, Sambi Rampas, Elar hingga ke Riung menawarkan surga bagi para petualang. Panorama alam berupa bentangan hutan, padang savana dan laut biru yang mengapit jalan menyegarkan pandangan mata. Sayang, handphone murahan saya tak cukup jernih mengabadikan keindahan itu. Hamparan sawah di kecamatan Sambi Rampas, pantai pasir putih Watu Pajung dan teluk Nanga Lok hanyalah secuil pemandangan eksotis yang dapat saya sebutkan. Selebihnya biar pembaca datang dan menyaksikan dengan mata kepala. Saya jamin, tak akan kecewa.

Namun, keindahan alam dan kebaruan pengalaman tak serta merta mengalihkan keprihatinan kami akan fakta di depan mata. Buruknya infrastruktur jalan di sepanjang jalur pantura menjadi persoalan paling urgen untuk segera dicarikan jalan keluar. Sepanjang jalur Reo menuju kecamatan Sambi Rampas, pejalan akan disuguhi beberapa titik jalanan aspal yang rusak berat. Lapisan aspal terkepulas, sehingga susunan batu mencuat ke permukaan. Belum lagi jembatan ambruk yang memaksa pengguna jalan melewati jalur alternatif darurat berupa lembah kecil yang bila banjir datang tak akan mungkin bisa dilalui lagi. Penyempitan badan jalan oleh rambatan semak belukar atau oleh ranting pohon lamtoro yang tak segera dipangkas merupakan persoalan lain yang membuat saya harus mengendurkan laju kendaraan dan ekstra hati-hati di setiap tikungan.

Berulangkali istri saya memaksa untuk turun jalan kaki, tapi dengan keyakinan penuh, saya memastikan bahwa semua akan baik-baik saja asalkan ia memeluk erat pinggang saya.

Jalur Pantura di wilayah Elar hingga ke beberapa titik di daerah Sambinasi adalah yang paling memprihatinkan. Sejak Indonesia merdeka, bisa jadi tak pernah sekalipun dilapisi aspal. Jangankan aspal, pasir satu truk mungkin belum pernah juga ditumpahkan ke atasnya. Jalan berlubang yang digenangi air dan lumpur setinggi betis orang dewasa, menjadi tragedi yang menggugah rasa keadilan sosial, di tengah antusiasme masyarakat menyambut pembangunan infrastruktur. Berkali-kali kami harus menuntun kendaraan dan bahkan ketika tercebur ke dalam lumpur, istri saya terpaksa mencopot sandal, melipat celana dan menyingsingkan lengan baju lalu bahu-membahu mendorong sepeda motor yang sedang terjebak. Lunturnya kosmetik di wajah dan kulit yang menggosong terpanggang terik matahari, ia abaikan. Beruntung, beberapa warga yang iba turun tangan memberi pertolongan, sambil mengingatkan agar lain waktu, bila tak benar-benar mendesak, tak usah lagi melewati jalan itu. Menurut mereka, hujan yang turun  dua hari sebelumnya, turut andil memperdalam kubangan lumpur di jalan.

Beberapa kilometer sebelum memasuki desa Sambinasi Barat, lagi-lagi kami dihadang buruknya infrastruktur jalan.  Rasa-rasanya hendak menyerah, namun karena sudah terlanjur maju, kami lupa jalan pulang. Batu-batu besar yang tersebar lepas, menyulitkan kami menerobos jalur ekstrem tersebut. Apalagi aliran air di badan jalan, menjadikan lintasan itu tak ubahnya selokan. Kadang saya menggerutu dan jengkel karena harus bersusah payah mengontrol kendaraan yang hampir terpeleset dan kehilangan keseimbangan, sebelum istri mengingatkan saya untuk berdamai dengan keadaan. Bila ceroboh dan tak membantu menopang motor dengan kedua kaki, niscaya bibir akan mencium tanah dan tiba di rumah membawa luka atau memar.

Seorang kakek berambut uban yang kebetulan duduk bersama kami melepas penat di bawah naungan pohon tersenyum simpul ketika istri saya memprovokasinya dengan narasi ketimpangan pembangunan. Ia tak terpancing untuk mengutuk pemimpin dan bahkan tertawa lepas sambil sesekali mengisap tembakau saat saya mengisahkan ulang beratnya perjuangan kami keluar masuk kubangan. Tak tersirat pada wajahnya gugatan atas realita ini. Malah katanya, yang kami hadapi belum seberapa karena bila bertepatan dengan datangnya hujan, maka dipastikan kami harus menunda perjalanan dan mencari penginapan di rumah-rumah warga. Jika nekat melawan alam, jangan menyesal kalau akhirnya digotong akibat kecelakaan. Selepas kakek itu pamit meneruskan perjalanan dengan langkah tertatih, istri saya berkesimpulan bahwa mungkin saja mereka sudah bersahabat dengan ketidakadilan atau sudah pasrah setelah berkali-kali teriakan mereka tidak didengarkan.

Ternyata, jalan hanyalah satu dari sekian banyak kekurangan, karena ketika pada perhentian berikut, saya tanyakan persoalan lain pada seorang ibu, satu persatu terkuak. Keluhnya, pelayanan publik pun jarang mereka dapatkan. Penerangan di malam hari hanya mengandalkan pelita minyak. Tak jarang pelita teronggok menghiasi rak karena persediaan minyak tanah di kios terdekat, habis. Akses akan kesehatan pun terasa sulit. Sekedar untuk periksa kehamilan saja atau mendapatkan obat, mereka harus berjalan cukup jauh. Dan lagi-lagi nurani saya tersentuh. Tak ada umpatan, tak ada cacian, dan tak ada sumpah serapah keluar dari mulutnya. Ia hanya bercerita lepas dan membiarkan saya menyimpulkan ucapannya. Dan ketika kami pun pamit, ia melepas kepergian kami dengan wajah puas. Mungkin benar kata istri saya, mereka sudah pasrah dan menyerah bersuara. Bila diberi, akan mereka terima dengan tangan terbuka dan bila diabaikan, mereka tak akan persoalkan. Biarlah waktu yang akan menjawab keluhan mereka.

Sambil menikmati keindahan wisata alam ‘Tujuh Belas Pulau’ Riung dari atas bukit kecil, saya dan istri saling bertanya, mengapa mereka diasingkan dari geliat pembangunan yang sekarang gencar digelorakan ke setiap pelosok Nusantara? Mengapa pantura Flores luput dari perhatian para pemimpin yang selama ini kerap menggaungkan jargon, berpihak kepada rakyat kecil? Kapan mereka merasakan hakekat kemerdekaan?

 

[1] Sistem pembagian lahan yang menyerupai jaring laba-laba.

[2] Tinggal bersama dan mengalami kehidupan warga. 

 

*) Penulis adalah orang Mangulewa. Tinggal di Mangulewa, Ngada, NTT.

Check Also

Kepiting Di-tackling, Bayi Sardinella Digiring

  (Masih dari Fauleu) Oleh: Argen Dara*   Sore itu, waktu menunjukkan pukul 17.30 WITA. …

Perjuangan Hidup di Tanah Rantau

Oleh: Vian Djawa*   “Dunia itu seperti buku catatan berhalaman 1000, mereka-mereka yang kukuh berdiam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *